Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Greenpeace Nilai Penegakan Hukum Karhutla Lemah: Sudah Divonis, Belum Bayar Denda

Editor

Amirullah

image-gnews
Petugas Manggala Agni Daops Banyuasin memberikan kode saat berupaya memadamkan kebakaran lahan di Desa Muara dua, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Kamis, 21 September 2023. Berdasarkan data dari Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera sepanjang Januari hingga Agustus 2023 luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan mencapai 4.082,8 hektare yang terbagi menjadi 2,947,8 lahan mineral dan 1.135,0 lahan gambut. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Petugas Manggala Agni Daops Banyuasin memberikan kode saat berupaya memadamkan kebakaran lahan di Desa Muara dua, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Kamis, 21 September 2023. Berdasarkan data dari Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera sepanjang Januari hingga Agustus 2023 luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan mencapai 4.082,8 hektare yang terbagi menjadi 2,947,8 lahan mineral dan 1.135,0 lahan gambut. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Greenpeace Indonesia menilai penegakan hukum soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih lemah. "Meski sudah ada gugatan bahkan vonis dari KLHK, masih banyak perusahaan belum bayar denda," ujar Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Asep Komaruddin kepada Tempo, Jumat, 6 Oktober 2023.

Padahal, kata dia, akar penyebab karhutla di Indonesia bersifat lintas negara. Meski kebakaran terjadi di Indonesia, dia mengatakan perusahaan-perusahaan penerima konsesi tak jarang justru berasal dari Malaysia atau Singapura.

"Bisa ditelisik wilayah-wilayah lahan gambut yang terbakar kadang-kadang berada di wilayah konsesi milik Singapura atrau Malasyia," ujar dia.

Itu sebabnya, kata dia, tanggung jawab penanggulangan karhutla tidak hanya dimiliki oleh satu negara. Dia mengatakan sudah ada kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk menanggulangi karhutla.

"Tekanan kami untuk lebih tegas, aktif, dan konkret lagi terkait dengan karhutla khususnya asap lintas batas negara, bukan cuma Indonesia, tetapi Malaysia dan Singapura," ujar dia.

Dia mengatakan, ketiga negara saling terkait dalam penanggulangan karhutla tak hanya karena lokasinya berdekatan, melainkan konsesi yang saling berkelindan. "Bukan cuma Indonesia, tetapi Malaysia dan Singapura juga karena saling terkait," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karhutla, lanjut dia, paling sering terjadi di lahan-lahan gambut di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sumatera. Jika lahan gambut masih bagus, kata dia, karhutla tidak akan terjadi.

Perusahaan-perusahaan penerima konsesi, kata dia, turut terlibat secara aktif dalam karhutla. "Kalian memang enggak membakar, tapi turut berkontribusi membakar karena mengeringkan gambut," ujar dia.

Sementara itu, dia mengatakan upaya pembasahan kembali lahan gambut masih belum optimal. "Kami lihat di lapangan tidak berjalan dengan baik. Kalau berjalan dengan baik, sebetulnya bisa meminimalisir karhutla," ujar dia.

Pilihan Editor: Nasdem Belum Cabut Keanggotaan Syahrul Yasin Limpo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Greenpeace Sebut UU KSDAHE Solusi Semu dalam Perlindungan Lingkungan

9 jam lalu

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menerima berkas berisi pandangan akhir fraksi dari anggota Komisi IV Fraksi PKS Slamet (kanan) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. Dalam rapat tersebut Pemerintah, Komisi IV DPR RI, dan Komite II DPD RI menyepakati naskah RUU KSDAHE untuk dilanjutkan pembicaraan di rapat paripurna DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Greenpeace Sebut UU KSDAHE Solusi Semu dalam Perlindungan Lingkungan

Greenpeace Indonesia menilai UU KSDAHE minim pelibatan masyarakat sipil dan berkomitmen semu dalam perlindungan lingkungan.


Cegah Karhutla Saat Kemarau, BMKG Rekayasa Cuaca di Lahan Gambut Sumsel

3 hari lalu

Petugas gabungan dari Manggala Agni Daops Banyuasin dan BPBD Kabupaten Ogan Ilir (OI) berusaha memadamkan kebakaran lahan di Desa Ibul I, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Selasa, 12 September 2023. Berdasarkan data dari KLHK, luasan lahan yang terbakar di Sumatera Selatan periode Januari-Agustus 2023 seluas 4.082,8 hektare. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Cegah Karhutla Saat Kemarau, BMKG Rekayasa Cuaca di Lahan Gambut Sumsel

BMKG menyemai awan di langit area gambut Sumsel, salah satunya di Ogan Kpmering Ilir. Cara menjaga gambut agar tetap lembab saat musim kering.


