Dugaan Zina, Tjahjo: DPRD Bisa Makzulkan Bupati Katingan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantornya di Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. TEMPO/Arkhewis

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantornya di Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. TEMPO/Arkhewis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempersilakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Katingan jika hendak memakzulkan Bupati Achmad Yantengle setelah terjerat kasus dugaan perzinahan. Tjahjo mengungkapkan kementeriannya tidak memberhentikan Achmad sebagai bupati.

    Menurut Tjahjo, kasus ini sama seperti kasus Bupati Garut Aceng Fikri. "Tidak kami berhentikan, kecuali DPRD ada keputusan paripurna, seperti di Garut, untuk memberhentikan," kata Tjahjo di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis 12 Januari 2017.

    Baca:
    Bupati Katingan dan Selingkuhnya Jadi Tersangka Perzinahan
    Bupati Katingan Diduga Selingkuh, Polisi Punya Bukti Sperma  

    Menurut Tjahjo, pemakzulan adalah hak anggota DPRD Katingan. "Bagaimana seorang kepala daerah di daerah yang kecil, tidak punya wibawa di mata masyarakatnya. Kan repot," kata politikus senior PDI Perjuangan.

    Sebelumnya, Yantengle dilaporkan polisi berinisial Ipda SH, yang menduga sang Bupati melakukan perselingkuhan dengan istri SH, FY. Kepala Kepolisian Resor Katingan Ajun Komisaris Besar Tato P. Suyono mengatakan Yantengle telah menjalani pemeriksaan dan tidak ditahan. Dalam kasus tersebut, kepolisian telah menetapkan Yantengle sebagai tersangka.

    Tjahjo pun meminta kepolisian tidak ragu menindak Yantengle. "Proses peradilan harus dijalani hingga berkekuatan hukum tetap," ujar Tjahjo.

    ARKHELAUS W

    Baca juga:
    Video Detik-detik Penangkapan Bupati Katingan di Kamar Kontrakan
    Video: Suami Farida Yeni Selama Ini Tak Tahu Istrinya Berselingkuh


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?