Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

image-gnews
Presiden Joko Widodo menerima laporan pertanggung jawaban dari Wapres Jusuf Kalla saat acara perpisahan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Presiden Joko Widodo menerima laporan pertanggung jawaban dari Wapres Jusuf Kalla saat acara perpisahan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ia merupakan Wakil Presiden Indonesia pertama menjadi wapres dalam dua kali masa jabatan tidak berturut-turut.

Jusuf Kalla atau JK pernah mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (2004-2009) dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi (2014-2019).

Kiprah Politik JK

Dikutip dari pustakaarsip.kamparkab.go.id Jusuf Kalla lahir di Watampone, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan pada 15 Mei 1942 sebagai anak ke-2 dari 17 bersaudara dari pasangan Haji Kalla dan Athirah. Karier Politik laki-laki yang dikenal dengan nama akronim JK ini dimulai pada 1965, saat itu dia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan periode 1965-1968.  

JK juga pernah menjadi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) antara 1982-1999. Pasca kejatuhan orde baru serta Presiden Suharto 1988, JK kemudian ditarik masuk ke dalam kabinet. Dia dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada 1999. Namun, JK dibebastugaskan pada 24 April 2000.

Setelahnya Jusuf Kalla kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri (Presiden ke-5). Ia kemudian mengundurkan diri karena maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat pada Pemilu 2004. 

Di sisi lain, kariernya di Partai Golongan Karya (Golkar) terus melejit hingga akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Akbar Tanjung sejak Desember 2004 hingga 9 Oktober 2009.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah masa jabatannya sebagai wapres dengan SBY berakhir, Partai Golkar mengusung JK pada Pemilu Presiden 2009 sebagai calon presiden bersama dengan Wiranto dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebagi calon wakil presiden. Akan tetapi, perolehan suaranya tidak memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan kalah dari pasangan calon SBY dan Boediono. 

Pada pemilu 2014 JK kembali maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo atau Jokowi. Pasangan ini diusung oleh lima partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatua Indonesia (PKPI). Koalisi ini kemudian berhasil memenangkan Pilpres 2014.

Peran JK di Perundingan dengan GAM

Dikutip dari pustakaarsip.kamparkab.go.id kunjungan kerjanya sebagai Menko Kesra ke Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada awal tahun 2004 memberi JK inspirasi untuk menerapkan pengalaman penyelesaian konflik Ambon-Poso di NAD.

Upaya penyelesaian Aceh di dalami dan dilanjutkan penanganannya saat setelah dilantik menjadi Wakil Presiden RI. Akhirnya, kesepakatan perdamaian untuk NAD antara Pemerintah dan tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berhasil ditandatangani di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005.

Pilihan Editor: Jusuf Kalla akan Hadir sebagai Saksi Meringankan di Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Keunikan Desa Wisata Balleangin di Pangkep Sulawesi Selatan yang Dikunjungi Sandiaga Uno

2 jam lalu

Air Terjun Cambang Cui di Desa Wisata Balleangin, Pangkep, Sulawesi Selatan (jadesta.kemenparekraf.go.id)
Keunikan Desa Wisata Balleangin di Pangkep Sulawesi Selatan yang Dikunjungi Sandiaga Uno

Desa wisata ini berada dalam gugusan karst yang tercatat terbesar kedua di dunia setelah Cina.


Kata PBNU dan Menko PMK Soal Pemberantasan Judi Online

2 jam lalu

Warga mengakses situs judi online melalui gawainya di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 30 Mei 2024. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Kata PBNU dan Menko PMK Soal Pemberantasan Judi Online

Tokoh-tokoh keagamaan akan dilibatkan dalam pemberantasan judi online.


Kaesang Incar Jakarta-1 dan Bisa Jadi Gubernur Termuda, Siapa Pemegang Rekor Saat Ini?

2 jam lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di kantor Muhammadiyah DKI Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menegaskan dirinya tidak akan berduet dengan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kaesang Incar Jakarta-1 dan Bisa Jadi Gubernur Termuda, Siapa Pemegang Rekor Saat Ini?

Kaesang, pengusaha makanan di antaranya Sang Pisang, Ternakopi dan Mangkokku, dikabarkan mengincar posisi Gubernur Jakarta.


De Tjolomadoe, Museum Bekas Pabrik Gula di Dekat Rumah Pensiun Jokowi di Colomadu Karanganyar

3 jam lalu

De Tjolomadoe, bekas pabrik gula yang kini menjadi museum di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. (Ist)
De Tjolomadoe, Museum Bekas Pabrik Gula di Dekat Rumah Pensiun Jokowi di Colomadu Karanganyar

Pabrik gula di Colomadu ini dibangun pada 1861 oleh Mangkunegara IV dengan kerja sama pemerintah kolonial Belanda.


