Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Puan Gantikan Tjahjo sebagai Ketua Fraksi PDIP  

image-gnews
Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani. Tempo/Arnold Simanjuntak
Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani. Tempo/Arnold Simanjuntak
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah Puan Maharani resmi mengantikan Tjahjo Kumolo sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo akan lebih fokus melakukan konsilidasi internal partai menjelang pemilihan umum 2014. “Jadi Tjahjo akan mengurus internal partai, pengendali fraksi dipegang oleh Puan,” kata anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan usai menghadiri acara ulang tahun ke-65 Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta, Senin 23 Januari 2012.

Menurut Trimedya, kesibukan Tjahjo sebagai Sekjen PDIP akan sangat menguras waktu, sehingga akhirnya diputuskan diganti oleh Puan. “Puan sudah resmi jadi ketua fraksi sekarang,” katanya.

Pergantian posisi ketua fraksi itu juga dibenarkan oleh anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP Maruarar Sirait. Alasan pergantian itu disebut Maruarar agar Tjahjo bisa fokus mengurus konsolidasi partai ke seluruh Indonesia. Pergantian itu sudah diputuskan oleh rapat di DPP PDIP pekan lalu. “Dalam waktu dekat ini akan segera kami umumkan,” kata Maruarar.

Namun Maruarar membantah Tjahjo akan mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Pengalaman Tjahjo selama delapan tahun sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan masih sangat dibutuhkan. “Dalam rapat partai hanya dibahas soal pergantian ketua fraksi, tidak ada pembicaraan Tjahjo mundur dari DPR,” ujar Maruarar.

Menurut dia, pergantian itu juga sebagai dinamika partai yang biasa saja dan sudah dibahas secara matang dalam rapat pengurus pusat PDI Perjuangan. Maruarar juga membantah keputusan itu sebagai langkah untuk mengorbitkan Puan sebagai calon presiden tahun 2014. “Jadi pergantian itu agar fraksi bisa fokus, dan Tjahjo juga fokus dalam bekerja,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun Maruarar masih belum mengetahui kapan tepatnya pergantian itu akan diumumkan kepada publik. Yang jelas, kata Maruarar, pengumuman itu akan dilakukan dalam minggu ini. “Mungkin besok setelah rapat pleno Fraksi PDIP,” ujar anggota Komisi Keuangan DPR ini.

Dihubungi secara terpisah, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo membenarkan pergantian dirinya sebagai Ketua Fraksi PDIP oleh Puan Maharani. Tjahjo mengatakan dia sudah terlalu lama menjadi Ketua Fraksi PDI Perjuangan. “Sudah dari tahun 2003 hingga awal 2012,” kata Tjahjo dalam pesan pendeknya. Tjahjo juga membantah mundur sebagai anggota DPR untuk fokus mengurus partai. “Saya tetap sebagai Sekjen PDI Perjuangan dan anggota Komisi I DPR.”

DIMAS SIREGAR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

OJK: Capaian Indikator Kinerja Triwulan I 2024 Capai 63,88 Persen, Masih Sesuai Jalur

1 jam lalu

Logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)
OJK: Capaian Indikator Kinerja Triwulan I 2024 Capai 63,88 Persen, Masih Sesuai Jalur

Wakil Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Mirza Adityaswara mengatakan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) OJK masih sesuai jalur.


Begini Kritik Sejumlah Anggota Komisi III DPR terhadap PPATK

2 jam lalu

Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Begini Kritik Sejumlah Anggota Komisi III DPR terhadap PPATK

Sejumlah politikus di Komisi III DPR mengkritik PPATK karena hasil laporannya tidak ditindaklanjuti aparat penegak hukum.


