Sidang Perdana, La Nyalla Ajukan Eksepsi  

Reporter

Tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mattalitti mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, 9 Juni 2016. Tempo/Dian triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa dugaan penyimpangan dana bantuan hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti, mengajukan eksepsi dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Senin, 5 September 2016. Juru bicara sekaligus pengacara La Nyalla, Aristo Pangaribuan, menyatakan sidang pengadilan tidak bisa digelar lantaran dakwaan jaksa mengandung kecacatan hukum.

"Ada dua putusan hukum berkekuatan hukum tetap dan tiga putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah," kata Aristo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 5 September 2016. Dalam persidangan, La Nyalla mengaku tidak mengerti dengan penetapannya sebagai terdakwa. Menurut dia, penetapan dirinya sebagai tersangka pun tidak sah.

Selengkapnya soal kasus ini, baca: #La Nyalla Mahmud Matalitti

Aristo bersama pengacara lain menilai dakwaan yang disusun jaksa tidak cermat. Ia menjelaskan, La Nyalla didakwa telah memperkaya diri sebesar Rp 1,1 miliar dan memperkaya orang lain Rp 26 miliar. "Tidak masuk akal, masak memperkaya orang lain lebih besar," ucapnya.

Sedangkan tudingan penggunaan dana Rp 5,3 miliar untuk membeli penawaran saham perdana Bank Jatim tidak didakwakan kepada La Nyalla. "Kami melihat dakwaan disusun tidak cermat," ujar Aristo.

Jaksa penuntut umum Didik Farkhan menerangkan bukti baru yang diajukan ialah penggunaan meterai yang digunakan pada 2014. Menurut dia, pembayaran dana hibah menggunakan meterai tahun 2014, padahal pernyataan dibuat pada 2012. "Dakwaan dua orang (Diar Kusuma dan Nelson Sembiring) yang menerima itu ternyata hanya rekayasa saja untuk mengelabui," tutur jaksa.

Dari situ, jaksa mendakwa La Nyalla dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ADITYA BUDIMAN

Baca Juga
Pengakuan Adik: Waktu Sama Gatot, Elma Theana Kayak Dipelet
Terjerat 3 Kasus, Gatot Brajamusti: Mending Mati Aja Deh!







Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

16 hari lalu

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.


PBB dan DPD Yakin MK Terima Gugatan Mereka Terkait Presidential Treshold

26 April 2022

PBB dan DPD Yakin MK Terima Gugatan Mereka Terkait Presidential Treshold

PBB dan DPD menilai tak ada alasan kedudukan hukum yang bisa dilontarkan MK untuk menolak gugatan mereka terkait presidential threshold.


Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat


Tekan Produk Impor, Pemerintah Diminta Perkuat UMKM di Platform E-commerce

24 Oktober 2021

Tekan Produk Impor, Pemerintah Diminta Perkuat UMKM di Platform E-commerce

UMKM harus mampu menyediakan berbagai kebutuhan di lokapasar tersebut


Vaksin Suku Baduy, Ketua DPD RI: Semua Punya Hak Setara

15 Oktober 2021

Vaksin Suku Baduy, Ketua DPD RI: Semua Punya Hak Setara

Kawasan desa Baduy menjadi salah satu destinasi wisata, jadi warganya sangat berpotensi tertular Covid-19.


Ketua DPD RI Gunakan Pakaian Madura di HUT RI

17 Agustus 2021

Ketua DPD RI Gunakan Pakaian Madura di HUT RI

Mantan Ketua Umum PSSI ini menilai kebiasaan menggunakan pakaian adat juga bisa mengangkat level kebudayaan daerah.


PPKM Darurat, Pemerintah Disarankan Beri Insentif untuk Pusat Perbelanjaan

4 Juli 2021

PPKM Darurat, Pemerintah Disarankan Beri Insentif untuk Pusat Perbelanjaan

Pusat perbelanjaan disarankan diberi penghapusan pajak reklame, royalti, dan perizinan selama PPKM darurat.


Ketua DPD RI Dukung DKI Realisasikan Infrastruktur Khusus Pesepeda

8 November 2020

Ketua DPD RI Dukung DKI Realisasikan Infrastruktur Khusus Pesepeda

Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera merealisasikan fasilitas infrastruktur khusus bagi pesepeda.


Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

24 Mei 2020

Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berusaha tampil tak bersalah di sidang tindak pidana korupsi. Ia mengklaim polisi korup menjebaknya.


Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

19 Desember 2019

Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

Agus Rahardjo menilai, UU Tipikor sebenarnya lebih penting dibandingkan UU KPK.