Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Belum Bayar Asuransi Kesehatan Rakyat Miskin

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Solo:Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Moewardi kelimpungan karena klaim asuransi kesehehatan untuk keluarga miskin (Askeskin) sejak Oktober hingga Januari belum dibayar pemerintah.Total tanggungan klaim yang belum dipenuhi setiap bulannya mencapai Rp 2,9 miliar. Jasa dokter hingga cleaning service RSUD yang setiap harinya menerima 600-an pasien itu pun belum bisa dibayarkan. "Kalau tidak ada kejelasan, bisa menganggu semangat pekerja rumah sakit menangani pasien yang menggunakan Askeskin," kata Tri LAstiti Widowati, Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medik RSUD Dr Moewardi kepada TEMPO, Senin (26/2)Menurut Lastiti, dengan tunggakan klaim asuransi dari PT Askes sebesar 11 miliar lebih itu pihaknya tidak mampu memberikan setoran ke pemerintah propinsi Jawa Tengah sebagai pemilik rumah sakit tersebut. Lastiti mengatakan tunggakan klaim Askeskin tersebut meliputi pembayaran obat untuk pihak ketiga, jasa medik dokter dan perawat, penggunaan alat-alat kesehatan hingga akomodasi pasien seperti kamar rawat inap dan makan. "Untungnya, untuk obat-obatan kami memakai out sourcing karena kerja sama dengan Kimia Farma. Tetapi klaim Kimia Farma juga belum dibayar sampai sekarang," kata dia.Lastiti mengatakan 30-40 persen dana Askeskin yang masih menunggak pembayaran itu merupakan jatah untuk pembayaran jasa medis dan keperawatan serta pekerja rumah sakit lainnya. Karena sejak Oktober PT Askes belum memberikan klaim tersebut, banyak perawat dan pekerja rumah sakit yang komplain karena jasa mereka juga belum dibayar. "Mudah-mudahan dokter masih kuat, karena punya praktek di tempat lain. Tapi kalau untuk perawat atau clening service, belum dibayarkannya klaim itu menyusahkan sekali. Juga Kimia Farma yang harus nombok dulu karena obat-obatnya belum dibayar," kata dia.RSUD Dr Moewardi merupakan satu-satunya rumah sakit milik pemerintah di Kota Solo.Setiap harinya rumah sakit rujukan Askeskin itu menerima pasien rawat jalan tidak kurang dari 600 orang. Sementara pasien rawat inap setiap harinya mencapai 20 orang yang menggunakan Askeskin. Lastiti mengatakan sampai kini pihaknya masih terus menerima pasien Askeskin karena itu ketentuan pemerintah. "Kami sudah menanyakan ke PT Askes Cabang Solo, ternyata dana dari pemerintah memang belum turun. Mestinya pemerintah itu konsisten, kalau rumah sakit dilarang menolak pasien Askeskin, penyaluran dananya ya yang jelas," ujarnya.Kepala PT Askeskin Cabang Solo Handaryono mengaku klaim asuransi kesehatan keluarga miskin untuk rumah sakit-rumah sakit di Solo belum dibayarkan. Dia mengatakan dana dari pemerintah belum turun untuk klaim terhitung sejak bulan Oktober. Namun menurutnya, klaim yang diajukan oleh RSUD juga baru dua bulan, yakni Oktober dan November. "Untuk yang Desember dan Januari mungkin masih dalam proses di masing-masing rumah sakit. Pencairan Askeskin ke rumah sakit langsung dari pusat, PT Askes cabang hanya mengurusi yang operasional," kata dia. Imron Rosyid
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Survei: Kepuasaan Publik pada Jokowi di Isu Ekonomi Rendah

4 September 2018

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kedua kanan) bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla melihat isi buku tabungan saat pemberian bonus kepada atlet peraih medali di Istana Negara, Jakarta, Minggu, 2 September 2018. Peraih medali emas mendapatkan Rp1,5 miliar yang diberikan dalam bentuk buku tabungan dan ATM Bank Rakyat Indonesia. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Survei: Kepuasaan Publik pada Jokowi di Isu Ekonomi Rendah

Survei Y-Publica menyebutkan masyarakat tidak puas dengan kinerja Jokowi di bidang Ekonomi, Kesehatan, dan Perlindungan HAM.


