Ketua Pansus Hak Angket KPK: Tak Ada Konflik dengan Kasus E-KTP

Politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa memberikan keterangan setelah terpilih menjadi Ketua Pansus Hak Angket KPK di DPR, Rabu, 7 Juni 2017. Tempo/Danang F.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun Gunandjar Sudarsa menuturkan tidak mempermasalahkan perihal statusnya sebagai saksi dalam perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik (kasus e-KTP). Agun bersaksi dalam sidang dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto pada 30 Maret 2017.

“Saya merasa tidak ada konflik apa-apa,” kata dia di ruang pimpinan Gedung Nusantara III DPR, Rabu, 7 Juni 2017.

Baca juga: Pansus Hak Angket KPK, Saksi Korupsi E-KTP Terpilih Jadi Ketua

Agun Gunandjar Sudarsa hari ini secara resmi terpilih menjadi Ketua Pansus Hak Angket KPK. Ia didampingi oleh tiga wakilnya yaitu Risa Mariska, Dossy Iskandar, dan Taufiqulhadi. Rapat pemilihan Agun dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon secara tertutup. Pemilihan berjalan singkat kurang dari 30 menit.

Agun Gunandjar Sudarsa menilai pansus hak angket KPK dan kasus e-KTP adalah dua hal yang berbeda. Ia menyebut hak angket merupakan proses politik sedangkan kasus e-KTP adalah proses hukum. Dia mengaku menghormati dan mematuhi penegakan hukum kasus e-KTP.

Namun Agun Gunandjar Sudarsa berkukuh bahwa pansus hak angket KPK terus berjalan. “Ini mekanisme politik yang tentunya hak dewan, mari kita sama-sama menjalankan mekanisme ini sesuai koridor hukum,” kata Agun. Ia mengaku tak bisa menolak tugas yang telah diberikan oleh Partai Golkar kepadanya untuk menjadi ketua pansus.

Simak pula: Dalami Kasus E-KTP, KPK Periksa Mantan Anggota DPR

Dia mengaku tidak tahu-menahu mengapa namanya muncul untuk disodorkan menjadi ketua. Meskipun ia membenarkan sebelumnya ada pembicaraan di fraksinya. “Saya enggak tahu, yang jelas buat saya kalau memang itu penugasan partai, siap,” kata dia.

Nama Agun Gunandjar Sudarsa muncul dalam dakwaan kasus e-KTP. untuk terdakwa bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Dalam surat dakwaan dua terdakwa kasus e-KTP itu, politikus Golkar itu disebut menerima duit US$ 1,047 juta. Pemberian uang kepada Agun Gunandjar Sudarsa diduga berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Komisi II dan anggota Badan Anggaran DPR periode 2009-2014.

Saat bersaksi di sidang kasus e-KTP, Agun Gunandjar Sudarsa membantah menerima duit korupsi proyek e-KTP. "Saya hanya punya satu jawaban, saya tidak pernah menerima," kata Agun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 30 Maret 2017.

DANANG FIRMANTO






Pansus DPR Dorong Tenaga Honorer Diangkat Jadi ASN

18 hari lalu

Pansus DPR Dorong Tenaga Honorer Diangkat Jadi ASN

Pansus dibentuk atas inisiatif Komisi II DPR karena melihat banyaknya tenaga honorer sudah mengabdi lama tapi belum diangkat statusnya menjadi ASN.


KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

29 Juni 2022

KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

Gamawan Fauzi dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.


KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

27 Juni 2022

KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan uang itu bisa kembali ke Indonesia karena bantuan pemerintah Amerika Serikat dalam kasus korupsi e-KTP.


Puan Dorong Kesetaraan Negara Dunia di Forum Parlemen MIKTA

8 Februari 2022

Puan Dorong Kesetaraan Negara Dunia di Forum Parlemen MIKTA

Dunia membutuhkan kepemimpinan global yang menjamin suara dan kepentingan negara berkembang di forum-forum internasional.


KPK Setor Rp550 Juta Hasil Lelang Mobil Markus Nari ke Kas Negara

23 Juni 2021

KPK Setor Rp550 Juta Hasil Lelang Mobil Markus Nari ke Kas Negara

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Jaksa Eksekutor KPK Andry Prihandono telah melakukan penyetoran ke kas negara uang hasil lelang.


Setya Novanto Digugat Bekas Kuasa Hukumnya Rp 2,25 Triliun

7 November 2020

Setya Novanto Digugat Bekas Kuasa Hukumnya Rp 2,25 Triliun

Fredrich menuding Setya Novanto belum membayar jasanya selama menjadi pengacara terpidana kasus korupsi proyek e-KTP itu.


Polisi Tangkap Pembuat E-KTP Palsu di Jakarta Utara, 2 Masih Buron

11 September 2020

Polisi Tangkap Pembuat E-KTP Palsu di Jakarta Utara, 2 Masih Buron

Komplotan pembuat E-KTP palsu di Cilincing diringkus Polres Jakarta Utara, setelah polisi melakukan undercover buying.


MAKI: Penyelidikan TPPU Setya Novanto Mandek di Bareskrim dan KPK

7 Juli 2020

MAKI: Penyelidikan TPPU Setya Novanto Mandek di Bareskrim dan KPK

MAKI mengajukan praperadilan dan meminta hakim menyatakan penghentian Penyelidikan TPPU Setya Novanto yang dilakukan Bareskrim Polri dan KPK tidak sah


Kasus E-KTP, KPK Banding Putusan Markus Nari

3 Desember 2019

Kasus E-KTP, KPK Banding Putusan Markus Nari

Febri mengatakan KPK mengajukan banding karena pihaknya meyakini Markus Nari semestinya terbukti menerima US$ 900 ribu.


Munas Golkar, Syarat 30 Persen Dukungan Kendala Pesaing Airlangga

3 Desember 2019

Munas Golkar, Syarat 30 Persen Dukungan Kendala Pesaing Airlangga

Indra Bambang Utoyo menceritakan pengalamannya di Munas Golkar sebelumnya, di Bali. "Aku gak pake US$ sedikit pun, cuma dapat satu suara."