TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi memaparkan sejumlah program di bidang pendidikan di Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2014. Jokowi mengatakan kewajiban negara memenuhi hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. “Pasal 31 UUD 1945 menyebutkan dengan tegas bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan,” kata Jokowi melalui siaran pers yang dikirim lewat Media Centre, Jumat, 2 Mei 2014.
Menurut Jokowi, pendidikan nasional sebagai proses pembangunan karakter bangsa. Pendidikan, ujarnya, menuju revolusi mental dari kebodohan dan keterbelakangan. Karena itu, Jokowi menjanjikan sejumlah program seperti meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas, dari 7,92 tahun pada awal tahun 2011 menjadi 12 tahun pada tahun 2019.
“Menurunkan angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun menjadi 2,90 persen selama lima tahun,” ujar Jokowi. Saat ini, 5,30 persen penduduk Indonesia masih buta huruf. Selain meningkatkan mutu pendidikan mulai pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi, Jokowi juga menjanjikan perluasan program pendidikan usia dini.
Bila menjadi presiden, Jokowi bertekad menurunkan ketimpangan partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, sosial, dan ekonomi antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Bahkan, katanya, ada hibah dan pinjaman ringan jangka panjang untuk program S1, S2, dan S3 dalam negeri dan luar negeri di luar program beasiswa.
Ihwal kesejahteraan pengajar, Jokowi berjanji meningkatkan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga hononer. “Jadi tak benar kalau akan menghapus tunjangan sertifikasi guru,” ucap Gubernur DKI Jakarta ini. Guru yang di daerah terpencil, terluar, dan pedalaman justru mendapatkan tunjangan khusus.
Sebelumnya, beredar isu di linimasa bahwa tunjangan guru akan dihapus bila Jokowi menjadi presiden. Isu ini juga disebarkan lewat pesan pendek oleh nomor yang tak dikenal. Isinya sebagai berikut, “Jokowi akan menghapus sertifikasi guru dan BLT karena dianggap menghambur-hamburkan uang negara. Maka yang merasa dirugikan silahkan memilih calon presiden yang lain, hidup PGRI.”
SUNDARI
Berita Lain:
Buruh Perusahaan Prabowo Tagih Tunggakan 4 Bulan Gaji
Dosa Hary Tanoesoedibjo pada Hanura
5 Kebiasaan yang Menyebabkan Perut Buncit
Terungkap, Moyes Kecewa Berat pada Bintang MU Ini
