RUU Pemilu, Demokrat Kukuh Tolak Presidential Threshold  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPR, Benny K. Harman. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Anggota DPR, Benny K. Harman. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman mengatakan sikap partainya tidak berubah terkait dengan ambang batas pencalonan presiden dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT), kata dia, tidak relevan lantaran pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 dilakukan bersamaan.

    Benny menuturkan Demokrat masih membuka pintu untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Ia berharap pemerintah mau mengubah sikapnya terkait dengan usulan PT di angka 20 persen. “Pemerintah mau atau tidak? Kalau enggak mau berubah usulannya, ya, berarti deadlock,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juli 2017.

    Baca: Hanura Setuju RUU Pemilu Dibahas Bersama Presiden Jokowi

    Bila mekanisme musyawarah sudah ditempuh, tapi tak menemui kesepakatan, Demokrat menyatakan siap isu PT diambil lewat voting. “Kami siap apa pun keputusannya,” ujarnya.

    Menurut Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu itu, kalangan partai pendukung pemerintah belum semuanya setuju dengan usulan 20 persen ini. Isu PT bisa segera selesai andai pemerintah bisa melobi partai-partai koalisi agar sependapat dengan partainya. “Kalau presiden ngotot, ya, silakan, urusan kau. Lobi kau punya pendukung di DPR. Kau yang gagal, kami yang salah,” tuturnya.

    Agar pembahasan ini tidak berujung pada jalan buntu, Demokrat menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berinisiatif mengumpulkan sepuluh pimpinan partai politik. “Jangan-jangan enggak ada konsepnya,” ucapnya.

    Baca juga: Polemik RUU Pemilu, Ini Permintaan Fadli Zon buat Jokowi

    Sebelumnya, anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai NasDem, Johnny G. Plate, mengatakan koalisi pendukung pemerintah semakin solid terkait dengan isu PT ini. Selain itu, menurut dia, partai-partai yang dulunya menolak ambang batas sudah mau berubah sikapnya.

    Dalam pembahasan RUU Pemilu, selain pemerintah, partai yang mendukung PT 20 persen adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai NasDem. Sedangkan partai yang menolak PT adalah Partai Demokrat dan Partai Gerindra.

    Pembahasan RUU Pemilu ditargetkan rampung pada bulan ini. Rencananya, pada 10 Juli 2017, Pansus akan mengambil keputusan tingkat I dan pada 20 Juli DPR akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan RUU ini.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.