Bantuan PKH 2018 Tahap Pertama Akan Dicairkan Awal Februari

16 Januari 2018

Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kota Banjar, Jawa Barat, 16 Januari 2018. Dalam kunjungannya ia membagikan ribuan Kartu Indonesia Pintar dan kartu Program Keluarga Harapan. TEMPO/Ahmad Faiz
Bantuan PKH 2018 Tahap Pertama Akan Dicairkan Awal Februari

Menteri Sosial Khofifah mengatakan secara nasional jumlah penerima PKH bertambah sebanyak 4 juta keluarga.


Alasan Kemensos Prioritaskan Penerima PKH dari Desa di Luar Jawa

18 Agustus 2017

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada perwakilan warga penerima di Desa Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku, 11 April 2016. ANTARAFOTO
Alasan Kemensos Prioritaskan Penerima PKH dari Desa di Luar Jawa

Kemensos akan memprioritaskan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) dari wilayah luar Pulau Jawa.


Penerima Program Keluarga Harapan Bertambah Jadi 10 Juta  

19 Juni 2017

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan pendiri Tahir Foundation Dato Sri Tahir (kanan) menyepakati kerja sama pembangunan pusat penelitian dan pelayanan anak jalanan di Kementerian Sosial, Jakarta,  19 Mei 2017. Tempo/Aditya Budiman
Penerima Program Keluarga Harapan Bertambah Jadi 10 Juta  

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Khofifah menambah jumlah penerima kartu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 2018.


Dompet Dhuafa Social Enterprises Targetkan Pertumbuhan 30 Persen

17 Juni 2017

Penghargaan dari KPAI untuk Dompet Dhuafa sebagai Lembaga Peduli Perlindungan Anak, di Gedung Philantrophy, Jakarta, 28 Juli 2016. Tempo/Atika Nusya
Dompet Dhuafa Social Enterprises Targetkan Pertumbuhan 30 Persen

Unit bisnis Kesehatan Mandiri menargetkan bisa menyediakan 1.000 tempat tidur (bed) untuk pasien dhuafa.


Desa Kohod Dijadikan Percontohan Kampung Sejahtera Tangerang

14 April 2017

Suasana Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang yang dijadikan contoh Kampung Sejahtera. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Desa Kohod Dijadikan Percontohan Kampung Sejahtera Tangerang

"Sekarang ditanami semua," kata Marjaya, warga Kohod. Sebelumnya, lahan kosong dibiarkan begitu saja untuk tempat sampah atau meletakkan barang.


Gebrak Pakumis Tangerang Sulit Dijalankan, Ini Kendalanya  

16 Maret 2017

Ilustrasi kawasan kumuh. TEMPO/Sakti Karuru
Gebrak Pakumis Tangerang Sulit Dijalankan, Ini Kendalanya  

Program Gerakan Bersama Atasi Permukiman Kumuh dan Miskin tidak bisa digunakan untuk penduduk yang tinggal di lahan milik negara.


Kisah Menteri Khofifah 2 Tahun Membujuk Suku Anak Dalam

20 Februari 2017

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 25 Januari 2017. Rapat ini membahas evaluasi APBN Kementerian Sosial tahun 2016 dan isu-isu aktual lainnya. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Kisah Menteri Khofifah 2 Tahun Membujuk Suku Anak Dalam

Pada Sabtu, 18 Februari 2017, Khofifah senang bisa mewujudkan janjinya menyediakan rumah bagi penduduk pedalaman Suku Anak Dalam.


Suku Anak Dalam Nyanyikan Indonesia Raya, Khofifah Menangis

19 Februari 2017

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri temu nasional, Alumni Universitas Muslim Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan. TEMPO/Iqbal Lubis
Suku Anak Dalam Nyanyikan Indonesia Raya, Khofifah Menangis

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menangis tersedu saat anak-anak warga Suku Anak Dalam Jambi menyambut kedatangannya ke kawasan mereka.


Dua TNI Patungan Sewa Ambulans Bawa Jenazah Warga Miskin  

16 Januari 2017

Ambulance Indonesia. facebook.com
Dua TNI Patungan Sewa Ambulans Bawa Jenazah Warga Miskin  

Dua anggota Pangkalan Udara Wiriadinata Tasikmalaya patungan sewa ambulans mengangkat jenazah remaja miskin yang wafat di pinggir jalan.