Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Minta Upah Minimum Buruh Diselaraskan

image-gnews
Menakertrans Muhaimin Iskandar. ANTARA/Reno Esnir
Menakertrans Muhaimin Iskandar. ANTARA/Reno Esnir
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta--Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta gubernur tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, melakukan penyelarasan besaran upah minimum tahun 2013 yang segera ditetapkan. "Sebelum upah minimum ditetapkan, kami terus berkoordinasi," kata dia di Jakarta, Jumat, 2 November 2012.

Muhaimin bertemu dengan Gubernur DKI Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mereka melakukan pembahasan mengenai penetapan upah minimum di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Dalam waktu dekat, pemerintah ketiga provinsi akan menetapkan upah minimum melalui surat keputusan gubernur. "Ini hari koordinasi kami yang pertama. Kami sepakat akan terus memantau apa yang menjadi pembicaraan di Dewan Pengupahan Daerah," ujar Muhaimin.

Muhaimin menjelaskan, sinkronisasi dan penyelarasan diperlukan agar ketetapan upah minimum pekerja nantinya bisa diantisipasi bersama-sama. SK yang dikeluarkan para kepala daerah diharapkan bisa memuat pertimbangan yang ditetapkan pemerintah.

Pertimbangan yang ditetapkan pemerintah didasari hasil survei kebutuhan hidup layak, dan faktor lainnya seperti prediksi inflasi tahun depan, serta insentif-insentif yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Penyelarasan itu akan terus berlangsung hingga medio November.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Muhaimin, ketiga gubernur beserta para kepala dinas ketenagakerjaannya akan terus memantau dan mengikuti semua diskusi, rapat dan pembicaraan di Dewan Pengupahan Daerah masing-masing. "Kami berharap tahun ini penetapan upah minimum benar-benar saling mendukung antara Dewan Pengupahan, gubernur, serikat pekerja, dan pengusaha," ujarnya.

ISMA SAVITRI

Berita populer:
Dahlan Serahkan Daftar ''Pemeras'' BUMN Senin

KD Pastikan Yuni-Raffi Putus

Bentrokan Lampung Selatan Dipicu Pelecehan Seksual?

Penyidik KPK yang Mundur Bertambah 3 Orang

SBY Jadi Anggota The Gunners

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BPS: Upah Harian Buruh Tani Naik 0,36 Persen  

16 Mei 2016

Sejumlah buruh perempuan mamaculi lahan kentang di daerah Kledung, Temanggung, Jawa Tengah, 16 Mei 2016. Bekerja menanam kentang di atas lahan milik Dinas Pertanian dan Perkebunan tersebut, para buruh wanita dibayar harian. TEMPO/Budi Purwanto
BPS: Upah Harian Buruh Tani Naik 0,36 Persen  

Semakin tinggi upah riil, semakin tinggi daya beli

buruh.


BKPM: Upah Masalah Terbesar Sektor Padat Karya  

21 Desember 2015

Franky Sibarani. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
BKPM: Upah Masalah Terbesar Sektor Padat Karya  

Paket kebijakan jilid IV telah memberikan kepastian dengan memberikan formula penghitungan pengupahan.


Upah Naik, Bos Kapal Api Pilih Mesin Robot Gantikan Buruh  

13 Desember 2015

Ilustrasi biji kopi. ANTARA/Irwansyah Putra
Upah Naik, Bos Kapal Api Pilih Mesin Robot Gantikan Buruh  

Upah minimum buruh kopi yang terus meningkat membuat bos Kapal Api memilih teknologi robot.


Tuntut PP Pengupahan Dicabut, Buruh Mogok Nasional 4 Hari  

24 November 2015

Demo buruh menolak PP Pengupahan di Tugu Proklamasi, Jakarta, 20 November 2015. TEMPO/Vindry Florentin
Tuntut PP Pengupahan Dicabut, Buruh Mogok Nasional 4 Hari  

Tuntut PP Nomor 78 dicabut, serikat buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Upah akan menggelar aksi mogok nasional selama empat hari mulai hari ini.


DPR Minta Pemerintah Tunda PP Pengupahan  

6 November 2015

Dede Yusuf, mantan wagub Jawa Barat, menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dari fraksi Partai Demokrat, terlihat di sidang perdana paripurna MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 2 Oktober 2014. TEMPO/Frannoto
DPR Minta Pemerintah Tunda PP Pengupahan  

PP Pengupahan tidak pernah dibicarakan dengan Komisi Ketenagakerjaan DPR.


Formula Pengupahan Baru Akan Mudahkan Dunia Usaha

21 Oktober 2015

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ferry Mursyidan Baldan, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, 2 Februari 2015. TEMPO/Imam Sukamto
Formula Pengupahan Baru Akan Mudahkan Dunia Usaha

Saat ini, baik pemerintah maupun dunia usaha sedang berupaya

untuk melakukan sinkronisasi.


Rieke: Sistem Pengupahan Mirip Orde Baru

18 Oktober 2015

Rieke Diah Pitaloka. Dok. TEMPO/Jacky Rachmansyah
Rieke: Sistem Pengupahan Mirip Orde Baru

Rieke Dyah Pitaloka mengkritik rencana kenaikan upah yang hanya
memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Disebut mirip
cara orde baru.


Upah, BKPM: Penetapan Lima Tahun, Kenaikan Setiap Tahun  

7 Oktober 2015

Buruh Pabrik/TEMPO/Tony Hartawan
Upah, BKPM: Penetapan Lima Tahun, Kenaikan Setiap Tahun  

"... maka, kami bilang, kita buat saja formulanya berlaku lima tahun, tidak perlu diutak-atik, tapi kenaikannya setiap tahun," kata Azhar Lubis.


Upah Minimum Provinsi Dilansir Serentak 1 November  

23 Oktober 2014

Barisan buruh dari garda metal  se-Jabotabek melakukan aksi long march dari Bundaran HI hingga Istana Negara, Jakarta (05/09). Aksi ini digelar untuk menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) menjadi Rp 3,7 juta.  TEMPO/Dasril Roszandi
Upah Minimum Provinsi Dilansir Serentak 1 November  

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperingatkan para


gubernur untuk segera mempersiapkan upah minimum provinsi (UMP).


Upah Murah Cara Kuno Menarik Investor  

4 November 2013

Ribuan buruh melakukan unjuk rasa menuntut Jaminan Sosial Tolak Upah Minimum di Jalan Mohammad Husni Thamrin , Jakarta, Rabu (10/4). Dalam aksi pemanasan jelang May Day tersebut, buruh menuntut revisi Pepres no 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan PP No 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran dan mendesak dijalankannya jaminan kesehatan seluruh rakyat 1 Januari 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Upah Murah Cara Kuno Menarik Investor  

Pemerintah bertekad memenggenjot produktivitas dan efisiensi sebagai daya tarik baru mendatangkan investor