TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan pemerintahan Prabowo Subianto akan mempertahankan koalisi besar hingga lima tahun ke depan. Muzani mengatakan Gerindra akan berupaya untuk menggaet semua partai agar jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran bisa efektif dan tanpa gangguan.
"Kami akan merangkul sebanyak-banyaknya partai politik untuk menciptakan suasana politik yang kondusif, rukun dan bersahabat," kata Muzani saat ditemui di kompleks gedung DPR, Selasa, 17 September 2024.
Saat ditanya apakah akan mengajak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke dalam koalisi, Muzani tidak menjawab dengan gamblang. Saat ini, kata dia, Partai Gerindra tengah membangun komunikasi dengan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.
"Antara Gerindra dan PDIP, ada mungkin pendekatan yang berbeda, tapi seringkali tujuan kita sama. Perbedaan selama ini hanyalah cara bagaimana tujuan itu bisa dicapai," kata Muzani.
Saat ini hanya PDIP yang belum menyatakan dukungannya secara resmi terhadap Prabowo-Gibran. Ketua Umum PDIP Megawati juga dikabarkan akan bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani enggan menjelaskan apa yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. "Ya, akan (ada pertemuan), insyaallah," kata Puan, Rabu, 11 September 2024
Menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, langkah Prabowo untuk mewujudkan pemerintah tanpa oposisi pasti akan terwujud. Dengan atau tanpa PDIP, Lucius mengatakan koalisi pemerintahan Prabowo mendapat sokongan lebih dari 80 persen kursi di DPR.
Lucius menyatakan ketiadaan oposisi akan mengulang apa yang terjadi di era pemerintahan Presiden Jokowi. Akan banyak regulasi dan kebijakan pemerintah yang lahir tanpa ada pengawasan yang kritis dari parlemen.
"Dapat dipastikan DPR akan menjadi tukang stempel regulasi dan kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah. Ini akan mengarah pada pemerintahan otoriter tanpa oposisi," katanya saat dihubungi, Senin, 16 September 2024.
Pilihan Editor: Respons KPU Soal Pendaftaran Masinton-Mahmud di Pilkada Tapanuli Tengah
