Perludem Anggap Pilkada 2020 Digelar Desember Terlalu Berisiko

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan Pilkada 2020 terlalu berisiko jika dilakukan pada Desember mendatang. Selain masalah kesehatan, ada pula risiko menurunnya kualitas pelaksanaan tahapan pilkada.

"Bila tak disikapi serius, bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan pada demokrasi," kata Titi dalam diskusi daring, Ahad, 17 Mei 2020.

Titi menjelaskan jika Pilkada dilaksanakan pada Desember 2020, maka tahapan penyelenggaraannya dimulai pada Juni 2020. Ia menilai saat itu Indonesia maupun dunia masih bersentuhan dengan masa pandemi corona. "Ini membawa risiko kesehatan bagi petugas, pemilih, maupun peserta pemilihan," tuturnya.

Konsekuensi logisnya, kata Titi, protokol penyelenggaraan pilkada harus sejalan dengan protokol penanganan Covid-19. Namun Titi menilai tidak ada pengaturan khusus atau cantelan eksplisit dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada yang memberikan kewenangan KPU untuk membuat pengaturan teknis pilkada yang sejalan dengan kondisi krisis Covid-19.

"Perpu masih merujuk pada pengaturan biasa atau normal. Jadi Pilkadanya dengan normal baru, namun regulasinya berbasis normal lama," ucap Titi.

Titi mengamini pernyataan WHO yang mengatakan jika Covid-19 tidak akan 100 persen hilang dari muka bumi. Karena itu segala aktivitas, termasuk penyelenggaraan Pilkada, perlu menyesuaikan dengan kondisi normal baru saat ini.

Agar pelaksanaan Pilkada bisa beradaptasi dengan kondisi normal baru imbas Covid-19 ini, kata Titi, perlu waktu yang cukup dan daya dukung maksimal. Ia menilai waktu yang Indonesia miliki yang singkat karena tahapan pelaksanaan sudah harus dimulai pada Juni 2020.

Selain itu, tidak ada pengaturan tentang kepastian alokasi anggaran tambahan sebagai konsekwensi biaya penyelenggaraan pilkada yang harus menyesuaikan dengan protokol penanganan Covid-19. Khususnya alokasi dana untuk pengadaan perangkat kesehatan petugas dan perlengkapan penyelenggaraan pilkada.

Seperti diketahui, KPU merencanakan tahapan Pilkada 2020 yang sempat tertunda dimulai kembali pada 6 Juni. Ini dilakukan setelah pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu menyepakati Pilkada 2020 digelar pada Desember tahun ini karena pandemi Corona.






Muhaimin Iskandar Sebut Sistem Pemilu Rusak karena Politik Uang di Pilkada

10 hari lalu

Muhaimin Iskandar Sebut Sistem Pemilu Rusak karena Politik Uang di Pilkada

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut money politics dalam Pilkada membuat mekanisme Pemilu rusak.


Perludem: Sistem Pemilu di Indonesia Merupakan Anomali Akibat Pragmatisme Elite

10 hari lalu

Perludem: Sistem Pemilu di Indonesia Merupakan Anomali Akibat Pragmatisme Elite

Perludem mengatakan, di tengah fenomena sistem pemerintahan presidensial ini, presiden tersandera oleh kekuatan parlemen yang menyebar.


Moeldoko Minta Publik Tak Terjebak Politik Adu Domba Jelang Pemilu 2024

21 hari lalu

Moeldoko Minta Publik Tak Terjebak Politik Adu Domba Jelang Pemilu 2024

KSP Moeldoko mewanti-wanti masyarakat agar tidak terjebak dalam politik adu domba. Terlebih sebentar lagi Indonesia gelar Pemilu 2024.


KPU Usul Rekrutmen KPUD Serentak di 2023, Perludem: Kalau Mau Efektif, Masa Jabatan Diperpanjang Dulu

24 hari lalu

KPU Usul Rekrutmen KPUD Serentak di 2023, Perludem: Kalau Mau Efektif, Masa Jabatan Diperpanjang Dulu

Perludem menilai perpanjangan masa jabatan KPUD sampai pelaksanaan pemilu 2024 dan pilkada 2024 justru akan membuat kinerja lebih efektif


KPU Badung Temukan Kasus Catut KTP untuk Keanggotaan Parpol

26 hari lalu

KPU Badung Temukan Kasus Catut KTP untuk Keanggotaan Parpol

KPU Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta mengatakan pihaknya menemukan banyak kasus pencatutan NIK KTP warga untuk keanggotaan kader partai politik


Ridwan Kamil Siap Diusung Jadi Cawapres, Akhir Tahun Berlabuh ke Partai

32 hari lalu

Ridwan Kamil Siap Diusung Jadi Cawapres, Akhir Tahun Berlabuh ke Partai

Ridwan Kamil disebut-sebut sedang menjalin komunikasi intensif dengan Partai Golkar.


Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Gibran dan Bima Arya Lebih Suka Pemilihan Langsung

49 hari lalu

Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Gibran dan Bima Arya Lebih Suka Pemilihan Langsung

Gibran dan Bima Arya kompak memilih pilkada langsung menyusul munculnya wacana kepala daerah dipilh DPRD yang diusulkan watimpres dan MPR.


Kata Watimpres Wiranto soal Usulan MPR Agar Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

50 hari lalu

Kata Watimpres Wiranto soal Usulan MPR Agar Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

Wiranto menyebut bahwa usulan MPR agar kepala daerah kembali dipilih oleh anggota DPRD masih sebatas usulan


Bamsoet Ingin Gubernur Dipilih DPRD, Airlangga Hartarto: Itu kan Baru Usulan

51 hari lalu

Bamsoet Ingin Gubernur Dipilih DPRD, Airlangga Hartarto: Itu kan Baru Usulan

Keta Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto irit bicara soal usulan Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet agar gubernur dipilih oleh DPRD.


MPR Ingin Pemilihan Gubernur Secara Langsung Dievaluasi

52 hari lalu

MPR Ingin Pemilihan Gubernur Secara Langsung Dievaluasi

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan MPR bersama Wantimpres sepakat bahwa sistem demokrasi pascareformasi perlu dikaji