Ini Pertimbangan Jaksa Agung Seponering Kasus Samad dan BW

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jaksa Agung Muhammad Prasetyo (kiri) mengumumkan deponering alias pengesampingan kasus Abraham Samad dan Bambang Widjajanto di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 3 Maret 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    Jaksa Agung Muhammad Prasetyo (kiri) mengumumkan deponering alias pengesampingan kasus Abraham Samad dan Bambang Widjajanto di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 3 Maret 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan seponering untuk mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dan Bambang Widjajanto untuk kepentingan publik. Menurut dia, keputusan itu untuk menghindari kesan buruk pada lembaga penegak hukum.

    "Ketika masih dalam tahap penuntutan, banyak reaksi bermunculan atas perkara ini," kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Kamis, 3 Maret 2016.

    Salah satunya, kata Prasetyo, adanya kesan seolah terjadi disharmoni antara aparat penegak hukum dan penyidik KPK. "Selain itu, pertimbangan seponering ini juga karena kekhawatiran akan menurunnya semangat para pegiat antikorupsi di Indonesia," kata Prasetyo.

    Menurut dia, korupsi merupakan momok yang haru dilawan karena berdampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan kerugian negara. “Korupsi mengurungkan niat pihak asing bekerjasama dengan Indonesia, investasi pun menurun," kata dia.

    Prasetyo hari ini resmi mengumkan seponering untuk Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Menurut Prasetyo, keputusan itu diambil setelah Kejaksaan menganalisis baik buruk perkara yang membelit Samad dan Bambang.

    "Saya juga meminta pertimbangan tiga pemegang kekuasaan tinggi, seperti Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua DPR RI, dan Kepala Polri," katanya.

    Samad menjadi tersangka kasus pemalsuan dokumen data kependudukan di Sulawesi Selatan. Adapun Bambang dijerat kasus dugaan mempengaruhi saksi dalam persidangan sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pada 2010.

    Dua kasus ini muncul bersamaan di kepolisian pada saat keduanya memimpin KPK, tak lama setelah  KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.