Pembahasan RUU Pemilu Alot, Mendagri Berharap Ada yang Mengalah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah) bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly (kiri) dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kanan) pada rapat dengar pendapat umum dengan Pansus RUU Pemilu DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 13 Februari 2017. Rapat ini membahas ambang batas Presiden (Presidential Threshold), ambang batas Parlemen (Parliamentary Threshold), jumlah kursi di daerah pemilihan, dan metode konversi suara ke kursi. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah) bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly (kiri) dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kanan) pada rapat dengar pendapat umum dengan Pansus RUU Pemilu DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 13 Februari 2017. Rapat ini membahas ambang batas Presiden (Presidential Threshold), ambang batas Parlemen (Parliamentary Threshold), jumlah kursi di daerah pemilihan, dan metode konversi suara ke kursi. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Rapat panitia khusus pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu, akan mencoba kembali mengambil keputusan terkait lima isu krusial yang tersisa. Sebelumnya pansus mencoba memutuskan itu malam tadi, namun batal lantaran pemerintah tidak hadir.

    Alotnya pembahasan UU Pemilihan Umum di pansus karena belum ada kesepakatan di kalangan fraksi terkait lima isu tersebut. Kelima isu itu adalah sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, alokasi kursi per daerah, dan metode konversi suara ke kursi. Selain itu, belum ada kesepakatan antara pansus dan pemerintah.

    Baca: Ada 4 Paket untuk Putuskan 5 Isu Krusial di RUU Pemilu 

    Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, tidak mungkin RUU Pemilu ini dapat memenuhi kepentingan seluruh partai. Bahkan, dalam beberapa aturan pemerintah memilih untuk mengalah. "Pasti harus ada yang berkorban," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Juni 2017.

    Tjahjo menjelaskan terkait isu ambang batas parlemen, pemerintah mengusulkan di atas 3,5 persen. Sedangkan beberapa partai, seperti Partai NasDem dan Partai Golkar menginginkan 7 persen. "Pak Ketua (Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy) kompromi bagaimana kalau ambil jalan tengah, 4 persen? Ya nanti kita liat perkembangannya," ujarnya.

    Selain itu masalah ambang batas pencalonan presiden juga menjadi salah satu isu yang alot. Pemerintah, Partai NasDem, Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menginginkan 20 persen. Sedangkan beberapa partai ada yang ingin 0 persen dan 10-15 persen. "Pemerintah beri opsi berlandaskan konstitusional. Kenapa 20 persen, karena capres dapat diusulkan oleh satu partai atau gabungan partai politik," ucapnya.

    Baca: RUU Pemilu Molor, Istana Yakin Selesai pada Waktunya

    Begitu pula soal metode konversi suara ke kursi. Partai masih meributkan antara metode Kuota Hare, Saint Lague Murni, atau Saint Lague Modifikasi. "Ini kepentingan partai, kalau diterapkan model A, partai ini akan hilang. Kalo model C partai ini akan dapat suara besar dan kursi tambahan," ucap Tjahjo.

    Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menuturkan pemerintah berharap isu-isu ini dapat diputuskan secara musyawarah. Bila tidak memungkinkan, maka dibawa ke paripurna DPR.

    "Opsi kami kalo sampe deadlock di paripurna ya sudah, kami kembali ke undang-undang lama. Paling ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam konteks keputusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu serentak," ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, menuturkan sebenarnya sudah kemungkinan terjadi kesepakatan di antara seluruh fraksi. "Tinggal menunggu para pimpinan-pimpinan fraksi, untuk hadir. Kalau sudah tidak ada perbedaan lagi, ya sudah bisa mulai rapat untuk pengambilan keputusan," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.