PDIP Tolak Revisi Undang-Undang Pilkada  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, saat memberikan keterangan kepada awak media, di Jakarta, Kamis, 22 Januari 2015. Hasto Kristiyanto menyatakan membenarkan adanya pertemuan antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dengan para petinggi partai politik terkait proses pencalonan calon wakil presiden pada pilpres tahun 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, saat memberikan keterangan kepada awak media, di Jakarta, Kamis, 22 Januari 2015. Hasto Kristiyanto menyatakan membenarkan adanya pertemuan antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dengan para petinggi partai politik terkait proses pencalonan calon wakil presiden pada pilpres tahun 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum hari ini, Selasa, 12 Mei 2015, untuk menyerahkan daftar kepengurusan PDI Perjuangan periode 2015-2020. Ia juga menyatakan mendukung KPU dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak dan menolak revisi Undang-Undang Pilkada.

    Hasto mengatakan PDIP siap mendukung KPU menggelar pemilihan kepala daerah serentak pada Desember tahun ini. Karena itu, ia menyerahkan daftar kepengurusan baru di bawah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. "Kami menyatakan dukungan agar pilkada kali ini lebih demokratis. Apalagi baru pertama kali ini diadakan serentak," kata Hasto.

    Hasto ditemani Ketua Dewan Pengurus Pusat Andreas Pareira dan Ketua Departemen Bidang Internal Sudyatmiko Aribowo. Ketiganya tiba pukul 10.00 WIB mengenakan seragam merah khas partai berlambang banteng itu.

    KPU, kata Hasto, harus pula menjamin hak konstitusional pemilih dengan melengkapi dan memutakhirkan data pemilih. "Ini suatu amanat demokrasi yang harus dijalankan dengan baik oleh KPU," katanya.

    PDIP, kata Hasto, menyatakan tak ikut campur dalam masalah dualisme kepengurusan partai politik, seperti yang terjadi di tubuh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Karena itu, PDIP menolak membahas revisi Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pilkada yang diwacanakan Dewan Perwakilan Rakyat.

    "Perubahan undang-undang itu menciptakan kendala dalam pelaksanaan pilkada. Sebaiknya dihindari karena kami ingin mengedepankan hak rakyat berdaulat," kata Hasto.

    INDRI MAULIDAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.