TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Anies Baswedan Sahrin Hamid membenarkan pertemuan bakal calon gubernur Jakarta, Anies Baswedan dengan politikus PDIP, Rano Karno. Dia menyebut, pertemuan itu terjadi saat Anies sowan ke Kantor Badan Budaya PDIP Gedung B, Jakarta pada Senin, 26 Agustus 2024.
"Tentunya yang menjadi tema perbicangan adalah soal daerah," kata Sahrin kepada Tempo, Selasa, 27 Agustus 2024.
Berdasarkan foto yang beredar di antara grup jurnalis, Anies terlihat duduk bersama dengan Rano Karno. Anies mengenakan baju tenun berwarna merah. Lalu Rano memakai jaket PDI Perjuangan.
Anies Baswedan digadang-gadang bakal diduetkan dengan kader PDIP, Rano Karno di Pilkada Jakarta. Namun, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum mengumumkan secara resmi siapa calon yang diusung partai banteng tersebut.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengatakan partainya segera mengumumkan calon yang diusung untuk Pilkada Jakarta.
“Maka sabarlah sedikit satu-dua hari. Pasti Ketua Umum (Megawati) akan menyampaikan siapa yang akan dicalonkan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur,” ujar Djarot, Senin, 26 Agustus 2024.
Sahrin mengatakan, keputusan PDIP yang belum mengumumkan calon kepala daerah merupakan kedaulatan partai. Menurut dia, Anies menghormati dan menghargai keputusan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut.
"Sebagaimana kita tahu bahwa tidak ada satupun yang dapat mengintervensi keputusan partai, apalagi PDI Perjuangan," ujarnya.
Ia menilai, partai banteng itu memiliki karakter yang kuat lantaran tempaan sejarah dan perjuangan. Baik di dalam maupun di luar pemerintahan.
Meski begitu, ucapnya, komunikasi Anies Baswedan dengan PDIP berjalan baik dan substantif. Dia berharap, komunikasi tersebut bisa berlanjut dalam kerja sama politik.
"Demi terwujudnya misi partai untuk membangun kesejahteraan rakyat di Jakarta," kata Sahrin.
Putusan Mahkamah Konstitusi telah membuka jalan bagi PDIP untuk mengusung pasangan calon gubernur di Pilkada Jakarta. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah membuat PDIP memenuhi syarat mengusung pasangan calon tanpa perlu berkoalisi dengan partai politik lainnya. Sebelum putusan MK, peluang PDIP hampir tertutup karena seluruh partai pemilik kursi di DPRD Jakarta, kecuali PDIP dan Partai Hanura, sudah mendukung Ridwan Kamil-Suswono.
Adapun Anies awalnya akan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai NasDem. Ketiga partai sudah mengumumkannya. Tapi ketiga partai yang tergabung di Koalisi Perubahan, koalisi pengusung Anies-Muhaimin Iskandar di Pemilihan Presiden 2024, memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju –koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presiden 2024— yang mengusung Ridwan-Suswuno.
Setelah putusan MK, nama Anies disebut-sebut akan diusung oleh PDI Perjuangan. Anies kabarnya akan berpasangan dengan kader PDIP, antara Rano Karno atau Hendrar Prihadi. Tapi Hendrar sudah menjadi calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah mendampingi Andika Perkasa, mantan Panglima TNI.
Sebelumnya, politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan partainya tetap akan memajukan Anies di Pilkada Jakarta meski akan dijegal revisi Undang-Undang Pilkada. “Insyaallah ada Anies (Anies Rasyid Baswedan). Jadi, nanti tanggal 27 (Agustus), jika PDIP mencalonkan Pak Anies Baswedan, kami kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kami menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Masinton di Kompleks DPR, Rabu, 21 Agustus lalu.
Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
