Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jaksa-Hakim Diusulkan dari Universitas Terkemuka  

image-gnews
Todung Mulya Lubis. TEMPO/Amston Probel
Todung Mulya Lubis. TEMPO/Amston Probel
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Ikatan Advokat Indonesia, Todung Mulya Lubis, mengharapkan lulusan terbaik fakultas hukum dari universitas terkemuka untuk menjadi jaksa dan hakim. Lulusan-lulusan terbaik ini dapat menjadi harapan akan wajah peradilan yang lebih baik.

“Indikasinya lulusan terbaik ini justru menjadi swasta dan ini tidak sehat,” kata Todung yang juga Ketua IKADIN usai bertemu dengan Jaksa Agung di Jakarta, Jumat, 25 November 2011.

Lulusan terbaik dari fakultas hukum universitas terkemuka, menurut dia, dapat menjadi cara untuk memperbaiki masalah sumber daya manusia yang dihadapi lembaga hukum, yaitu hakim dan jaksa. Peradilan saat ini sangat membutuhkan orang-orang yang siap dan cerdas.

Todung sendiri menyatakan, dirinya tidak menganggap remeh lulusan fakultas hukum dari universitas swasta. Menurutnya, perlu adanya dorongan lulusan fakultas hukum secara khusus dari universitas, seperti dari Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Padjajaran, dan universitas terkemuka lainnya.

“Semoga mereka bersedia mengorbankan diri dan komitemen mereka untuk menjadi hakim dan jaksa. Jangan nanti yang masuk ke kejaksaan dan peradilan adalah lulusan dari universitas yang ecek-ecek,” kata Todung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kebanyakan lulusan dari universitas terkemuka, menurut Todung, lebih memilih jalur swasta dengan menjadi advokat atau konsultan. Hal ini tidak memberikan efek yang baik bagi perkembangan dan perbaikan peradilan di Indonesia. Tenaga dan kapasitas generasi baru ini sebenarnya dibutuhkan bagi peradilan Indonesia yang saat ini memang penuh masalah, khususnya mafia hukum.

FRANSISCO ROSARIANS


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hakim Agung Gayus Lumbuun Sebut Ada Tsunami di Dunia Peradilan  

9 September 2017

Hakim Agung RI Topane Gayus Lumbuun. TEMPO/Imam Sukamto
Hakim Agung Gayus Lumbuun Sebut Ada Tsunami di Dunia Peradilan  

Gayus Lumbuun meminta Presiden Joko Widodo memimpin langsung pembenahan aparatur peradilan dari tingkat pengadilan negeri hingga MA.


Hamdan Zoelva: Peradilan Jessica Warnai Hukum 2016

10 Januari 2017

Hamdan Zoelva. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Hamdan Zoelva: Peradilan Jessica Warnai Hukum 2016

Hal terpenting adalah bagaimana membangun integritas hakim dan aparat pengadilan serta menjamin independensinya dalam memutus perkara.


Tokoh Agama Diminta Bantu Kampanye Peradilan yang Bersih

18 November 2015

TEMPO/Mahfoed Gembong
Tokoh Agama Diminta Bantu Kampanye Peradilan yang Bersih

Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur melibatkan para tokoh lintas agama dalam kampanye Peradilan Bersih dan Berintegritas.


Kacamata Kuda versus Teropong Lebar

17 Februari 2015

Kacamata Kuda versus Teropong Lebar

Apa warna hukum? Bisa merah, kuning, hijau, atau lainnya. Maksudnya, kinerja hakim dalam penegakan hukum bisa colorful. Publik di Indonesia saat ini tegang menunggu beleid dan vonis dari pemegang kekuasaan formal, yakni eksekutif dan yudikatif, dalam kasus calon Kepala Polri.


Uskup Agung: Cara Interogasi Peradilan Belum Maju

26 Desember 2014

Ignatius Suharyo. TEMPO/Dasril Roszandi
Uskup Agung: Cara Interogasi Peradilan Belum Maju

Suharyo menjelaskan banyak orang tak bersalah terpaksa menjalani hukuman.


SBY Minta MK Pulihkan Kewibawaan  

15 November 2013

Cawagub Maluku Daud Sangadji diamankan oleh anggota Reserse Kriminal polresJakarta Pusat terkait perusakan ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), di Wisma Nusantara, Jakarta (14/11). Para pelaku yang berhasil diamankan berjumlah sekitar 7 orang terkait kericuhan dilakukan puluhan pendukung pemohon yang gugatannya ditolak oleh MK. TEMPO/Imam Sukamto
SBY Minta MK Pulihkan Kewibawaan  

SBY telah memberi arahan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengenai penanganan para pelaku tindakan anarkis di ruang sidang.


Din Syamsuddin Yakin Hamdan Punya Integritas

3 November 2013

Din Syamsuddin. TEMPO/Tony Hartawan
Din Syamsuddin Yakin Hamdan Punya Integritas

Din optimistis Hamdan bisa menjadi hakim dan muslim yang menyadari ada 'ahkamul hakimin' di atasnya.


Mencuri Rumput Dituntut 1 Tahun Penjara

14 September 2012

TEMPO/Arif Wibowo
Mencuri Rumput Dituntut 1 Tahun Penjara

Hanya karena mengambil rumput, Ibrahim dituntut 1 tahun penjara.


Terlibat Percaloan, MA Pecat Hakim Ardiansyah  

15 November 2010

Mahkamah Agung. TEMPO/Subekti
Terlibat Percaloan, MA Pecat Hakim Ardiansyah  

Mahkamah Agung memberhentikan dengan tidak hormat kepada Ardiansyah Ferniahgus Djafar, seorang hakim di Pengadilan Negeri Bitung, Sulawesi Utara. Ardiansyah dinilai terlibat kasus penipuan seleksi calon hakim tahun 2009.


Saat Islah, Peradi dan KAI Malah Baku Hantam

24 Juni 2010

Saat Islah, Peradi dan KAI Malah Baku Hantam

Dua organisasi advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia dan Kongres Advokat Indonesia yang berseteru, Kamis (24/6) siang ini harusnya meneken kesepakatan damai alias islah di Gedung Mahkamah Agung. Namun sebelum penandatanganan, justru kericuhan yang terjadi.