Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dugaan Pungli Jual Beli Kamar di Lapas Cebongan, Satu Pejabat dan Delapan Napi Diproses

image-gnews
Ilustrasi pungli. Shutterstock.com
Ilustrasi pungli. Shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengungkap adanya dugaan pungutan liar atau pungli jual beli kamar di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Sleman atau Lapas Cebongan.

Dalam kasus itu, satu oknum pejabat struktural dan sedikitnya delapan narapidana diduga terlibat membantu. “Oknum pejabat berinisial M sudah dinonaktifkan dari jabatannya sedangkan delapan napi yang diduga ikut terlibat telah dipindahkan ke lapas lain untuk diperiksa lebih lanjut,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY Agung Aribawa, Selasa 21 Mei 2024.

Agung membeberkan, kasus itu mulai terendus pada November 2023 silam. 
Saat itu pihaknya mendapat aduan dari keluarga warga binaan dan juga warga binaan di lapas tersebut.

Dalam kasus itu, M melalui bantuan para napi terlibat sebagai kaki tangan, diduga meminta sejumlah uang kepada warga binaan agar mendapatkan kamar tertentu yang dinilai lebih bagus di lapas itu.

Adapun nominal uang yang disetorkan warga binaan yang ingin menempati kamar tertentu kepada M bervariasi, diduga mencapai jutaan rupiah.

"(Nilainya setoran) bervariasi, kami tidak bisa menyampaikan karena itu ranah penyelidikan, dimungkinkan (jutaan rupiah)," kata dia.

Atas laporan itu, sejak Januari 2024 lalu, pejabat itu mulai diperiksa intensif. Setelah bukti terkumpul mencukupi, yang bersangkutan dicabut dari jabatannya dan akhirnya dinonaktifkan. “Saat ini oknum itu ditarik ke Kanwil Kemenkumham DIY untuk menunggu sanksi disiplin,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Lapas Cebongan Kelik Sulistyanto mengatakan kasus M diduga memanfaatkan jabatannya untuk melakukan pungutan liar dengan melakukan kesepakatan dengan warga binaan. "Salah satunya kesepakatan mendapatkan kamar itu," kata dia.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM telah turut melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kepada oknum pejabat itu.

"Jadi sejak bulan Januari sampai Maret telah dilakukan pemeriksaan sampai menonaktifkan yang bersangkutan, sanksi disiplin terberat pemberhentian dengan tidak hormat," kata dia.

Adapun untuk ranah pidana, yang bersangkutan telah diperiksa kepolisian Sleman pada bulan Februari 2024. "Dari Polresta Sleman telah mengirimkan surat tentang permintaan keterangan kepada yang bersangkutan pada Februari lalu. Yang bersangkutan juga sudah memenuhi panggilan pemeriksaan," kata dia.

Pilihan editor: Soeharto Lengser, Karier Militer Prabowo Amblas Kisah Cintanya Kandas

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Berkas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Masuk Tahap Penuntutan

1 hari lalu

Mantan petugas Rutan KPK berstatus Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan, Sopian Hadi, seusai menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. Ketiganya diperiksa sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang sekitar Rp6,3 miliar dalam bentuk pemerasan dari para tahanan korupsi di lingkungan Rumah Tahanan Negara Cabang KPK 2019-2023. TEMPO/Imam Sukamto
Berkas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Masuk Tahap Penuntutan

KPK telah melimpahkan berkas perkara untuk 15 tersangka pungli di Rutan.


9 Pegawai KPK yang Main Judi Online Juga Terlibat Kasus Pungli di Rutan

3 hari lalu

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. Dia mengatakan KPK telah menargetkan akan menangkap Harun Masiku dalam seminggu ke depan. TEMPO/Intan Setiawanty
9 Pegawai KPK yang Main Judi Online Juga Terlibat Kasus Pungli di Rutan

Sembilan dari 17 pegawai KPK yang diduga bermain judi online merupakan petugas rutan yang melakukan pungli terhadap para tahanan.


