Bentuk Badan Siber Belum Diputuskan, Ini Kata Wapres Kalla

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla berpidato sekaligus membuka Tempo Economic Briefing di Hotel Westin, Jakarta, Kamis 27 Oktober 2016. TEMPO/Burhan Sholihin

    Wakil Presiden Jusuf Kalla berpidato sekaligus membuka Tempo Economic Briefing di Hotel Westin, Jakarta, Kamis 27 Oktober 2016. TEMPO/Burhan Sholihin

    TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan rencana pembentukan Badan Siber Nasional masih dalam pembahasan. Pemerintah belum memutuskan apakah akan membentuk badan khusus atau masuk ke dalam lembaga yang sudah ada.

    "Badan Siber sedang digodog, apakah dibentuk khusus atau masuk dalam lembaga yang ada," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat, 6 Januari 2017.

    Baca: Cegah Serangan Siber, RI Gandeng Korea Selatan

    Kalla menuturkan, rencana pembentukan Badan Siber akan dibicarakan lebih lanjut. Presiden Joko Widodo juga akan mempertimbangkan bentuk badan itu apakah berupa badan baru atau masuk ke dalam lembaga yang ada. Beberapa badan yang mempunyai kemampuan di bidang siber, misalnya badan sandi negara (Badan Intelijen Negara). "Itu juga salah satu opsi untuk badan tersebut," kata Kalla.

    Sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memastikan Badan Siber Nasional akan diisi sumber daya manusia yang mumpuni di bidang teknologi informatika. Isu siber tak bisa ditangani secara sembarangan. "Cyber kan isu spesifik. Tak sembarangan kita menunjuk orang, harus diawaki yang paham masalah cyber," ujar Wiranto di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Januari 2017.

    Baca: Ini Ancaman Keamanan Siber Tahun 2017

    Wiranto berujar, pembentukan Badan Siber Nasional merupakan rencana lama yang membutuhkan waktu untuk pembentukannya. "Soal tata cara dan siapa ditempatkan di mana, tunggu dulu. Nanti kita susun fungsinya."

    Badan Siber, menurut Wiranto, akan bersifat sebagai payung yang mengatur koordinasi antara institusi siber yang sudah ada. Saat ini di Kementerian Pertahanan terdapat Cyber Defence, Badan Intelijen Negara memiliki Cyber Intelligence, dan Kepolisian memiliki Cyber Security. "Yang sudah ada di tiap kementerian biar jalan, tapi ini (agar) ada payung koordinasi," tutur Wiranto.

    Baca: Intelijen Jerman Laporkan Peningkatan Serangan Cyber Rusia

    Terpisah, Kementerian Pertahanan  tengah mendidik puluhan ahli IT yang bisa menjadi menjadi penyedia informasi siber. Meski tak langsung bertugas di Badan Siber, para ahli IT yang pendidikannya didukung Kemhan itu diharapkan bisa mendukung kerja Badan. "Kita sudah sekolahkan 50 orang, untuk pendidikan S2 (magister). Itu para ahli IT yang hebat," ujar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

    Para ahli IT itu, ujar Ryamizard Ryacudu, akan menjadi tenaga bagi institusi siber yang sudah aktif di Kemhan. "Kita punya Cyber Defense, khusus soal pertahanan negara tentang ancaman siber dari luar. Dulu kita tahu (ada ancaman) saja, tapi tak bisa serang. Sekarang kita bisa," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat tersebut. 

    AMIRULLAH | YOHANES PASKALI

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?