Dana Desa Rp 120 T, Kemendes Kaji 2 Opsi Pencairan

Reporter

Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. TEMPO/Charisma Adristy

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, ada dua rencana mekanisme pencairan dana desa 2018. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun depan dana desa mencapai Rp 120 triliun.

Opsi pertama, yakni pencairan penuh langsung kepada pemerintah desa. Opsi kedua ialah pencairan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait.

"Kami sedang evaluasi apakah Rp 120 triliun itu kita berikan ke desa atau tetap Rp 60 triliun, sisanya kita berikan dalam bentuk program ke desa," ujar Eko setelah menjadi pembicara dalam Forum Merdeka Barat di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sabtu, 19 Agustus 2017. Hanya, dia masih memperhitungkan kesiapan aparat desa mengelola dana tersebut.

Eko menilai, program dana desa tahun ini cukup efektif dengan realisasi 100 persen dalam dua tahap. Tahap pertama 60 persen. Tahap kedua sebesar 40 persen yang mulai dicairkan bulan ini.

Baca: Jokowi: Salah Kelola Dana Desa Bisa Jadi Tersangka Korupsi

Saat ini, Eko dan tim masih menggodok kedua opsi tersebut. "Saya belum bisa jawab sekarang. Kalau memang aparat desa tidak siap ya lebih baik dana itu kami berikan ke kementerian terkait untuk percepatan pelaksanaan program desa," kata dia.

Program dana desa merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui UU ini pemerintah desa memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola keuangan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan desa.

Program dana desa pertama kali digelontorkan pemerintah sebesar Rp 20,76 triliun pada 2015, kemudian meningkat menjadi Rp 46,9 triliun pada 2016, dan Rp 60 triliun pada tahun ini. Meski menuai banyak kritik, program dana desa terus dijalankan, bahkan dalam tahun anggaran 2018 rencananya akan dilipatgandakan menjadi Rp 120 triliun.

"Presiden mengatakan pada kami, kalau tidak dimulai masyarakat desa tidak akan siap, karena pembangunan tidak mungkin bisa dikelola secara sentralistik," ujar Eko.

Baca: Menteri Desa Akan Pecat Penyeleweng Dana Desa

Simak perkembangan terbaru dana desa hanya di kanal Nasional Tempo.co.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Ketua MPR Bamsoet Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

4 hari lalu

Ketua MPR Bamsoet Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Perpanjangan masa jabatan salah satunya agar pembangunan desa lebih efektif dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik.


Indonesia Internasional Book Fair Digelar di JCC 9-13 November 2022, Targetkan 25 Ribu Pengunjung

26 hari lalu

Indonesia Internasional Book Fair Digelar di JCC 9-13 November 2022, Targetkan 25 Ribu Pengunjung

Indonesia Internasional Book Fair akan diikuti 134 peserta dari dalam maupun luar negeri dengan target jumlah pengunjung sebanyak 25 ribu orang.


Puteri Komarudin Ingatkan Kades Transparan Kelola Dana Desa

35 hari lalu

Puteri Komarudin Ingatkan Kades Transparan Kelola Dana Desa

Alokasi Dana Desa pada 2022 melonjak hingga Rp70 triliun.


Kementerian Desa PDTT Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA, Cek Syaratnya

29 September 2022

Kementerian Desa PDTT Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA, Cek Syaratnya

Informasi lowongan kerja disiarkan melalui situs resmi Kementerian Desa PDTT dan telah merujuk pada surat bernomor 1779/SDM.00.03/IX/2022.


Lantai 4 Gedung Kementerian Desa Kebakaran, 16 Mobil Pemadam Dikerahkan

15 September 2022

Lantai 4 Gedung Kementerian Desa Kebakaran, 16 Mobil Pemadam Dikerahkan

16 unit mobil pemadam dan 72 personel Damkar diturunkan untuk memadamkan kebakaran di lantai empat gedung Kemendes PDTT tersebut.


Viral Foto Kades Lukit Mandi Uang Diduga Dana Desa, Bagaimana Regulasi Alokasi Dana Desa?

14 September 2022

Viral Foto Kades Lukit Mandi Uang Diduga Dana Desa, Bagaimana Regulasi Alokasi Dana Desa?

Kades Lukit dari Meranti mandi uang, diduga dana desa. Apa sih alikasi dana desa ini, dan bagaimana proses mencairkannya?


Menteri Desa : Jangan Buat Desa Wisata Hanya Demi Cuan, Dasarnya Harus Pelestarian Alam

11 September 2022

Menteri Desa : Jangan Buat Desa Wisata Hanya Demi Cuan, Dasarnya Harus Pelestarian Alam

Menteri Desa mengatakan, desa wisata yang didahului upaya pelestarian alam, maka jalan menuju desa wisata akan lebih mudah terbentuk.


Kemenkeu Usulkan Pembentukan Tim Pengawas Pencairan dan Pengelolaan Dana Desa

21 Agustus 2022

Kemenkeu Usulkan Pembentukan Tim Pengawas Pencairan dan Pengelolaan Dana Desa

Kementerian Keuangan mendorong kepada kepala daerah untuk membentuk tim pengawas pencairan dan pengelolaan dana desa.


Ketua MPR Dorong Optimalisasi Dana Desa

3 Agustus 2022

Ketua MPR Dorong Optimalisasi Dana Desa

Pengelolaan dana desa secara tepat sasaran melalui Bumdes, bisa mendorong percepatan Indonesia keluar dari garis kemiskinan ekstrem


Kejagung dan Kemendes PDTT Membentuk Tim Pengawasan Penggunaan Dana Desa

14 Juni 2022

Kejagung dan Kemendes PDTT Membentuk Tim Pengawasan Penggunaan Dana Desa

Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa membentuk tim asistensi gabungan untuk mengawasi penggunaan dana desa.