Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Begini Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Bentuk Zaken Kabinet

image-gnews
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu, 21 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu, 21 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo, mendukung langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Zaken Kabinet. Jokowi menilai penyusunan komposisi menteri yang berasal dari kalangan ahli bisa mendorong pemerintahan untuk langsung bekerja.

“Saya rasa bagus sekali,” kata Jokowi ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu, 21 September 2024. 

“Bagus sekali, artinya memang kabinet yang bekerja, kabinet yang setelah dilantik akan segera bergerak, bekerja dan tidak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak perlu.”  

Jokowi tidak banyak berkomentar mengenai kemungkinan penambahan jumlah menteri di kabinet usai revisi UU Kementerian Negara. “Itu hak prerogatif presiden terpilih. Saya yakin kabinet (Prabowo) akan sangat bagus sekali,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut jika kabinet pemerintahan Prabowo Subianto bakal didominasi oleh kalangan profesional. "Ya, bakal lebih banyak kelihatannya daripada yang kemudian dari partai politik," kata Dasco melalui pesan singkat belum lama ini.

Dasco menjelaskan, alasan Prabowo menginginkan kabinet pemerintahannya didominasi oleh kalangan profesional alias kabinet zaken, ialah untuk mengakomodasi pelbagai program kerja yang dijanjikan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu saat kampanye di pemilihan Presiden lalu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, Wakil Ketua DPR tersebut enggan menyebutkan rinci siapa saja figur profesional yang bakal diplot Prabowo masuk dalam jajaran kabinet pemerintahannya, Oktober mendatang. Ia mengatakan, Prabowo masih menggodok sejumlah nama tersebut.

Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia Khafidlul Ulum menilai rencana pembentukan kabinet zaken oleh presiden terpilih Prabowo Subianto hanya sebagai gimik politik belaka. Analis komunikasi politik itu menganggap wacana kabinet zaken bertentangan dengan realita politik di lapangan. Seharusnya, Ulum menuturkan, zaken kabinet diisi oleh para profesional yang ahli di bidangnya, bukan dari kalangan partai politik. 

"Jika hal itu dipaksakan maka akan terjadi gesekan di internal partai sebab elite partai yang seharusnya ditunjuk jadi menteri malah terpental," ucap Ulum dalam keterangan resminya pada Jumat, 13 September 2024.

Pilihan Editor: Jokowi Serahkan ke Prabowo soal Peluang PDIP Gabung ke Pemerintahan Mendatang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

UU Kementerian Negara Disahkan, Feri Amsari: Partai Seperti Paksa Prabowo Melebarkan Jumlah Kabinet

6 menit lalu

Peneliti Pusat Studi Politik Hukum Kepemiluan dan Demokrasi atau PoshDem Universitas Andalas, Feri Amsari, bersama Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, dalam dalam Diskusi Media: Landmark Decision MK yang digelar MMD Initiative di Gado-Gado Boplo Cikini, Jumat, 19 April 2024. TEMPO/Defara
UU Kementerian Negara Disahkan, Feri Amsari: Partai Seperti Paksa Prabowo Melebarkan Jumlah Kabinet

Feri Amsari sebut pengesahan UU Kementerian Negara tidak menjadikan Prabowo sebagai presiden yang memegang hak prerogatif untuk merancang kabinet.


UU Kementerian Disahkan, Longgarkan Batasan Menteri Kabinet Prabowo

17 menit lalu

Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo tampak berbincang di depan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada Kamis, 12 September 2024. Foto Tim Media Prabowo
UU Kementerian Disahkan, Longgarkan Batasan Menteri Kabinet Prabowo

Fakta-fakta penting di UU Kementerian yang baru disahkan


Presiden Jokowi Teken Keppres Naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, Ambil Sumpah WNI Pekan Depan

23 menit lalu

Manajer Timnas Putri Indonesia Galih Dimuntur (kiri), Anggota Komite Eksekutif PSSI Vivin Cahyani, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Ketua Badan Tim Nasional Sumardji, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam sesi jumpa pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 21 September 2024. TEMPO/Randy
Presiden Jokowi Teken Keppres Naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, Ambil Sumpah WNI Pekan Depan

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders tinggal melakukan pengambilan sumpah WNI.


Pertemuan Megawati-Prabowo Sinyal Gabung Kabinet, Puan: Mungkin

26 menit lalu

Tangkapan layar - Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. ANTARA/Youtube DPR RI
Pertemuan Megawati-Prabowo Sinyal Gabung Kabinet, Puan: Mungkin

Puan Maharani mengatakan, soal PDIP bergabung ke pemerintahan berikutnya akan bisa dilihat setelah pertemuan Megawati dan Prabowo.


Daftar Kebocoran Data Pribadi di Era Jokowi, Paling Banyak di Instansi Pemerintah

1 jam lalu

Kebocoran data di Indonesia seringkali terjadi bak penyakit menahun yang terus menggerogoti keamanan siber. Korbannya dari jasa fotokopi hingga instansi negara.
Daftar Kebocoran Data Pribadi di Era Jokowi, Paling Banyak di Instansi Pemerintah

Kasus kebocoran data pribadi ini bukan pertama kali terjadi. Selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kasus kebocoran data terus berulang.


Kubu Anindya Ungkit Keterlibatan Jokowi dalam Munas Kadin 2021, Ini Kronologinya

1 jam lalu

Ketua MPR Gambang Soesatyo (kedua kiri) bersama Keya Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie (ketiga kiri) saat Sarasehan KADIN Indonesia bersama Menkumham di Jakarta, Ahad 15 September 2024. DokMPR
Kubu Anindya Ungkit Keterlibatan Jokowi dalam Munas Kadin 2021, Ini Kronologinya

Munaslub Kadin 2024 masih menjadi bola liar. Formatur terpilih Kadin versi Munaslub 2024 menyebut Munas Kadin 2021 tak lepas dari keterlibatan Jokowi dan juga BIN.


Jokowi Klaim Sepakat dengan SBY Dukung Pemerintahan Prabowo

1 jam lalu

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, 21 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Klaim Sepakat dengan SBY Dukung Pemerintahan Prabowo

Jokowi mengklaim bahwa dia dan SBY sepakat untuk menyokong pemerintahan Prabowo, yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka.


Pasca-Pembebasan Pilot Susi Air, Jokowi: Setiap Kegiatan di Papua Harus Didampingi TNI-Polri

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo ditemui di Istana Merdeka Jakarta, 21 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pasca-Pembebasan Pilot Susi Air, Jokowi: Setiap Kegiatan di Papua Harus Didampingi TNI-Polri

Pascapembebasan Pilot Susi Air, Jokowi mengatakan bahwa dirinya selalu menekankan setiap kegiatan di Papua harus didampingi oleh aparat keamanan.


Jokowi Serahkan ke Prabowo soal Peluang PDIP Gabung ke Pemerintahan Mendatang

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo ditemui di Istana Merdeka Jakarta, 21 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Serahkan ke Prabowo soal Peluang PDIP Gabung ke Pemerintahan Mendatang

Presiden Jokowi menekankan hak istimewa Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melibatkan PDIP dalam kabinet mendatang.


SBY Lapor ke Jokowi soal Tugas Penasehat Khusus Aliansi Dunia Basmi Malaria

2 jam lalu

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Presiden Jokowi memberikan keterangan di Istana Merdeka, Jakarta, 21 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
SBY Lapor ke Jokowi soal Tugas Penasehat Khusus Aliansi Dunia Basmi Malaria

SBY menyampaikan kepada Jokowi bahwa Indonesia juga punya kepentingan untuk menurunkan angka penyakit malaria.