Golkar: Jokowi-Kalla Tak Perlu Atasi Konflik DPR  

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak perlu turun tangan untuk mengatasi konflik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab, Pramono Anung yang awalnya didaulat sebagai Ketua DPR tandingan sudah menyampaikan harapannya kepada kader pendukung Jokowi.

“Pak Pramono minta kepada kader Koalisi Indonesia Hebat agar menggunakan akal sehat,” ujar Bambang kepada Tempo, Sabtu, 1 November 2014. Secara legal formal, menurut Bambang, DPR tandingan tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki landasan hukum yang jelas. (Baca: Koalisi Pro-Jokowi Bentuk Pimpinan DPR Tandingan)

Sebagai buktinya, kubu Jokowi yang hendak menyelenggarakan sidang paripurna tidak bisa memakai ruangan yang biasa digunakan. Akhirnya, kubu Jokowi menggelar rapat paripurna di ruangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Jadi, kami anggap lucu-lucuan,” ujar Bambang. (Baca: Kisruh Senayan, Anggota DPR Dianggap Gagal Move On)

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pimpinan negara harus turut campur jika kisruh di DPR tak kunjung selesai. Saat ini, pemerintah memberikan kesempatan bagi anggota DPR untuk bermusyawarah mengupayakan perdamaian.

Pada Jumat, 31 Oktober 2014, fraksi koalisi pendukung Jokowi yang terdiri dari PDIP, Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NasDem, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar sidang paripurna dan membentuk pimpinan DPR tandingan. Mereka menyatakan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR yang diketuai Setya Novanto dari koalisi pendukung Prabowo lantaran merasa aspirasinya tidak pernah diakomodasi. (Baca: Negosiasi Ini Melahirkan DPR Tandingan)

LINDA TRIANITA

Berita Terpopuler
Haji Lulung: Urusan dengan Ahok Belum Selesai
Curhat Fadli Zon dan Hinaan Jilbab di Twitter
Intervensi Hukum, Fadli Zon Dinilai Abuse of Power