Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

image-gnews
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera hadir di hari ke-3 resepsi pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 31 Juli 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera hadir di hari ke-3 resepsi pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 31 Juli 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II Dewan Permusyawaratan Rakyat atau DPR RI, Mardani Ali Sera, mengusulkan agar pemilihan presiden atau pilpres didahulukan baru disusul pemilihan legislatif dan kepala daerah. 

Hal ini disampaikan Mardani saat rapat dengar pendapat evaluasi pemilihan umum dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Rabu, 15 Mei 2024. Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan calon legislatif tidak bisa mengkampanyekan visi-misi mereka karena waktunya bersamaan dengan pilpres.

"Pilpres dahulu baru kemudian pileg baru kemudian pilkada dengan waktu yg cukup sehingga semua mendapatkan haknya," ujar dia.

Dalam pemilu serentak lalu, untuk Pemilihan Legislatif, kata Mardani, hampir tak ada kesempatan kontestasi antara parpol atau caleg sehingga tertutup diskusi dan debat capres. 

“Usul saya pilpres duluan. Dengan pilpres duluan, maka itulah esensi sistem presidensial. Presiden terpilih itu nanti akan bisa menghasilkan pemilu legislatif yang partainya naik. Kalau itu tidak terjadi, kita sulit mewujudkan multipartai sederhana,” kata Mardani. 

Dengan memisahkan waktu dengan pilpres, ia mengatakan caleg atau antarpartai bisa mendapatkan haknya agar bisa berkampanye atau berdebat. Mardani menyayangkan pileg kemarin hampir tidak ada kesempatan bagi caleg karena tertutup diskusi dan debat capres.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kenapa kita itu demikian susah terpilih? Karena tidak ada yang kenal kita kok. Tidak ada yang tahu apa sih kelebihan kita, apa sih pikiran kita? Karena ketutup,” kata Mardani. 

Mardani juga mengusulkan agar pencoblosan tidak digelar selalu Rabu. Ia meminta pencoblosan digelar pada Sabtu atau Ahad. Dia menuturkan, sudah saatnya Indonesia meninggalkan pemilihan umum yang selalu jatuh pada hari Rabu. Kendati demikian, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini mengakui bahwa Rabu adalah hari paling stasioner.

"Tapi biarkan masyarakat itu menikmati kehidupan. Enggak perlu libur karena pemilu. Pemilu jalan, bisnis jalan, semua jalan," ucap Mardani.

Pilihan Editor: Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

EKA YUDHA SAPUTRA | AMELIA RAHIMA SARI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

10 Daerah di Amerika Serikat yang Jadi Rebutan Kamala Harris dan Donald Trump dalam Pilpres 2024

19 menit lalu

Ekspresi calon presiden dari Partai Republik sekaligus mantan Presiden AS Donald Trump saat kampanye di Greensboro, Karolina Utara, Amerika Serikat, 22 Oktober 2024. REUTERS/Carlos Barria
10 Daerah di Amerika Serikat yang Jadi Rebutan Kamala Harris dan Donald Trump dalam Pilpres 2024

Total ada 10 daerah di Amerika Serikat yang jumlah suaranya menjadi rebutan Kamala Harris dan Donald Trump dalam pilpres AS 2024.


Alasan KPU Batalkan Abdul Faris Umlati sebagai Cagub Papua Barat Daya

10 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) menyerahkan surat rekomendasi kepada bakal calon Gubernur Papua Barat Daya Abdul Faris Umlati (kiri) dan bakal calon Wakil Gubernur Papua Barat Daya Petrus Kasihiw (kanan) di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan 55 surat rekomendasi kepada pasangan kader Partai Demokrat untuk maju dalam Pilkada 2024. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Alasan KPU Batalkan Abdul Faris Umlati sebagai Cagub Papua Barat Daya

KPU Provinsi Papua Barat Daya membatalkan pencalonan Abdul Faris Umlati sebagai gubernur di provinsi ke-38 itu.


DKPP Kumpulkan 622 Penyelenggara Pemilu Jelang Pilkada 2024, Apa yang Dibahas?

11 jam lalu

Tangkapan layar-Ketua DKPP Heddy Lugito dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah II di Jakarta, Selasa, 5 November 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
DKPP Kumpulkan 622 Penyelenggara Pemilu Jelang Pilkada 2024, Apa yang Dibahas?

DKPP ingin penyelenggara pemilu memiliki frekuensi yang sama tentang pentingnya menjaga integritas demi terwujudnya Pilkada 2024 yang berintegritas.


Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

13 jam lalu

Ilustrasi suasana belajar mahasiswa di kampus. Pixabay
Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

Minimnya perhatian terhadap kesejahteraan dosen tersebut, kata Dhia, berbanding terbalik dengan tuntutan kerja yang mereka lakukan.


Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

15 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 1 November 2024 TEMPO/Daniel A. Fajri
Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan, kondisi kantornya ketika digeledah kepolisian dalam kasus judi online pada Jumat lalu sangat mencekam.


Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

16 jam lalu

Ilustrasi perumahan. TEMPO/Kink Kusuma Rein
Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk program 3 juta rumah.


Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

16 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Selasa, 5 November 2024. TEMPO/Annisa Febiola.
Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

Meutya Hafid akan membeberkan program 100 hari pemerintahan Prabowo di depan Komisi I DPR. Ia tak tahu apakah juga akan ditanya soal judi online.


Profil Iffa Rosita, Komisioner KPU yang Dilantik Presiden Prabowo Hari Ini

17 jam lalu

Komisioner KPU, Iffa Rosita. Foto: Instagram/@iffarosita.
Profil Iffa Rosita, Komisioner KPU yang Dilantik Presiden Prabowo Hari Ini

Presiden Prabowo hari ini resmi melantik Iffa Rosita sebagai Komisioner KPU pengganti Hasyim Asy'ari. Bagaimana jejak karier Iffa?


Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

17 jam lalu

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di depan kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 15 Oktober 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad irit bicara soal kelanjutan seleksi Capim KPK. Ia mengaku tak mengetahui perkembangan terkini soal itu.


Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg

17 jam lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg

Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyerahkan kepada Baleg apakah RUU Penyiaran akan masuk dalam Prolegnas atau tidak.