Penghuni Rusun Pulomas Mengadu ke Komnas HAM

TEMPO Interaktif, Jakarta: Puluhan penghuni rumah susun (rusun) Pulomas, Jakarta Timur mengadu ke kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk mengadukan pembubaran oleh aparat keamanan saat mereka melakukan rapat penolakan atas rencana kenaikan harga sewa rusun oleh pengelola, Rabu (28/1). Warga menilai, aksi pembubaran rapat yang berlangsung pada Sabtu (24/1) adalah sebuah pelanggaran atas kebebasan masyarakat untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat. Aksi pembubaran rapat yang dilakukan aparat kepolisian dari Sektor Pulo Gadung tanpa surat perintah dinilai sebagai tindak kesewenang-wenangan.Menurut Gatot dari LBH Jakarta, yang mendampingi warga mengadu ke Komnas HAM, selain masalah tersebut, warga juga merasa tertekan dengan penggunaan aparat polisi dan TNI oleh PT Pulomas Jaya selaku pengelola rusun dalam masalah hubungan antara penyewa dan pengelola. Dituturkan Gatot, selama ini pihak pengelola menggunakan polisi untuk menagih para penyewa yang menunggak. Mereka juga menggunakan TNI untuk mengusir penghuni rusun yang tidak membayar sewa. "Kami melapor ke Komnas karena ternyata aparat tidak bertindak netral," ujar Gatot.Menghadapi rencana kenaikan ongkos sewa ini, pihak warga bersatu dengan membentuk Forum Komunikasi Penghuni Rumah Susun Pulomas. Forum ini memiliki kegiatan membahas masalah kenaikan sewa susun yang rencananya mulai diberlakukan Januari 2004. Kenaikan ongkos sewa itu sebesar 10-15 persen dari harga sewa rusun yang rata-rata Rp 700 ribu per bulan. Forum tersebut beranggotakan sekitar 200 orang atau sebagian dari 400 penghuni rumah susun tersebut. Mereka adalah penghuni yang menyatakan menolak atas kenaikan ongkos sewa tersebut. Alasan mereka menolak, karena selama ini tidak ada penjelasan yang memadai dari pihak pengelola, tentang rencana kenaikan. Selain itu pengelola juga tidak bisa menjelaskan apa peningkatan fasilitas dan prasarana dengan kenaikan ongkos sewa tersebut. Namun kehadiran para warga tidak langsung diterima oleh anggota Komnas HAM karena pada saat yang bersamaan pihak Komnas HAM sedang menerima warga Talangsari, Lampung, dan sebagian lainnya sedang melakukan rapat pleno. Ramidi - Tempo News Room