TEMPO Interaktif, Jakarta:Panitia khusus DPR untuk Rancangan Undang-undang (RUU) Peradilan Militer meminta masukan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat ; YLBHI, Kontras, Imparsial dan Propatria. Dengar pendapat dipimpin Ketua Pansus, Sidarto Danusubroto. Menurut Doni, Program Officer YLBHI, meminta Pansus untuk membedakan persoalan yurisdiksi militer dan institusi militer agar peradilan militer tidak menjadi alat impunitas bagi militer yang melanggar hak asasi manusia. "Persoalannya bukan siapa tapi apa?"kata Doni. Pansus, menurut Doni, meminta masukan yang lebih rinci berbentuk Daftar Inventarisasi Masalah dan draft RUU tandingan yang terinci pasal per pasal. Thoso Priharnowo
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
DPR Bahas Revisi UU Keimigrasian, Orang dalam Penyelidikan Tak Bisa Dilarang ke Luar Negeri
3 jam lalu
DPR Bahas Revisi UU Keimigrasian, Orang dalam Penyelidikan Tak Bisa Dilarang ke Luar Negeri
Perubahan dalam revisi UU Keimigrasian pada diksi penyelidikan.
Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya
7 jam lalu
Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya
Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.
Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg
9 jam lalu
Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg
Politikus PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar pelaksanaan Pilpres didahulukan, setelah itu baru digelar pemilihan legislatif.
Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers
11 jam lalu
Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers
DPR sebut saat ini RUU Penyiaran masih dalam bentuk draf dan belum sampai ke pembahasan. Terlalu dini untuk kritik pasal-pasal yang dimuat.
Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada
12 jam lalu
Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada
Pilkada serentak 2024 akan dilakukan pada 27 November.
Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu
13 jam lalu
Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengusulkan sudah saatnya pemilu tidak dilakukan setiap hari Rabu.
KPK Periksa Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar dalam Kasus Korupsi Rumah Jabatan
13 jam lalu
KPK Periksa Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar dalam Kasus Korupsi Rumah Jabatan
KPK memeriksa Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa rumah jabatan.
Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran
14 jam lalu
Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran
DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.
Dilantik Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung
15 jam lalu
Dilantik Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung
Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung atau MA Non Yudisial Suharto di Istana Negara, Rabu, 15 Mei 2024.
Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan
15 jam lalu
Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan
Revisi UU Kementerian Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal bergulir di DPR ini jadi sorotan. Kenapa jadi sorotan?