Soal Ormas Agama Kelola Tambang, Ini Keyakinan dan Keresahan Imam Besar Istiqlal

8 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Soal Ormas Agama Kelola Tambang, Ini Keyakinan dan Keresahan Imam Besar Istiqlal

Dia yakin ulama bisa berbeda dalam kelola tambang tapi juga berpesan jangan sampai melegitimasi kerusakan alam dengan agama.


Titik Hot Spot di Sumatera Selatan Meningkat setelah Karhutla di Sungai Rengit Banyuasin

9 hari lalu

Ilustrasi - Petugas gabungan dari Direktorat Sabhara Polda Sumatera Utara, KPH XIII Dolok Sanggul, KPH XIV Dairi dan KPH IV Toba berusaha memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Simulop, Pangururan, Samosir, Sumatra Utara. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/WS/wsj.
Titik Hot Spot di Sumatera Selatan Meningkat setelah Karhutla di Sungai Rengit Banyuasin

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sungai Rengit, Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel) terjadi pada Selasa siang, 2 Juli 2024.


Cegah Karhutla, BMKG Semai 13 Ton Garam di Langit Kalimantan Barat

13 hari lalu

Pantauan udara karhutla di Kelurahan Sungai Parit, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, pada Sabtu, 13 April 2024) (Antara/ HO Pusdalops Kabupaten PPU)
Cegah Karhutla, BMKG Semai 13 Ton Garam di Langit Kalimantan Barat

BMKG menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Kalimantan Barat hingga 5 Juli 2024. Upaya membuat gambut tetap basah.


Paparkan Hasil Kajian Dampak Tambang untuk Pendidikan, Greenpeace Harapkan Ini dari Prabowo

16 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Paparkan Hasil Kajian Dampak Tambang untuk Pendidikan, Greenpeace Harapkan Ini dari Prabowo

Greenpeace Indonesia bersama lembaga riset Celios meluncurkan hasil kajian dampak industri tambang terhadap sektor pendidikan dan kesehatan.


Elen Setiadi Janji Percepat Pencegahan Karhutla di Sumsel

16 hari lalu

Petugas dari Manggala Agni Daops OKI dan Daops Lahat melakukan pemadaman kebakaran lahan gambut di Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Selasa, 7 November 2023. Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera menerjunkan 60 orang petugas Manggala Agni dari Daops OKI, Banyuasin, Lahan dan Muba untuk melakukan pemadaman kebakaran lahan gambut di wilayah tersebut yang terbakar sejak 30 Agustus 2023. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Elen Setiadi Janji Percepat Pencegahan Karhutla di Sumsel

Elen telah berkoordinasi dengan beberapa lembaga terkait untuk mencegah Karhutla tahun ini.


Petani Kecil Dibuatkan Panduan Bebas Deforestasi untuk Tembus Pasar Global

17 hari lalu

Seorang petani kelapa sawit, mendorong gerobak saat panen di perkebunannya di Desa Gunam, Beruak, Kecamatan Parindu, Sanggau, Kalimantan Barat.Sumber foto: Greenpeace
Petani Kecil Dibuatkan Panduan Bebas Deforestasi untuk Tembus Pasar Global

Panduan dibuat Greenpeace dkk. Telah lewati serangkaian uji coba lapangan bersama petani kecil di Kalimantan Barat selama 4 tahun.


MAI: Ada Potensi Besar dari Pengembangan Tambak Udang, Asal Tak Diganggu Narasi LSM

18 hari lalu

Komisi IV DPR RI melakukan audiensi dengan Ketua Perwakilan Tambak Udang/Paguyuban Petambak Mulyo Karimunjawa, Ketua Umum Shrimp Club Indonesia, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia, Ketua Umum Forum Udang Indonesia, di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI  pada Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/MOCHAMAD FIRLY FAJRIAN
MAI: Ada Potensi Besar dari Pengembangan Tambak Udang, Asal Tak Diganggu Narasi LSM

Indonesia memiliki garis pantai terpanjang nomor dua dunia setelah Kanada. Namun hanya bisa ada di posisi kelima produsen udang dunia


Jokowi Beri Izin Usaha Pertambangan Ormas Keagamaan, Siapa Menolak?

38 hari lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
Jokowi Beri Izin Usaha Pertambangan Ormas Keagamaan, Siapa Menolak?

Jokowi menandatangani aturan soal izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan. Berbagai pihak beri kritikan untuk kebijakan inim termasuk JATAM.