PPATK Sebut Ada Lebih dari 7 Ribu Transaksi Judi Online di DPR RI

6 jam lalu

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Juni 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan agar DPR menambah anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 457,7 miliar. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPATK Sebut Ada Lebih dari 7 Ribu Transaksi Judi Online di DPR RI

PPATK mengungkap 7 ribu transaksi permainan judi online yang terjadi di DPR yang diduga melibatkan anggota DPR hingga pegawai di sekretariat jenderal


Tanggapan Banggar DPR Soal Anggaran Rp 71 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis

6 jam lalu

Sejumlah siswa menyantap makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Tanggapan Banggar DPR Soal Anggaran Rp 71 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis

Ketua Banggar DPR menyatakan alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis tak akan mengganggu fiskal negara.


Rapat dengan DPR, OJK Sampaikan Pelbagai Tantangan Internal dan Eksternal

8 jam lalu

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam peluncuran peta jalan pengembangan industri Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah di Jakarta Selatan, Senin 20 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Rapat dengan DPR, OJK Sampaikan Pelbagai Tantangan Internal dan Eksternal

Ketua DK OJK Mahendra Siregar menyampaikan beberapa tantangan internal dan eksternal OJK di tengah perekonomian negara serta secara global.


Komisi III DPR Minta PPATK Ungkap Rekening Tak Bertuan yang Digunakan Operator Judi Online

9 jam lalu

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/6/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Komisi III DPR Minta PPATK Ungkap Rekening Tak Bertuan yang Digunakan Operator Judi Online

PPATK mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 anggota dewan terlibat transaksi judi online. Komisi III pun merespons pernyataan PPATK tersebut.


PPATK: Lebih dari 1000 Anggota Dewan Terlibat Judi Online

10 jam lalu

Berdasarkan pengamatan Tempo di lokasi, Cinta Mega yang mengenakan blazer pink sudah memainkan game di iPad ketika Rapat Paripurna dibuka oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani. Dia masih terlihat bermain game di iPad-nya saat Heru Budi membacakan laporan APBD. Tindakan Cinta  juga terekam dalam siaran langsung YouTube DPRD DKI Jakarta dengan judul Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta - 20 Juli 2023. Namun tampaknya, video yang sebelumnya disiarkan di Channel Youtube DPRD DKI Jakarta itu sudah tidak tersedia. Instagram/undercover.id
PPATK: Lebih dari 1000 Anggota Dewan Terlibat Judi Online

PPATK mengungkap bahwa lebih dari 1000 anggota legislatif terlibat judi online.


Alasan Bamsoet Ajukan Gelar Guru Besar meski Masih Berstatus Lektor

16 jam lalu

Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti dan Universitas Pertahanan RI, Bambang Soesatyo.
Alasan Bamsoet Ajukan Gelar Guru Besar meski Masih Berstatus Lektor

Bamsoet menyatakan ingin mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia pendidikan, setelah tidak lagi menjadi anggota DPR.


Utilitas Eksportir Udang Susut di Bawah 60 Persen: Ini Penyebabnya

23 jam lalu

Ketua Forum Udang Indonesia (FUI), Budhi Wibowo, usai menghadiri audiensi dengan Komisi IV DPR RI. Audiensi tersebut membahas prospek pertambakan udang dan persoalan tambak udang di Karimunjawa, Jawa Tengah, Senin 24 Juni 2024. TEMPO/Nandito Putra
Utilitas Eksportir Udang Susut di Bawah 60 Persen: Ini Penyebabnya

Ketua Umum Forum Udang Indonesia Budhi Wibowo mengatakan sudah dua tahun terakhir kondisi eksportir udang di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.


MKD Putuskan Bamsoet Langgar Kode Etik, Pimpinan MPR akan Surati Ketua DPR

1 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo usai rapat pimpinan MPR RI, di ruang rapat pimpinan MPR, Jakarta, Selasa (25/6/24).
MKD Putuskan Bamsoet Langgar Kode Etik, Pimpinan MPR akan Surati Ketua DPR

Menurut Bamsoet, keputusan MKD cacat prosedural dan berpotensi mengganggu upaya membangun hubungan baik antara MPR dan DPR.