Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat sudah menerima surat ijin dari Presiden untuk memeriksa Gubernur Sumatra Barat Zainal Bakar. Zainal Bakar akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran dewan dalam APBD 2002 Sumatra Barat sebesar Rp 6,4 miliar. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat Antasari Azhar dalam jumpa pers di Padang Sabtu (4/12) menjelaskan, pihaknya baru menerima surat izin tersebut pada Sabtu (4/12) pukul 08.30 WIB. Surat tersebut langsung dibawa salah seorang petugas dari Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung dari Jakarta dengan penerbangan pertama.Surat itu ditandatangani langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tertanggal 26 November 2004, sedangkan permintaan ijin dari Kejaksaan Agung ke Presiden tanggal 22 November. Menurut Antasari, langkah selanjutnya yang akan dilakukan tim penyidik kejaksaan adalah menelaah ijin tersebut. Dalam surat tersebut juga disebutkan persetujuan presiden kepada Kejaksaan untuk melakukan tindakan kepolisian. Artinya, melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan kewenangan-kewenangan lain, termasuk upaya paksa jika perlu dilakukan. Setelah menelaah surat izin tersebut, ia akan memerintahkan tim penyidik mempersiapkan pemeriksaan, di antaranya membuat surat pemanggilan dan meminta tim penyidik menjadwalkan kapan tersangka akan dipanggil."Saya sudah menetapkan tim penyidik dan saya harap tim penyidik secepatnya menetapkan jadwal pemeriksaan," ujarnya. Antasari mengaku Kejaksaan sangat ingin menyelesaikan kasus tersebut dalam waktu cepat, karena masih banyakpekerjaan yang ditangani Kejaksaan. "Untuk kasus Zainal ini barang bukti sudah ada yaitu barang bukti dari kasus anggota DPRD Sumatra Barat yang lalu, saksi-saksi juga sudah diperiksa, yang tinggal diperiksa adalah sakasi ahli," katanya mengungkapkan. Menanggapi keluarnya surat izin presiden, Zainal Bakar yang dikonfirmasi di tempat terpisah mengatakan belum mau menanggapi hal tersebut.Gubernur Sumatra Barat Zainal Bakar ditetapkan Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat sebagai tersangka lain sejak 25 Oktober lalu dalam kasus korupsi anggaran dewan dalam APBD 2002 sebesar Rp. 6,4 miliar yang menyebabkan 43 dari 55 anggota DPRD Sumatra Barat divonis bersalah 16 Mei 2004. Febrianti--Tempo
Iklan
