Kasus E-KTP, Sejumlah Saksi Minta Perlindungan LPSK

Reporter

Proyek pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, e-KTP, dirancang menjadi bancakan politikus Senayan dan pejabat Kementerian Dalam Negeri jauh hari sebelum tender dilaksanakan. Dalam dakwaan Irman dan Sugihartodua pejabat Kementeriandalam perkara rasuah terbesar yang pernah diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi ini termaktub jelas mereka yang diduga menerima uang haram dari proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Mereka semua membantah.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan lembaganya telah menerima laporan dan permohonan perlindungan yang diajukan sejumlah orang yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. Menurut dia, mereka terdaftar sebagai saksi yang pernah dipanggil dan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kami masih mempelajari laporan saksi yang mengajukan permohonan. Akan dilihat sejauh mana LPSK bisa memberikan perlindungan terkait dengan kasus ini,” kata Haris di kantornya, Rabu, 29 Maret 2017.

Baca: Kasus E-KTP, KPK Telusuri Peran Orang-orang yang Disebut Terlibat

Haris menolak membeberkan rincian jumlah dan identitas para pemohon perlindungan yang terkait dengan kasus e-KTP ini. Ia pun enggan terburu-buru menyimpulkan bahwa permohonan ini merupakan bukti adanya tekanan dan ancaman terhadap para saksi.

Yang jelas, ia memastikan LPSK memiliki kerja sama dengan KPK soal jaminan perlindungan. “Saksi tak perlu merasa terancam untuk mengungkap fakta. Kami siap mendampingi para saksi,” ujar Haris.

Korupsi proyek e-KTP ini menjadi kasus terbesar yang dibongkar dan ditangani KPK sejak lembaga tersebut berdiri. Penyidik setidaknya memeriksa hingga 294 saksi yang diduga mengetahui atau terlibat dalam korupsi dengan nilai Rp 2,3 triliun tersebut. Hingga saat ini, KPK baru menindak tiga pelaku yang diduga ikut menggarong proyek senilai Rp 5,84 triliun itu.

Baca: Kasus E-KTP, Andi Narogong Berminat Menjadi Justice Collaborator?

KPK telah mendakwa dua di antaranya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, yakni mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. Penyidik juga menetapkan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka baru yang diduga berperan mengatur lelang dan penganggaran.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang hakulyakin lembaganya bakal menjerat pidana sejumlah orang lain yang diduga berperan aktif dan mengambil keuntungan dalam proyek e-KTP.

Penyidik, ucap Saut, masih meneruskan seluruh proses hukum, termasuk memanggil ulang sejumlah saksi. “Ini perlu waktu. Karena uang korupsinya besar, tentu yang terlibat juga besar,” ujar Saut. “Kami memang mencari orang yang memiliki niat jelek dalam proyek ini.”
 
GRANDY AJI | DIDIT HARIYADI | FRANSISCO

Video Terkait:
Lanjutan Sidang E-KTP, 2 Orang Mantan Wakil Komisi II DPR RI Bantah Terima Uang
Dituduh Terima Duit E-KTP, Melchias Markus Laporkan Andi Narogong ke Polisi






Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Tewaskan 125 Orang, LPSK: Tragedi Kemanusiaan

3 hari lalu

Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Tewaskan 125 Orang, LPSK: Tragedi Kemanusiaan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan harus ada pihak bertanggung jawab atas kerusuhan di Stadion Kanjuruhan.


Pilu Putri Candrawathi, Terus Menangis saat Rumah Pribadi Ferdy Sambo Digeledah dan Asesmen

55 hari lalu

Pilu Putri Candrawathi, Terus Menangis saat Rumah Pribadi Ferdy Sambo Digeledah dan Asesmen

Putri Candrawathi, mengalami trauma psikis berat dan depresi berdasarkan hasil asesmen psikologis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK.


LPSK Mendesak Pemerintah Lebih Ketat Mengawasi Bansos Penyandang Disabilitas

22 Januari 2021

LPSK Mendesak Pemerintah Lebih Ketat Mengawasi Bansos Penyandang Disabilitas

Wakil Ketua LPSK, Antonius PS Wibowo menyarankan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalokasikan dana khusus bagi difabel korban tindak pidana.


Ombudsman: Ada Potensi Maladministrasi Kasus Prostitusi di Padang

8 Februari 2020

Ombudsman: Ada Potensi Maladministrasi Kasus Prostitusi di Padang

Ombudsman Perwakilan Sumbar telah meminta penjelasan ihwal proses yang dilakukan kepolisian.


LPSK Usulkan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

10 Desember 2019

LPSK Usulkan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Sudah saatnya, kata Edwin, pemerintah melakukan aksi nyata dengan menyediakan mekanisme pengungkapan peristiwa pelanggaran HAM berat.


Anggaran LPSK Dipangkas, Dana Saksi dan Korban Cuma Rp 12 Miliar

25 Agustus 2019

Anggaran LPSK Dipangkas, Dana Saksi dan Korban Cuma Rp 12 Miliar

Apabila besaran anggaran tak berubah maka layanan perlindungan saksi dan korban oleh LPSK tak akan berjalan lebih dari empat bulan.


Anggaran LPSK Dipangkas, Ketua: Bisa Tidak Gajian Kita

25 Agustus 2019

Anggaran LPSK Dipangkas, Ketua: Bisa Tidak Gajian Kita

Berdasarkan catatan BNPT, LPSK mencatat, ada 833 korban terorisme masa lalu yang berhak mendapatkan kompensasi.


Sidang MK, Saksi Tim Hukum Prabowo Tak Terbuka Soal Ancaman

19 Juni 2019

Sidang MK, Saksi Tim Hukum Prabowo Tak Terbuka Soal Ancaman

Ancaman pembunuhan itu pernah diceritakannya kepada Hashim Djojohadikusumo. Agus mengatakan ancaman ini tidak terkait dengan sidang MK.


TPS Pemungutan Suara Ulang di Jakarta Timur Bertambah 100 Persen

21 April 2019

TPS Pemungutan Suara Ulang di Jakarta Timur Bertambah 100 Persen

Menurut Tami, masih ada potensi jumlah TPS di Jakarta Timur.yang melaksanakan pemungutan suara ulang bertambah lagi.


Pohon Tumbang di Klender Menimpa Mobil Pickup, Seorang Pria Tewas

2 April 2019

Pohon Tumbang di Klender Menimpa Mobil Pickup, Seorang Pria Tewas

Hujan deras dan angin kencang melanda Jakara Timur, Selasa, membuat pohon tumbang menimpa mobil bak berplat B 9370 TAG di Jalan Dermaga Raya, Klender.