Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK: Jero Teken Pakta Antikorupsi Hanya Seremoni

image-gnews
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik melayani pembeli BBM bersubsidi di sebuah SPBU Pertamina di Jakarta, 27 Agustus 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik melayani pembeli BBM bersubsidi di sebuah SPBU Pertamina di Jakarta, 27 Agustus 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyayangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik yang mungkin segera tersandung kasus dugaan korupsi. Apalagi, Jero diketahui beberapa kali menandatangani pakta antikorupsi sejak dia menjadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada 2006. (Baca: KPK: Jero Wacik Segera Jadi Tersangka)

"Itu yang terjadi kalau (meneken) pakta atau komitmen (antikorupsi) hanya seremonial belaka. Pakta seperti itu seharusnya bisa diwujudkan dalam perilaku," kata Abraham di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Selasa, 2 September 2014.

Menurut Abraham, banyak orang yang tak menjalankan dengan sungguh-sungguh pakta antikorupsi yang diteken. "Orang lain bisa menilai bagaimana jika sebuah komitmen dilanggar," ujar dia. (Baca: Jero Wacik Bakal Tersangka?)

Abraham Samad mengatakan lembaganya menemukan dugaan pemerasan yang dilakukan politikus Partai Demokrat Jero Wacik. KPK menduga Jero menerima sejumlah uang. "Kalaupun dari hasil ekspose dinaikkan, itu berupa penerimaan yang dikategorikan pemerasan," kata Abraham.

Abraham mengatakan dalam waktu dekat KPK bakal mengumumkan status hukum Jero. "Dalam waktu dekat," kata dia.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tersenyum saat ditanya status hukum Menteri Jero. Dia tak membantah bahwa Jero sudah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Energi. "Nanti pada waktunya akan disampaikan, pekan ini atau pekan depan," kata Bambang di kantornya, Selasa dinihari, 2 Agustus 2014.

Saat ditanya apakah sudah ada surat perintah penyidikan atas nama Jero Wacik, senyum Bambang semakin melebar. "Tanya Ketua KPK saja ya," ujar dia merujuk Abraham Samad.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian saat diungkit apakah sudah ada laporan terjadinya tindak pidana atas nama Jero Wacik, Bambang berkelit. "Ah, kalau itu tanya Direktur Penyelidikan KPK saja," ujar dia merujuk Ari Widiatmoko.

Sebelumnya, juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan penyelidik, penyidik, dan pimpinan lembaganya, melakukan gelar perkara alias ekspose beberapa perkara dugaan korupsi. Salah satu perkara yang dibahas di forum untuk menguji alat bukti itu, adalah kasus dugaan korupsi yang dilakukan Menteri Energi Jero Wacik.

Pada 16 Juli 2014, Menteri Jero diperiksa penyelidik KPK selama enam jam. Kepada wartawan seusai pemeriksaan, Jero ditanya soal dugaan penyimpangan anggaran dana di kementeriannya dan mengaku tak paham. "Saya ditanya anggaran tahun 2010, tentu saya tak tahu apa-apa karena saya baru menjadi Menteri Energi Oktober 2011," kata dia.

MUHAMAD RIZKI

Terpopuler
May Myat Noe, Sang Ratu Kecantikan Sesaat
7 Pemimpin Dunia Dilarang Belanja di Bandara Rusia
Fidel Castro Sebut NATO Mirip Nazi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

1 jam lalu

Maskapai di Indonesia yang juga menggunakan pesawat Boeing 737 Max 8 yakni Sriwijaya Air. Di seluruh dunia dilaporkan terdapat 350 unit Boeing 737 MAX 8. Saat ini, selain negara juga ada maskapai yang memutuskan untuk melarang pesawat tersebut terbang. Dok.TEMPO/Fahmi Ali
Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.


Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

10 jam lalu

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, pasca terjaring operasi tangkap tangan KPK, terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.


Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

1 hari lalu

Petugas polisi Ekuador berdiri di luar kedutaan Meksiko tempat mereka memindahkan paksa mantan Wakil Presiden Ekuador Jorge Glas di Quito, Ekuador 5 April 2024. REUTERS/Karen Toro
Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.


KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

Ilustrasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Dok.TEMPO/Eko Siswono Toyudho
KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.


Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

1 hari lalu

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) palsu berlogo dan berstempel KPK tentang penyidikan atas pihak tertentu terkait dugaan tindak pidana korupsi di Boyolali Jawa Tengah./Dok. KPK
Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.


Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

1 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.


Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

2 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.


Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

3 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (tengah) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.  ANTARA/Rivan Awal Lingga
Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)


Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

3 hari lalu

Puluhan massa menunjukkan dukungan kepada Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, di Madrid, Spanyol, 28 April 2024. REUTERS/Violeta Santos Mour
Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan akan mundur setelah pengadilan meluncurkan penyelidikan korupsi terhadap istrinya.


Ketua Partai Patriot dari Prancis Curiga Bantuan untuk Ukraina Dikorupsi

3 hari lalu

Calon anggota yang akan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina 3rd Separate Assault Brigade mengambil bagian dalam kursus pengujian dasar militer, di tengah serangan Rusia di pusat Kyiv, Ukraina 27 Maret 2024. REUTERS/Valentyn Ogirenko
Ketua Partai Patriot dari Prancis Curiga Bantuan untuk Ukraina Dikorupsi

Florian Philippot Ketua Partai Patriot dari Prancis menyebut sebagian besar bantuan dari negara - negara Barat digelapkan oleh pejabat-pejabat Ukraina