Alasan Luhut dan Jokowi Getol Dorong Pembentukan Family Office

6 jam lalu

Presiden Jokowi (kedua kiri) berjalan bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) sebelum uji coba kereta cepat rute Jakarta-Bandung di Stasiun Halim, Jakarta, Rabu, 13 September 2023. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Alasan Luhut dan Jokowi Getol Dorong Pembentukan Family Office

Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri dan pejabat keuangan untuk membahas skema pembentukan family office yang diusulkan Luhut Pandjaitan.


Usai Rapat dengan Jokowi, Menkes Budi Gunadi Beberkan Sebab Harga Obat di RI Lima Kali Lebih Mahal dari Malaysia

7 jam lalu

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin saat Rakor Tingkat Menteri Tindak Lanjut Dukungan Bantuan Kemanusiaan Akibat Bencana Tanah Longsor di Prov. Enga, Papua Nugini di Kemenko PMK, Jakarta, 1 Juli 2024. Budi Gunadi Sadikin, pihaknya telah menyediakan lima kelompok bantuan kesehatan. Kelompok pertama berupa obat-obatan sebanyak 44 paket, kedua berbentuk makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, ketiga merupakan obat-obatan khusus untuk malaria, keempat adalah hygiene kit atau perlengkapan kesehatan sebanyak 665 paket, dan bantuan water purifier (penjernih air) karena air bersih diperlukan di sana. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Usai Rapat dengan Jokowi, Menkes Budi Gunadi Beberkan Sebab Harga Obat di RI Lima Kali Lebih Mahal dari Malaysia

teri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin membeberkan perihal harga obat di Indonesia bisa tiga hingga lima kali lebih mahal dari Malaysia.


Selain dari Bos Rosalia Indah, Lahan untuk Rumah Pensiun Jokowi Dibeli dari Warga ini

7 jam lalu

Kondisi lahan lokasi pembangunan rumah pensiun Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat proses pembersihan, di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat, 28 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Selain dari Bos Rosalia Indah, Lahan untuk Rumah Pensiun Jokowi Dibeli dari Warga ini

Rumah pensiun Jokowi tersebut berdiri di lahan dengan luas total 12 ribu meter persegi.


Alasan di Balik Rencana Jokowi Berminat Mendirikan Family Office di Bali

9 jam lalu

(Dari kiri) Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi, Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam Konferensi Pers F1 Powerboat (F1H20) di Kemenko Marves, Jakarta Pusat pada Rabu, 7 Februari 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Alasan di Balik Rencana Jokowi Berminat Mendirikan Family Office di Bali

Jokowi akan membentuk tim khusus untuk mengkaji penyesuaian regulasi terkait penerapan family office atau kantor keluarga di Indonesia.


Jokowi Perintahkan Luhut dan Sri Mulyani Atur Ulang Tarif Pungutan Batu Bara

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo (keempat kanan) disaksikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (dari kanan), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Siti Nurbaya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, dan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman secara simbolis meluncurkan Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa 26 September 2023. Pada perdagangan perdana Bursa Karbon, BEI mencatat terdapat 13 transaksi dengan jumlah volume emis yang diperdagangkan mencapai 459.914 tCO2e. Selain itu, jumlah pengguna jasa bursa karbon saat ini baru mencapai 16 perusahaan. Tempo/Tony Hartawan
Jokowi Perintahkan Luhut dan Sri Mulyani Atur Ulang Tarif Pungutan Batu Bara

Pungutan royalti sektor batu bara akan berlaku bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)


Jokowi Ingin Perkuat Sistem Kesehatan Supaya Indonesia Tahan Pandemi

10 jam lalu

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin saat Rakor Tingkat Menteri Tindak Lanjut Dukungan Bantuan Kemanusiaan Akibat Bencana Tanah Longsor di Prov. Enga, Papua Nugini di Kemenko PMK, Jakarta, 1 Juli 2024. Budi Gunadi Sadikin, pihaknya telah menyediakan lima kelompok bantuan kesehatan. Kelompok pertama berupa obat-obatan sebanyak 44 paket, kedua berbentuk makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, ketiga merupakan obat-obatan khusus untuk malaria, keempat adalah hygiene kit atau perlengkapan kesehatan sebanyak 665 paket, dan bantuan water purifier (penjernih air) karena air bersih diperlukan di sana. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jokowi Ingin Perkuat Sistem Kesehatan Supaya Indonesia Tahan Pandemi

Presiden Jokowi memerintahkan jajaran untuk mematangkan koordinasi membangun industri kesehatan.