Komnas HAM: Jakarta Tidak Ramah HAM tapi Dapat Penghargaan HAM dari Kemenkumham

5 hari lalu

Ilustrasi Monas (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Komnas HAM: Jakarta Tidak Ramah HAM tapi Dapat Penghargaan HAM dari Kemenkumham

Menurut Komnas HAM, Jakarta merupakan provinsi yang selama lima tahun berturut-turut sebagai wilayah tertinggi dalam pengaduan dugaan pelanggaran HAM.


Cegah Pungli, Pelindo Perluas Penerapan Gerbang Otomatis di 29 Pelabuhan

5 hari lalu

Aktifitas loading pemuatan kayu log ke atas truk si Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Rabu, 22 Mei 2024. Semua aktifitas kepelabuhanan ini bisa dipantau melalui aplikasi Pelindo Terminal Operating System Multipurpose PTOS-M yang akan  memberikan kemudahan layanan online booking request, operation planning, storage inventory, serta control & monitoring. Tempo/Budi Purwanto
Cegah Pungli, Pelindo Perluas Penerapan Gerbang Otomatis di 29 Pelabuhan

Mulai Juli 2024 hingga akhir tahun, Pelindo akan mengoperasikan gerbang otomatis di sejumlah pelabuhan


Pelindo Lampung Berkomitmen Berantas Pungli di Pelabuhan

6 hari lalu

GM Pelindo Regional 2 Panjang Imam Rahmiyadi. ANTARA/HO-Pelindo Lampung.
Pelindo Lampung Berkomitmen Berantas Pungli di Pelabuhan

Pelindo Regional 2 Lampung berkomitmen memberantas pungutan liar (pungli) dan suap di area pelabuhan melalui digitalisasi pelabuhan.


Polda Metro Jaya Akan Serahkan Polantas yang Ketahuan Pungli di Jalan Tol ke Bid Propam

8 hari lalu

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Latif Usman meminta maaf usai seorang polantas viral di TikTok terima pungli saat di jalan tol, Jumat, 5 Juli 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Polda Metro Jaya Akan Serahkan Polantas yang Ketahuan Pungli di Jalan Tol ke Bid Propam

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman "Kami akan serahkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam)"


Polantas Ketahuan Pungli di Jalan Tol, Polda Metro Jaya Minta Maaf

8 hari lalu

Ilustrasi pungli. Shutterstock.com
Polantas Ketahuan Pungli di Jalan Tol, Polda Metro Jaya Minta Maaf

Polda Metro Jaya minta maaf usai polantas viral menerima pungli di jalan tol.


Terbukti Lakukan Pungli, Seorang Petugas Rutan Kupang Diturunkan Pangkatnya Selama 1 Tahun

10 hari lalu

Ilustrasi rupiah. Pexels/Ahsanjaya
Terbukti Lakukan Pungli, Seorang Petugas Rutan Kupang Diturunkan Pangkatnya Selama 1 Tahun

Kepala Kanwil Kemenkumham NTT memastikan petugas rutan Kupang yang melakukan pungli itu akan diturunkan pangkatnya.


Usut Dugaan Pungli di Rutan Kupang, Tim Pemeriksa Temukan Bukti Transfer Rp 34,5 juta ke Petugas

10 hari lalu

Ilustrasi kurs rupiah dan mata uang Indonesia. Getty Images
Usut Dugaan Pungli di Rutan Kupang, Tim Pemeriksa Temukan Bukti Transfer Rp 34,5 juta ke Petugas

Tim Pemeriksa Pungli dari Kanwil Kemenkumham NTT menemukan ada bukti transfer Rp 34,5 juta dari warga binaan ke petugas Rutan Kupang.


Ditjen Imigrasi Perpanjang Cekal Firli Bahuri ke Luar Negeri, Ini Kasusnya Bersama Syahrul Yasin Limpo

12 hari lalu

Ketua KPK, Firli Bahuri, menghadirkan Walikota Bima periode 2018-2023, Muhammad Lutfi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Muhammad Lutfi, dalam dugaan tindak pidana korupsi ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi mencapai Rp.8,6 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. TEMPO/Imam Sukamto
Ditjen Imigrasi Perpanjang Cekal Firli Bahuri ke Luar Negeri, Ini Kasusnya Bersama Syahrul Yasin Limpo

Berdasarkan surat permohonan dari kepolisian, Ditjen Imigrasi perpanjang cekal ke luar negeri terhadap eks Ketua KPK Firli Bahuri.