Menhan Ryamizard Sebut Indonesia Tak Akan Berperang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menjawab pertanyaan awak media, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, 26 Mei 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menjawab pertanyaan awak media, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, 26 Mei 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan ada dua kategori ancaman keamanan yang mengintai Indonesia. Kedua kategori itu adalah ancaman nyata dan tak nyata. "Kalau ancaman tak nyata itu seperti perang dengan negara lain," kata Ryamizard di kantornya, Jakarta, Jumat, 31 Juli 2015.

    Ryamizard pesimistis perang bakal terjadi di Indonesia. Musababnya, mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu mengklaim bahwa Indonesia hidup di kawasan yang aman dan mengedepankan persahabatan. Sebagai contoh, jika Indonesia punya masalah dengan negara tetangga, diplomasi menjadi solusi. 

    "Kawasan ASEAN sudah sepakat (penyelesaian masalah dilakukan dengan cara diplomasi), Australia pun begitu," ujar Ryamizard.

    Namun lain cerita jika ada negara atau pihak asing yang sengaja mengusik kemerdekaan Indonesia. Maka opsi perang akan diambil pemerintah. Jika hal tersebut sampai terjadi, Ryamizard yakin bukan cuma tentara yang bertempur, tapi seluruh masyarakat Indonesia. 

    Adapun ancaman nyata Indonesia versi Ryamizard adalah terorisme, gerakan separatis, peredaran narkoba, perang cyber, bencana alam, wabah penyakit, dan pencurian sumber daya alam. Menurut dia, ancaman tersebut sangat mungkin terjadi di Indonesia. Alhasil, Ryamizard meminta TNI dan Polri selalu waspada menghadapi segala macam ancaman. 

    "Semisal wabah penyakit ebola yang terjadi di negara tropis Afrika. Indonesia juga tropis, apakah tak mungkin ebola berjangkit di sini? Itu yang harus dipikirkan," ucapnya.

    INDRA WIJAYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.