Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Koordinator Tim Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Juntho mengatakan Mahkamah Agung mestinya tidak perlu memberikan fatwa kepada Ali Mazi, terdakwa kasus korupsi perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Hilton. "Kenapa harus dikabulkan?" kata Emerson saat dihubungi Tempo, Minggu (29/4).Menurut dia, tugas Mahkamah hanya memberikan pendapat hukumnya kepada lembaga tinggi negara sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung, bukan pada individu. "Dalam hal ini, Mahkamah Agung sama saja perannya sebagai konsultan hukum," katanya. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jelas disebutkan bahwa kepala daerah yang berstatus sebagai tersangka harus dinonaktifkan dari jabatannya. "Tujuannya untuk memperlancar proses hukumnya," ujarnya. Fatwa ini, lanjut Emerson, akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum, karena nantinya bisa dijadikan dasar bagi setiap kepala daerah untuk lolos dari hukum. "Mereka (kepala daerah yang terjerat hukum) akan berpikir, 'kalau Ali Mazi bisa, kenapa yang lain tidak?'" ujarnya. Seperti diberitakan, Mahkamah Agung memberikan fatwa kepada Gubernur Sulawesi Tenggara non aktif Ali Mazi pada 26 April 2007 yang isinya memperjelas posisi Ali Mazi saat melakukan perpanjangan izin HGB Hotel Hilton tahun 1999, yakni sebagai advokat. Mengenai penonaktifan Ali Mazi dari jabatan gubernur, mahkamah berpendapat seharusnya penonaktifan ini harus tidak semata-mata dipandang dari UU Pemda, melainkan juga harus mempertimbangan UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Rini Kustiani
Iklan
