Mahkamah Agung Menjelang Pemilihan Ketua, Ini Evaluasinya

Reporter

Puluhan mantan pecandu yang tergabung dalam kelompok Persaudaraan Korban Napza Indonesia, memperingati hari anti narkotika sedunia dengan menggelar aksi damai, di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, 24 Juni 2016. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Julius Ibrani, berharap para hakim agung memilih sosok baru sebagai Ketua Mahkamah Agung dalam pemilihan yang akan digelar pada Selasa mendatang. Dia menilai Mahkamah Agung lima tahun terakhir telah gagal menunjukkan komitmen mereformasi lembaga peradilan. “Tingkat kepercayaan publik merosot. Korupsi terus terjadi di peradilan,” kata Julius kepada Tempo, Minggu 12 Februari 2017.

Kamis lalu pekan lalu, Ketua Panitia Pemilihan Ketua MA, Aco Nur, menyebarkan undangan kepada semua ketua pengadilan tingkat banding untuk mengikuti Rapat Paripurna Khusus MA yang akan digelar Selasa nanti. Agenda acara adalah pemilihan Ketua MA. Sesuai dengan Pasal 8 ayat 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, pemilihan akan diadakan secara internal dan melalui pemungutan suara para hakim agung.

Baca juga:
Mau Curcol di Medsos Gara-gara Putus CInta? Cek Dulu Kiatnya
3 Survei: 2 Unggulkan Agus-Sylvi, 1 Menangkan Ahok-Djarot

Saat ini MA dipimpin oleh Hatta Ali, yang menggantikan Harifin Tumpa sejak 1 Maret 2012. Santer beredar kabar bahwa rapat paripurna pada lusa nanti akan kembali memilih Hatta Ali secara aklamasi. Mantan Ketua Muda Pengawasan MA tersebut memang masih punya kesempatan terpilih kembali karena masa tugasnya sebagai hakim agung tersisa hingga April 2020.

Julius Ibrani memaparkan tiga catatan negatif MA dalam era kepemimpinan Hatta Ali, yakni korupsi penanganan perkara masih marak terjadi, pengawasan lemah, dan sistem promosi serta mutasi hakim kerap bermasalah. Dia menilai Hatta tak menggunakan momentum dari sejumlah proses hukum yang menyeret anak buahnya untuk memperbaiki pengawasan dan kualitas sumber daya manusia.

Koalisi Pemantau Peradilan mencatat sedikitnya ada 15 pegawai dan pejabat peradilan yang terlibat kasus korupsi sepanjang 2016. Komisi Yudisial, yang tahun lalu menerima 1.682 laporan dan 1.899 surat tembusan tentang pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, juga telah merekomendasikan kepada MA agar menjatuhkan sanksi terhadap 87 hakim tahun lalu. Namun MA hanya mengabulkan sanksi berat kepada dua hakim dari 11 nama yang direkomendasikan Komisi Yudisial.

Julius khawatir Hatta mengulang gaya kepemimpinannya jika kembali terpilih.  “MA tak akan ada perubahan,” ujar dia.

Simak juga:
8 Khasiat Jahe, Dari Cegah Kanker Hingga Gairah Seks 
Pengacara Ahok Protes Cuitan Menteri Agama

Ketua Bidang Pencegahan Komisi Yudisial, Joko Sasmito, berharap sosok pemimpin MA kelak serius bekerja sama dengan lembaganya. “Harapannya, tim penghubung MA-KY bisa terus berjalan, sehingga kalau ada beda pendapat dalam rekomendasi bisa diselesaikan,” tutur Joko.

Juru bicara Mahkamah Agung, Suhadi, tak menampik adanya potensi besar Hatta Ali kembali terpilih. Meski demikian, dia memastikan semua hakim agung memiliki kesempatan sama, tergantung pada suara dukungan yang diperoleh dalam pemungutan suara. “Sampai saat ini memang dingin-dingin saja. Tidak ada nama yang muncul (selain Hatta),” kata Suhadi.

Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Arsul Sani, juga menilai kepemimpinan Hatta belum menunjukkan hasil reformasi mental di lingkup internal pengadilan. “Siapa pun yang terpilih harus memiliki fokus membenahi masalah ini (korupsi),” kata Arsul. Meski demikian, dia menilai ada sejumlah pencapaian positif MA di bawah Hatta, seperti keterbukaan informasi.

FRANSISCO ROSARIANS






Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

11 jam lalu

Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh mengajukan pra peradilan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK.


MA Kabulkan PK Jokowi, Penggugat Ragukan Komitmen Pemerintah Tangani Kebakaran Hutan

6 hari lalu

MA Kabulkan PK Jokowi, Penggugat Ragukan Komitmen Pemerintah Tangani Kebakaran Hutan

LBH juga menyangsikan alat bukti baru atau novum yang disertakan dalam pengajuan PK Presiden Jokowi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan pada 2015.


Unjuk Rasa di MA, Warga Sangihe Menolak Izin Pertambangan

8 hari lalu

Unjuk Rasa di MA, Warga Sangihe Menolak Izin Pertambangan

Unjuk rasa tersebut untuk memperjuangkan pulau kecil Sangihe agar tidak ada perizinan tambang.


Inilah Sederet Kasus yang Pernah Ditangani Hakim Agung Gazalba Saleh, Tersangka Suap Perkara MA

15 hari lalu

Inilah Sederet Kasus yang Pernah Ditangani Hakim Agung Gazalba Saleh, Tersangka Suap Perkara MA

Selama menjadi hakim agung, Gazalba Saleh banyak menangani perkara pidana yang mengajukan kasasi di Mahkamah Agung.


Aktif Mengajar di Sejumlah Kampus, Ini Profil Hakim Agung Gazalba Saleh, Tersangka Suap Perkara MA

15 hari lalu

Aktif Mengajar di Sejumlah Kampus, Ini Profil Hakim Agung Gazalba Saleh, Tersangka Suap Perkara MA

Hakim agung Gazalba Saleh, tersangka baru suap pengurusan perkara MA, merupakan dosen aktif yang mengajar di beberapa universitas.


5 Kasus Pegawai dan Hakim MA yang Dijerat KPK, Terbaru Gazalba Saleh

15 hari lalu

5 Kasus Pegawai dan Hakim MA yang Dijerat KPK, Terbaru Gazalba Saleh

Sebelum kasus Gazalba Saleh, MA juga pernah digegerkan dengan beberapa kasus yang melibatkan hakin agung lainnya.


Mahkamah Agung Benarkan Gazalba Saleh Tersangka, Serahkan Prosesnya ke KPK

15 hari lalu

Mahkamah Agung Benarkan Gazalba Saleh Tersangka, Serahkan Prosesnya ke KPK

Mahkamah Agung membenarkan salah satu Hakim Agung yaitu Gazalba Saleh telah jadi tersangka. MA menyerahkan proses hukum ke KPK.


Gazalba Saleh Tersangka Suap Pengurusan Perkara Mahkamah Agung, Pernah Potong Hukuman Edhy Prabowo

16 hari lalu

Gazalba Saleh Tersangka Suap Pengurusan Perkara Mahkamah Agung, Pernah Potong Hukuman Edhy Prabowo

KPK tetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka baru dalam kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.


KPK Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA

16 hari lalu

KPK Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA

KPK menetapkan tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung


Mahkamah Agung Dijaga Militer, KPK: Tak Ada Kaitan dengan Penggeledahan

17 hari lalu

Mahkamah Agung Dijaga Militer, KPK: Tak Ada Kaitan dengan Penggeledahan

KPK menanggapi soal adanya penjagaan militer di Gedung Mahkamah Agung saat ini. Mereka yakin hal itu tak terkait kasus yang sedang diselidiki KPK.