Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pakar Hukum Sebut Tak Bisa Sembarangan Terbitkan Perppu untuk Tambah Kementerian

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pakar hukum tata negara mengatakan tidak ada kegentingan yang memaksa untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu di tengah rencana Prabowo Subianto menambah jumlah kementerian.

Yance Arizona, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, mengatakan salah satu syarat Perppu adalah adanya kegentingan yang memaksa dan dalam waktu yang singkat bukan dalam masa persidangan DPR. Sehingga presiden bisa membuat regulasi untuk mengatasi keadaan penting.

“Jadi membuat Perppu tidak bisa serampangan dan karena kepentingan yang dipaksakan. Praktik yang membuat Perppu sesuka hati itu cermin buruk dalam proses legislasi dan wujud nyata dari autocratic legalism,” kata Yance saat dihubungi Tempo, 7 Mei 2024.

Prabowo Subianto berencana menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 kementerian. Namun penambahan nomenklatur ini harus merevisi Undang-Undang Kementerian Negara terlebih dahulu. Opsi lain adalah menerbitkan Perppu. 

Ia mengatakan sangat berbahaya apabila Prabowo tetap memaksakan menerbitkan Perppu. Langkah itu, menurut dia, menandakan negara tidak akan dikelola berdasarkan prinsip negara hukum, tetapi kekuasaan yang sempit dari sekelompok elit.

Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Charles Simabura mengatakan, meski secara ketatanegaraan Perppu merupakan hak prerogatif presiden, tindakan ini tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa. 

“Ini melanggar prinsip negara hukum dan praktik ini akan menjadi preseden buruk di awal kekuasaannya Pak Prabowo. Sebab ke depan ada indikasi akan ada upaya mengutak-atik hukum jika tidak sesuai dengan keinginan politik,” kata Charles.

Charles menjelaskan syarat Perppu menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 Tahun 2009. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Kedua, Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai.

Syarat ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Opsi Perppu untuk menambah jumlah kementerian ini dilontarkan oleh pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. Yusril mengatakan penambahan nomenklatur kementerian bisa dilakukan  dengan melakukan revisi Undang-Undang Kementerian Negara.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini mengatakan, apabila tidak melalui revisi UU Kementerian Negara, presiden bisa menerbitkan Perppu.

"Bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi dan DPR sekarang. Bisa juga setelah Prabowo dilantik dengan menerbitkan Perppu," kata Yusril dalam rilis resmi yang diterima, Selasa 7 Mei 2024.

Menurut Yusril, setelah Prabowo dilantik jadi presiden oleh MPR pada 20 Oktober mendatang, ia bisa langsung mengeluarkan Perppu terkait penambahan nomenklatur. “Bisa, enggak masalah," kata Yusril.

Adapun Nomenklatur kementerian di kabinet Jokowi-Ma'ruf saat ini adalah 34. Rinciannya, 4 menteri koordinator alias Menko dan 30 menteri bidang. Aturan mengenai nomenklatur kementerian ini tertera dalam UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Namun tim Prabowo ditengarai ingin menambah jumlah kementerian menjadi 40. Penambahan ini diyakini untuk mengakomodir praktik dagang sapi dengan membagikan jatah menteri kepada partai politik yang bergabung ke pemerintahannya.

EKA YUDHA SAPUTRA | HENDRIK YAPUTRA

Pilihan editor: Alasan PAN Belum Beri Rekomendasi Emil Dardak Maju dengan Khofifah di Pilkada Jawa Timur

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

IDEAS: Beban Utang Pemerintahan Prabowo-Gibran Diperkirakan Tembus Rp1.300 Triliun per Tahun

11 jam lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
IDEAS: Beban Utang Pemerintahan Prabowo-Gibran Diperkirakan Tembus Rp1.300 Triliun per Tahun

Cicilan pokok utang dan bunganya diperkirakan bisa tembus Rp1.300 triliun per tahun.


Terkini: TKN Bantah Prabowo akan Naikkan Rasio Utang 50 Persen, Polemik Merger Angkasa Pura

14 jam lalu

Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. REUTERS/Edgar Su
Terkini: TKN Bantah Prabowo akan Naikkan Rasio Utang 50 Persen, Polemik Merger Angkasa Pura

Berita terkini: TKN membantah bahwa Prabowo Subianto akan menaikkan rasio utang menjadi 50 persen. Rencana merger Angkasa Pura menuai polemik.


