Soekarwo Solidkan Demokrat Jatim di Belakang SBY

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. TEMPO/Fully Syafi

    Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo, membantah kabar pecahnya pengurus di daerah setelah pengambilalihan kewenangan Ketua Umum Anas Urbaningrum oleh SBY. Respon penolakan terhadap keputusan Majelis Tinggi itu hanyalah sikap reaktif.

    "Enggak, sudah saya cek. Enggak begitu," kata Soekarwo ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 13 Februari 2013. Pelengseran Anas disikapi beragam oleh pengurus daerah. Ada yang pro-Anas dan pro-SBY.

    Di Jawa Timur, suara dukungan mengalir untuk Anas. Seperti DPD Demokrat Blitar, Banyuwangi, dan Pamekasan. Mereka menolak pelengseran Anas dari kursi ketua umum. Bahkan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Blitar Heru Sunariyanta menuding ada politikus busuk yang ingin menghancurkan partai dengan menggulingkan Anas.

    “Pak Heru itu hanya reaktif saja,” kata Soekarwo. Ia telah berkoordinasi dengan pengurus cabang untuk membicarakan hal ini. Ia tidak setuju jika semua orang menjadi juru bicara dalam polemik yang terjadi di tubuh Demokrat. Apalagi jika dasarnya dari pemberitaan media. "Pemberitaan media, kan, terbatas."

    Sebelum penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional Demokrat 17 Februari 2013 mendatang, Soekarwo akan kembali berkoordinasi dengan pengurus DPC Demokrat se-Jawa Timur. Ia akan menjelaskan keadaan sebenarnya kepada pengurus cabang.

    Soekarwo sendiri menyatakan dukungannya kepada keputusan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono yang mengambilalih wewenang Anas. Dalam pidato, SBY meminta Anas untuk berkonsentrasi dalam kasus suap Hambalang yang tengah menjeratnya.

    AGITA SUKMA LISTYANTI

    Berita Terpopuler:
    Ulah Ibas Isi Absensi Coreng Citra DPR

    Hatta Ke Pasar Klender, Pedagang Malah Cari Jokowi

    Jokowi Ambil Alih Penanganan Rusun Marunda

    KPK Temukan Nama Petinggi PKS di Kantor Indoguna

    KPK Bentuk Tim Investigasi Usut 'Sprindik' Anas 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.