Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bupati Wajibkan PNS Di Boyolali Beli Beras Dari Petani

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Boyolali:Boyolali – Untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayahnya, Bupati Boyolali, dr H Djaka Srijanta mewajibkan 13 ribu Pegawai Negeri Sipil di Kota Susu ini membeli beras dari kalangan petani Boyolali. "Sudah kita keluarkan surat edaran bagi para PNS di Boyolali untuk membeli beras dari UPTD Usaha Tani ini. Upaya itu semata-mata untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani," ujar Bupati dr Djaka Sriyanta kepada wartawan, Selasa (23/3) disela-sela acara peresmian MAN Sawit, Boyolali. Kebijakan ini berawal dari upaya Bupati Djaka Srijanta membentuk lembaga usaha yang khusus membeli gabah kering dari petani di Boyolali. Selanjutnya lembaga usaha yang diberi nama Usaha Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ‘Usaha Tani’ ini melakukan pengolahan gabah menjadi beras. Dari situlah kemudian Bupati Djaka Srijanta mewajibkan seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungannya untuk membeli beras dari UPTD ‘Usaha Tani’ ini.Adapun kewajiban membeli beras yang dibebankan kepada PNS di lingkungan Pemkab Boyoali itu sebanyak 10 kilogram tiap bulannya. "Jadi kita wajibkan semua PNS di Boyolali membeli minimal 10 kilogram setiap orangnya," tambah Djaka Srijanta seraya menyatakan jumlah PNS di Boyolali sebanyak 13 ribu orang. Kebijakan ini sudah berjalan selama satu bulan terakhir ini. Menurut Djaka Srijanta, langkah yang ditempuhnya itu diakui cukup efektif untuk menaikkan harga dasar gabah kering yang dijual petani. Dalam beberapa bulan terakhir harga gabah kering berkisar Rp 1.000,- bahkan seringkali dibawahnya. Namun semenjak satu bulan ini harga gabah kering mulai merangkak naik menjadi Rp 1.250,-. "Hasil dari kewajiban membeli beras bagi PNS ini ternyata cukup lumayan untuk menaikkan harga dasar gabah kering," katanya.Ia menambahkan UPTD Usaha Tani mencoba mengangkat harga dari petani dengan harga yang wajar tidak merugikan para petani. "Jadi langkah yang kami tempuh ini memang semata-mata untuk menolong petani," tegasnya. Bupati sendiri mengaku belum tahu sampai kapan kewajiban bagi PNS tersebut. Saat ini petani di wilayahnya masih melakukan panen raya, sehingga beras masih banyak beredar di kalangan petani. Hal itulah yang memicu turunnya harga dasar gabah kering. Karena itu kewajiban bagi PNS untuk membeli beras dari petani ini akan tetap dijalankan dalam beberapa bulan ke depan ini. "Untuk dua atau tiga bulan ke depan kewajiban itu mungkin masih tetap berlaku. Prinsipnya untuk menolong petani agar harga dasar gabah kering tidak jatuh," paparnya. Anas Syahirul- TempoNews Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

3 jam lalu

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menjadi narasumber kegiatan Dialektika Demokrasi dengan tema 'DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju'. Foto: Farhan/nr
Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.


Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

1 hari lalu

Ilustrasi petugas Bea Cukai. Instagram/Beacukairi
Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?


KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

2 hari lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.


Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

5 hari lalu

Koordinator Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia alias MAKI, Boyamin Saiman, menghadiri sidang praperadilan atas belum ditahannya bekas Ketua KPK, Firli Bahuri, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Rabu, 13 Maret 2024. Dalam gugatannya, MAKI mendesak Polda Metro Jaya, Kapolri, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta segera menahan Firli. Alasannya, Firli telah ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, sejak 22 November 2023.  Tempo/ Adil Al Hasan
Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.


Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

6 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat ditemui usai mengumpulkan 45 tim hukum Prabowo-Gibran di kediamannya, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.


PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

8 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).


Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

9 hari lalu

Para Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri, seusai melakukan kunjungan ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2023. Dalam kunjungan ini para praja IPDN untuk mendapatkan bimbingan penyuluhan dan sosialisasi Anti Korupsi dan dharapkan nanti seluruh civitas akademika dan khususnya praja IPDN akan menjadi influencer anti korupsi di daerah-daerah tempat mereka mengabdi. TEMPO/Imam Sukamto
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.


ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

14 hari lalu

Logo ITB
ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.


Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

15 hari lalu

Ilustrasi Universitas Tanjungpura. Sumber: Untan.ac.id
Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.


Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

24 hari lalu

Ilustrasi uang THR. ANTARA
Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

Sejarah THR yang sempat diprotes kaum buruh