TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyambangi kantor Dewan Pimpinan Pusat PKB pada Sabtu, 31 Agustus 2024. Kehadiran Ma'ruf diiringi adanya isu pelaksanaan muktamar tandingan yang sempat digaungkan pihak yang mengatasnamakan Fungsionaris DPP PKB.
Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda, mengatakan, kedatangan Ma'ruf Amin tidak berkaitan dengan adanya isu muktamar tandingan. Ia mengatakan kehadiran Ma'ruf untuk melaksanakan pleno perdana partai usai menyelenggarakan muktamar pada 24-25 Agustus 2024.
"Pak Wapres hadir selaku Ketua Dewan Syura PKB," kata Huda di kantor DPP PKB, Sabtu, 31 Agustus 2024.
Huda menjelaskan, rapat pleno perdana tersebut membahas sejumlah rencana strategis yang akan disusun dalam rangka pemenenangan Pilkada 2024.
"Dibahas juga soal penyempurnaan kepengurusan untuk di departemen-departemen yang akan disusun sesuai kebutuhan pemenangan Pemilu 2029 mendatang," ujar Ketua Komisi bidang Pendidikan DPR itu.
Sebelumnya, dalam muktamar PKB di Bali lalu, Ma'ruf Amin didapuk menjadi Ketua Dewan Syura PKB. Pada muktamar tersebut pula Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali menjadi Ketua Umum PKB melalui sidang pleno.
Adapun, Ma'ruf Amin tiba di kantor DPP PKB pada sore hari atau setelah organisasi sayap PKB, Garda Kebangsaan menghelat jumpa pers terkait adanya isu muktamar tandingan.
Ketua Garda Bangsa, Tommy Kurniawan, mengatakan, Muktamar di Bali dianggap sah karena diikuti oleh seluruh Dewan Perwakilan Wilayah dan Cabang PKB di seluruh Indonesia. Ia mengecam keras apabila terdapat pihak yang hendak menggelar Muktamar tandingan dengan menggunakan nama PKB.
"Kami tidak segan-segan akan membubarkan secara paksa apabila ada yang ingin menggelar Muktamar tandingan atau mengganggu PKB," kata Tommy.
Sebelumnya sekelompok orang yang mengatasnamakan Fungsionaris DPP PKB akan menggelar Muktamar PKB tandingan yang akan digelar di Jakarta pada 2-3 September 2024.
Sekretaris Fungsionaris DPP PKB A. Malik Haramain mengklaim menerima mandat untuk menggelar Muktamar PKB yang resmi sebagai bentuk penolakan terhadap Muktamar PKB yang digelar di Bali pada 24-25 Agustus.
Haramain menuding Muktamar PKB di Bali sebagai muktamar yang sesat, tidak demokratis, dan hanya meneguhkan kepentingan Cak Imin.
"Muktamar PKB di Bali dilakukan secara tertutup dan menyalahi prinsip, kaidah demokrasi serta cacat secara organisatoris," kata Haramain dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu, 24 Agustus 2024, dikutip Ahad, 25 Agustus 2025.
Daniel Ahmad Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Gimik Politik Jokowi di Akhir Jabatan
