TEMPO.CO, Jambi - Warga Jambi, yang menamakan diri Koalisi Jambi Melawan Asap, menilai pemerintah kurang serius dan tidak becus menangani kebakaran hutan dan lahan. Terbukti sudah tiga bulan kondisi kabut asap tidak dapat teratasi.
"Ini benar-benar keterlaluan. Kondisi kabut asap bukan membaik, tapi semakin parah. Jadi terkesan pemerintah tak serius dan tak berdaya mengatasinya," kata Direktur Perkumpulan Hijau Jambi Ferry Irawan, salah satu anggota Koalisi Jambi Melawan Asap, kepada Tempo, Senin, 19 Oktober 2015.
Pemerintah, menurut Ferry, juga terkesan berupaya menutup-nutupi kondisi dampak kabut asap yang sebenarnya kepada masyarakat. Padahal masyarakat harus tahu yang sebenarnya jika kondisi sangat berbahaya bagi kesehatan.
"Saya memberi contoh level indeks standar pencemaran udara dari Badan Lingkungan Hidup mencapai angka 600, tapi disampaikan kepada masyarakat hanya 116. Ini menyesatkan," ujar Ferry.
Pemerintah, menurut dia, hanya bertanggung jawab dalam upaya memadamkan api. "Harusnya pemerintah punya peralatan dan teknologi yang bisa mengatasi masalah ini, jangan hanya berharap menunggu hujan. Jadi terkesan putus asa," tuturnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Arif Munandar membantah tidak serius dan putus asa dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di daerahnya. "Kami sudah berupaya sekuat tenaga dan sesuai kemampuan yang ada. Buktinya saja, jumlah titik panas di kawasan Provinsi Jambi terus menurun. Hari ini saja hanya satu titik," ucapnya.
Menyangkut masalah asap tebal yang masih menyelimuti wilayah Jambi, menurut Arif, itu berasal dari sisa bekas pemadaman dan kiriman dari daerah tetangga, yakni wilayah Sumatera Selatan.
Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jambi, jarak pandang di Kota Jambi dan sekitarnya hari ini hanya berkisar 300-800 meter.
SYAIPUL BAKHORI
