![Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Agustus 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]](https://statik.tempo.co/data/2024/08/29/id_1332179/1332179_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), menyebut jika partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah menyodorkan sejumlah nama untuk diplot menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, tak menampik ihwal kabar tersebut.
Ia mengatakan, Prabowo tengah menyaring nama-nama tersebut dan akan mengumumkan setelah dilantik menjadi presiden pada Oktober mendatang."Yang jelas, Pak Prabowo ingin sebuah pemerintahan zaken di kabinetnya," kata Muzani di Gedung DPR, Selasa, 10 September 2024.
Kabinet zaken yang dimaksud Muzani, ialah kabinet yang berkomposisikan para ahli di masing-masing bidangnya, termasuk mereka yang berasal atau diusulkan oleh partai politik.
"Agar tidak kehilangan relevansi di jabatan yang diduduki nanti," ujar Muzani.
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menguatkan pernyataan tersebut. Ia mengatakan Prabowo sejak awal memang menginginkan terbentuknya kabinet zaken.
Alasannya, Viva mengklaim, mantan Komandan Komando Pasukan Khusus itu ingin pemerintahannya berjalan sesuai visi dan misi, yaitu membangun Indonesia Emas di 2045.
"Tetapi, ahli yang dimaksud bisa berasal dari partai politik juga. Makanya diusulkan nama yang memang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidangnya masing-masing," kata Viva.
Dihubungi terpisah, Peneliti Politik Populi Center, Usep Saepul Ahyar menyambut baik rencana Prabowo yang berkeinginan membentuk kabinet Zaken.
Ia mengatakan, dengan berkomposisikan para ahli, bukan tidak mungkin jalannya pemerintahan akan berlalu dengan baik dan sesuai tugas dan fungsinya.
"Yang justru jadi pertanyaan, apakah Prabowo akan mengisi kabinet dengan mengabaikan kader partai meski diklaim kader tersebut mumpuni?" ata Usep.
Usep menjelaskan, kabinet zaken yang ideal adalah kabinet yang murni berkomposisi para ahli, bukan ahli yang berasal dari partai politik.
"Akan lebih baik jika yang ditunjuk adalah mereka yang ahli bukan dari unsur partai dan orang dekat," ujar dia.
