Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Laporan Keuangan ke Publik Memberatkan Muhammadiyah

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat sejatinya adalah yayasan yang besar, yang memiliki jaringan sangat luas hingga ke desa. Untuk itu, pasal dalam UU Yayasan yang mengatur laporan keuangan kepada publik akan sangat sulit diterapkan bagi Muhammadiyah. Hal ini dikatakan Wakil Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin pada Tempo News Room, hari ini, Selasa (1/9).Din mengatakan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang bekerja di bidang yang sangat beragam (pendidikan, sosial, kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi) dan tersebar di seluruh penjuru Indonesia akan sangat kesulitan dalam melaporkan keuangan pada publik. "Tidak perlu ada hal-hal baru yang mengatur Muhammadiyah untuk mempublikasikan laporan keuangan tersebut," kata Din.Karenanya, ia melihat perlunya kategorisasi dari yayasan sebelum mengimplementasikan UU no. 16 tahun 2001 tentang Yayasan. "Paling tidak ada dua kategori," ujar Din. Kategori pertama, adalah yayasan yang juga berfungsi sebagai organisasi masyarakat. Kedua, yayasan yang murni sebagai yayasan, dan tidak punya jaringan.Untuk kategori pertama, menurut Din, perlu ada treatment khusus. "UU Yayasan jangan memandang semua yayasan bersifat sama," kata Din. Ia berpendapat, yang penting, suatu yayasan tidak membentuk yayasan baru di dalamnya. Din kemudian memisalkan yayasan Muhammadiyah, tidak akan membentuk Yayasan SMA Muhammadiyah. Pembentukan yayasan dalam suatu yayasan dinilai Din potensial dalam memecah organisasi itu sendiri. Din juga menyatakan tidak ada masalah dengan pengaturan gaji untuk pengurus yayasan. "Di Muhammadiyah, pengurus seperti ketua dan wakil ketua tidak digaji," ujar Din. Semestinya, pemerintah juga memberikan penghargaan setimpal bagi kegiatan sosial masyarakat seperti Muhammadiyah. Din mengatakan sebenarnya masih banyak yang tidak disetujui Muhammadiyah dalam revisi UU Yayasan. "Tapi intinya, harus ada perlakuan khusus bagi yayasan berbentuk organisasi masyarakat dan perlu diwaspadai kebijakan yang berpotensi memecah organisasi itu sendiri," ujar Din. RR Ariyani - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketika Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin Dukung Kader NU di Pilgub Jatim 2024

23 jam lalu

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin (kiri) usai menyatakan dukungan kepada bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Luluk Nur Hamidah (tengah) dan Lukmanul Khakim (kanan) di kawasan Cilandak, Jakarta, Kamis (19/9/2024). ANTARA
Ketika Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin Dukung Kader NU di Pilgub Jatim 2024

Din Syamsuddin mengatakan tidak aneh kalau tokoh Muhammadiyah mendukung kader NU.


Muhadjir Sebut Muhammadiyah Sudah Bentuk Dua Perusahaan untuk Kelola Tambang

9 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai pelantikan pejabat di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Muhadjir Sebut Muhammadiyah Sudah Bentuk Dua Perusahaan untuk Kelola Tambang

Muhadjir Effendy mengumumkan bahwa Muhammadiyah telah membentuk dua perusahaan untuk mengelola tambang.


Ketum PP Muhammadiyah: Kader Silakan Ikut Pilkada, Asal Tak Lupa Umat

10 hari lalu

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kemeja hijau) saat menemui pasangan calon walikota-walikota Yogya Afnan Hadikusumo-Singgih Rahardjo di Kantor PP Muhannadiyah Selasa 10 September 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Ketum PP Muhammadiyah: Kader Silakan Ikut Pilkada, Asal Tak Lupa Umat

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir tak mempermasalahkan sejumlah kadernya turut bertarung dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 ini


Azan Mahgrib di TV Diganti Running Text saat Paus Fransiskus Pimpin Misa, Wamenkominfo: Ormas Islam Setuju

16 hari lalu

Gambar tangkapan layar Stasiun TV CNN Indonesia yang menayangkan Misa Akbar dipimpin Paus Fransiskus bersamaan dengan notifikasi saat Azan Magrib, Kamis, 5 September 2024. (TEMPO/Yudono)
Azan Mahgrib di TV Diganti Running Text saat Paus Fransiskus Pimpin Misa, Wamenkominfo: Ormas Islam Setuju

"Tayangan azan Mahgrib diganti running text di televisi yang menyiarkan live Misa Akbar yang dihadiri Paus Fransiskus, sudah disetujui Ormas Islam"


Respons MUI, PBNU, dan Muhammadiyah Soal Azan di TV Diganti Running Text Saat Misa Paus Fransiskus

16 hari lalu

Paus Fransiskus bertemu anak yatim-piatu dan para pengungsi di Kedutaan Besar Vatikan, Jakarta, Selasa, 3 September 2024. Foto: Biro Pers Vatikan
Respons MUI, PBNU, dan Muhammadiyah Soal Azan di TV Diganti Running Text Saat Misa Paus Fransiskus

MUI menyatakan penggantian tayangan azan magrib di TV dengan teks berjalan saat misa akbar Paus Fransiskus tak melanggar syariat Islam.


Harapan Muhammadiyah kepada Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada Solo

16 hari lalu

Respati Ardi (kedua dari kanan) berkunjung ke Balai Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Solo, Jawa Tengah, 3 September 2024. ANTARA/Aris Wasita
Harapan Muhammadiyah kepada Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada Solo

Muhammadiyah menyatakan menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik.


LBHAP PP Muhammadiyah Kecam Teror Berulang Terhadap Jurnalis Bocor Alus Tempo

16 hari lalu

Kerusakan yang terjadi di kaca mobil jurnalis Tempo.
LBHAP PP Muhammadiyah Kecam Teror Berulang Terhadap Jurnalis Bocor Alus Tempo

Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) PP Muhammadiyah mengecam tindakan teror terhadap salah satu jurnalis Tempo Hussein Abri Dongoran.


Muhammadiyah Minta Pemerintah Manfaatkan Kunjungan Paus Fransiskus untuk Bahas Perdamaian Dunia

17 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono.
Muhammadiyah Minta Pemerintah Manfaatkan Kunjungan Paus Fransiskus untuk Bahas Perdamaian Dunia

Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia dalam rangkaian perjalanan apostolik pada 3-6 September 2024.perihal perdamaian dunia.


Paus Fransiskus Pakai Pesawat Komersial dan Tak Menginap di Hotel Mewah, Muhammadiyah: Bisa Jadi Inspirasi Pemimpin Bangsa

17 hari lalu

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir. Dok.istimewa.
Paus Fransiskus Pakai Pesawat Komersial dan Tak Menginap di Hotel Mewah, Muhammadiyah: Bisa Jadi Inspirasi Pemimpin Bangsa

Dalam perjalanan ke Tanah Air, Paus Fransiskus disebut memilih memakai pesawat komersial ketimbang jet pribadi.


Rencana Muhammadiyah Masuk BTN Syariah Disambut Positif

22 hari lalu

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu (keempat dari kanan), dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir (keempat dari kiri), bersama jajaran manajemen BTN dan PP Muhammadiyah berfoto bersama setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama di Yogyakarta pada Jumat, 2 Agustus 2024. Dok. BTN
Rencana Muhammadiyah Masuk BTN Syariah Disambut Positif

Dengan kolaborasi tersebut, BTN Syariah nantinya memiliki akses dana murah yang melimpah dan potensi pembiayaan ke ekosistem Amal Usaha Muhammadiyah