TEMPO.CO, Jakarta - Wacana tentang Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bakal masuk Partai Golkar kembali mengemuka setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan bahwa Gibran bukan lagi bagian dari partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu.
Menurut Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, Wali Kota Surakarta itu bukan lagi menjadi bagian dari PDIP sejak dia memutuskan mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
"Gibran itu sudah bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak dia ambil putusan itu," ujar Komarudin di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Senin malam, 22 April 2024 seperti dikutip Antara.
Saat awak media menanyakan status Jokowi di PDI Perjuangan, politisi asal Papua itu hanya mengatakan Presiden sudah berada di kubu lain. "Ah orang sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan, yang benar saja?" katanya.
Berikut respon internal Golkar soal wacana masuknya Jokowi dan Gibran sebagai kader partai tersebut.
1. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto: Jokowi dan Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sudah masuk keluarga besar Golkar.
"Bagi kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk keluarga besar Golkar," ujar Airlangga di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu, 24 April 2024.
Dia menuturkan Golkar terbuka bagi kader terbaik bangsa. Karena itu, kepastian status Jokowi dan Gibran tinggal menunggu pengesahan resmi sebagai kader Partai Golkar. "Dan jelas Pak Presiden, Pak Jokowi, adalah kader terbaik bangsa yang sudah bersama Partai Golkar selama dua periode beliau," kata dia.
Menteri Koordinator Perekonomian ini juga mengakui Jokowi memiliki kedekatan dengan Golkar. Pencalonan Gibran sebagai pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 juga merupakan mandat dari Golkar melalui mekanisme rapat pimpinan nasional (rapimnas).
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga mengatakan Jokowi menjadi milik bangsa dan semua partai politik di Indonesia. Karena itu, dia menyerahkan keputusan tentang posisi di Partai Golkar kepada Jokowi.
