Hakim MK Gelar Pertemuan dengan Mantan Hakim Konstitusi  

Reporter

Para hakim Mahkamah Konstitusi menggelar pertemuan dengan delapan mantan hakim konstitusi di Gedung MK, Jakarta, 1 Februari 2017. TEMPO/Aditya Budiman

TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi menggelar pertemuan dengan para mantan hakim konstitusi. Pertemuan digelar di gedung Mahkamah, Jakarta, Rabu, 1 Februari 2017.

Mantan hakim konstitusi yang hadir di antaranya Abdul Mukti, Jimly Asshiddiqie, Maruarar Siahaan, Achmad Roestandi, Laica Marzuki, Achmad Sodiki, dan Ahmad Fadlil. Adapun mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. tak tampak dalam pertemuan itu.

Baca juga:
Istana: Panitia Seleksi Hakim MK Akan Libatkan PPATK dan KPK 

Ke MK, Komisi Hukum DPR Bahas Kasus Patrialis Akbar

Ketua Arief Hidayat mengatakan pertemuan dengan para mantan hakim konstitusi bertujuan mendengarkan saran dan masukan. Menurut dia, saran para mantan hakim ini diperlukan lantaran mereka amat berpengalaman dan tahu asal mula Mahkamah. "Ini pertemuan kakak dengan adik yang sifatnya dekat dan pribadi," ucap Arief.

Arief menyatakan, tanpa ada pertemuan formal pun, hakim konstitusi kerap meminta saran dan kepada para mantan hakim konstitusi. "Beliau ini para senior yang harus kami dengar dan mintai saran," tuturnya.

Sebelumnya, hakim konstitusi Patrialis Akbar terseret kasus dugaan penyuapan. Ia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menerima suap terkait dengan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

ADITYA BUDIMAN

Simak juga:
Wakil Ketua KY Ditunjuk Jadi Anggota Majelis Kehormatan MK 
Patrialis OTT KPK, Begini Pandangan Hukum Mahfud Md.







MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

10 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

12 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

12 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

27 hari lalu

Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.


PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

27 Juli 2022

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

PKS buka suara soal dasar gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

21 Juli 2022

Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

Penelitian soal ganja medis seperti yang diminta oleh MK bisa dilakukan oleh pemerintah, selagi DPR membahas revisi UU Narkotika.


MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

20 Juli 2022

MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

MK tetap menolak gugatan legalisasi ganja medis. Menganggap manfaatnya tidak berbanding lurus dengan akibatnya.


MK Anggap Manfaat Legalisasi Ganja Medis Tak Berbanding Lurus dengan Akibat

20 Juli 2022

MK Anggap Manfaat Legalisasi Ganja Medis Tak Berbanding Lurus dengan Akibat

Narkotika golongan I seperti ganja tetap dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan alias medis, seperti ketentuan yang saat ini berlaku


Mahkamah Konstitusi Tolak 4 Gugatan dalam Sehari, Apa Saja?

9 Juli 2022

Mahkamah Konstitusi Tolak 4 Gugatan dalam Sehari, Apa Saja?

Dalam sehari, Mahkamah Konstitusi menolak 4 gugatan sekaligus. antara lain soal Presidential Threshold dan uji materi Gubernur DKI Jakarta dan Papua.


Daftar Gugatan ke MK, PKS Ingin Presidential Threshold 7-9 Persen

6 Juli 2022

Daftar Gugatan ke MK, PKS Ingin Presidential Threshold 7-9 Persen

PKS ingin presidential threshold di rentang 7-9 persen. Angka tersebut dianggap sebagai titik tengah agar dikabulkan Mahkamah Konstitusi.