TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Program makan gratis ini adalah salah satu prioritas presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau Prabowo-Gibran.
Menanggapi hal itu, Ketua Badan Anggaran atau Banggar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Said Abdullah menilai alokasi anggaran Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis dalam RAPBN 2025 tersebut masih masuk akal.
Said meyakini, meskipun alokasi anggaran bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi sudah mencapai Rp 500 triliun, tambahan alokasi anggaran untuk program makan gratis tersebut tidak akan mengganggu fiskal negara.
"Bahkan pernah kita mencapai Rp 540 triliun dan ini mencapai Rp 570 triliun, menurut saya masih make sense," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juni 2024 seperti dikutip Antara.
Menurut dia, alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun tersebut juga menjadi harapan bagi para legislator di Banggar DPR. Sebab, kata dia, isu yang berkembang soal angka anggaran untuk program tersebut sejauh ini cukup dahsyat.
"Seakan-akan di 2025 itu langsung Rp 430 triliun, itu menurut hemat saya, saya yakin Bapak Prabowo pun akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini.
Said menyebutkan, dalam rapat DPR perihal rencana kerja pemerintah (RKP) beberapa waktu lalu, ada keleluasaan bagi pemerintah menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan visi dan misi pemerintahan selanjutnya.
Sehingga, dalam nota keuangan pengantar dari Presiden pada Sidang Tahunan DPR RI, 16 Agustus mendatang, menurutnya angka Rp 71 triliun itu sudah bisa masuk di dalam belanja pusat.
"Persoalannya tinggal kementerian mana, apakah Kemensos, apakah Kementerian Pendidikan, atau Kementerian Kesehatan, itu kewenangan pemerintah," ujarnya.
Anggaran Makan Bergizi Gratis Masuk Pos Cadangan
Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan anggaran program makan bergizi gratis untuk sementara masuk pos cadangan yang akan dikelola oleh bendahara umum negara (BUN). Dia belum memastikan badan dan kementerian yang ditunjuk untuk mengelola anggaran tersebut.
“Eksekusi alokasi anggaran nantinya akan ditetapkan oleh Prabowo dan timnya,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Senin, 24 Juni 2024.