PKS Berharap Prabowo Tidak Teken Keppres Pemindahan IKN

14 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
PKS Berharap Prabowo Tidak Teken Keppres Pemindahan IKN

PKS husnuzan Prabowo tak akan menandatangani Keppres pemindahan ibu kota ke IKN


Pesan Pengorbanan Idul Adha dari Jokowi, Puan, Prabowo, Anies Baswedan, Sri Mulyani, dan Kapolri

15 jam lalu

Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani disambut Presiden Jokowi dalam cara jamuan santap malam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Ahad malam, 19 Mei 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Pesan Pengorbanan Idul Adha dari Jokowi, Puan, Prabowo, Anies Baswedan, Sri Mulyani, dan Kapolri

Sejumlah tokoh memberikan pesan perayaan momen Idul Adha. Apa kata Jokowi, Puan, Prabowo, Anies Baswedan, Sri Mulyani, dan Kapolri Listyo Sigit?


Istana Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara: Atur Kewenangan Prabowo Tambah Menteri

17 jam lalu

Istana Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara: Atur Kewenangan Prabowo Tambah Menteri

Aturan baru bakal memungkinkan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatur jumlah menteri sesuai kebutuhan.


Terkini: Rupiah Dikhawatirkan Kian Jeblok ke 17.000 per USD, Harapan Cina Usai Prabowo Resmi Dilantik

19 jam lalu

Terkini: Rupiah Dikhawatirkan Kian Jeblok ke 17.000 per USD, Harapan Cina Usai Prabowo Resmi Dilantik

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Selasa, 18 Juni 2024, dimulai dari prediksi kurs rupiah terhadap dolar AS yang bakal makin jeblok.


Luhut Sebut Pemerintah Cina Berharap Prabowo Lakukan Kunjungan Kenegaraan Resmi usai Resmi Dilantik

21 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tampak tersenyum di samping Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menyaksikan sang menantu, Jenderal Maruli Simanjuntak dilantik sebagai KSAD di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. TEMPO/Subekti.
Luhut Sebut Pemerintah Cina Berharap Prabowo Lakukan Kunjungan Kenegaraan Resmi usai Resmi Dilantik

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan harapan Pemerintah Cina terhadap presiden terpilih Prabowo Subianto.


Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Indef: Mustahil Dicapai dengan Kebijakan Saat Ini

22 jam lalu

Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun 2019 mencapai 15 miliar dollar AS atau naik 11 persen dibandingkan target pada tahun 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Indef: Mustahil Dicapai dengan Kebijakan Saat Ini

Pemerintahan Prabowo Subianto dinilai tak mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target 8 persen dengan kebijakan saat ini. Kenapa?


TKN Bantah Prabowo akan Menaikkan Rasio Utang 50 Persen

22 jam lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
TKN Bantah Prabowo akan Menaikkan Rasio Utang 50 Persen

Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran membantah bahwa Prabowo akan menaikkan rasio utang menjadi 50 persen.


Serba-Serbi Kurban Idul Adha Para Pemimpin Dunia, dari Lembu PM Malaysia Anwar ibrahim Hingga Sapi Prabowo

1 hari lalu

Presiden Jokowi (kanan) menyerahterimakan seekor sapi kurban kepada Ketua Yayasan Masjid Raya Baiturrahman Semarang KH Ahmad Daroji (kiri) di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Semarang, Jawa Tengah, Senin, 17 Juni 2024. Presiden Jokowi menyumbangkan sapi kurban seberat 1,25 ton ke masjid raya tersebut yang kemudian akan disembelih pada Selasa besok di Islamic Center Kota Semarang serta dagingnya diserahkan kepada 10 ribu warga yang berhak melalui sistem kupon. ANTARA/Makna Zaezar
Serba-Serbi Kurban Idul Adha Para Pemimpin Dunia, dari Lembu PM Malaysia Anwar ibrahim Hingga Sapi Prabowo

Kepala negara di dunia turut berkurban pada Idul Adha. PM Malaysia Anwar ibrahim menyumbangkan lembu kurban. Sultan Brunei bahkan ikut menyembelih.