Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bawaslu Sebut Jawa Timur Masuk 5 Provinsi Indikator Kerawanan Tertinggi di Pilkada 2024

Reporter

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Anggota KPU Mochammad Afifudin saat menghadiri Launching Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta Pusat, Jumat, 16 Desember 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Anggota KPU Mochammad Afifudin saat menghadiri Launching Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta Pusat, Jumat, 16 Desember 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan Provinsi Jawa Timur berada di peringkat ketiga dari lima provinsi dengan indikator kerawanan tertinggi dalam Pilkada serentak 2024. Jawa Timur mendapatkan 17 dari 27 indikator kerawanan Pilkada.

"Jawa Timur termasuk tinggi dapat 17 indikator," kata Loly dalam peluncuran pemetaan kerawanan Pilkada Serentak di Jakarta, Senin 26 Agustus 2024.

Untuk peringkat pertama ditempati oleh Nusa Tenggara Timur yang mendapatkan 19 indikator. Disusul, Kalimantan Timur dengan 18 indikator. "Lalu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah mendapatkan 16 indikator," kata Loly. 

Pemetaan kerawanan ini dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Perhitungan kerawanan dilihat dari empat dimensi yaitu dimensi sosial dan politik, pencalonan, kampanye, dan pemungutan dan perhitungan suara.

Dari empat dimensi itu, dirincikan menjadi 27 indikator. Pada dimensi sosial dan politik ada lima indikator, beberapa indikator yaitu kebijakan yang berubah-ubah dan pelanggaran kode etik. Dimensi pencalonan ada tujuh indikator di antaranya potensi calon petahana dan calon dari unsur TNI dan Polri.

Sementara, dimensi kampanye ada enam indikator di antaranya, fitnah, hoaks, adu domba, penyalahgunaan fasilitas negara, dan netralitas ASN. Dimensi terakhir memiliki sembilan indikator, salah satu di antaranya potensi pemilihan suara ulang. Dari empat indikator itu, Jawa Timur mendapatkan indikator tertinggi di tahap kampanye.

Tidak hanya melihat provinsi dengan indikator kerawanan tertinggi, Bawaslu juga membagi provinsi dengan indikator kerawanan sedang dan indikator kerawanan rendah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada indikator kerawanan sedang, ada 28 provinsi di antaranya Aceh, Jawa Tengah, dan Jakarta. Sedangkan, provinsi dengan indikator kerawanan rendah yaitu Bali, Kalimantan Utara, Papua Selatan, dan Kalimantan tengah. 

Menurut Lolly, potensi Kerawanan ini perlu diwaspadai. Ia meminta Bawaslu Provinsi untuk melakukan pengawasan dengan baik supaya Pilkada berjalan lancar. 

Tahapan Pilkada serentak 2024 akan segera dimulai pada Selasa 27 Agustus 2024 yang dimulai dengan tahapan periode pendaftaran bagi para pasangan calon (paslon) kepala daerah di Pilkada 2024.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, pendaftaran calon Kepala Daerah dimulai tanggal 27-29 Agustus 2024. Sementara pelaksanaan pemungutan suara akan digelar pada Rabu, 27 November 2024.

Sistem Pilkada serentak 2024 ini adalah yang kelima kalinya diselenggarakan di Indonesia, sekaligus yang pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Pilihan editor: Kaesang: Naik Jet Pribadi ke Amerika hingga Rencana Mengantar Ridwan Kamil ke KPU

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Komisi II DPR Bahas Tiga Opsi Soal Kotak Kosong dalam Rapat dengan KPU, Apa Saja?

15 jam lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Komisi II DPR Bahas Tiga Opsi Soal Kotak Kosong dalam Rapat dengan KPU, Apa Saja?

Komisi II DPR menyebutkan opsi yang bisa dilakukan jika kotak kosong menang dalam Pilkada 2024.


Anggota DPR Sebut Pemilihan Ulang Opsi Terbaik Jika Kotak Kosong Menang Pilkada 2024

1 hari lalu

Ilustrasi kotak kosong. kpu.go.id
Anggota DPR Sebut Pemilihan Ulang Opsi Terbaik Jika Kotak Kosong Menang Pilkada 2024

Dia mengatakan mustahil menunggu Pilkada untuk lima tahun ke depan apabila kotak kosong menang Pilkada 2024.


Bahas Kotak Kosong di Pilkada 2024 dengan DPR Pekan Depan, KPU dan Bawaslu Beri Respons

2 hari lalu

Ilustrasi kotak kosong. Antaranews.com
Bahas Kotak Kosong di Pilkada 2024 dengan DPR Pekan Depan, KPU dan Bawaslu Beri Respons

KPU mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah yang melawan kotak kosong pada Pilkada 2024.


Jokowi Anggap Kotak Kosong di Pilkada 2024 Bagian dari Demokrasi

3 hari lalu

Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Soponyono di kawasan Rungkut Asri Utara, Surabaya pada Jumat 6 September 2024. TEMPO/Hanaa Septiana
Jokowi Anggap Kotak Kosong di Pilkada 2024 Bagian dari Demokrasi

Menurut Jokowi, kotak kosong adalah bagian dari demokrasi di masyarakat. Kenyataan yang harus diterima.


Alasan Bawaslu Lakukan Pengawasan Melekat di Pilkada 2024

3 hari lalu

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Lolly Suhenty, menanggapi kenaikan tunjangan kinerja pegawai. Tunjangan kinerja itu dinaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Alasan Bawaslu Lakukan Pengawasan Melekat di Pilkada 2024

Bawaslu memiliki keterbatasan akses Sistem Informasi Pencalonan atau Silon KPU di Pilkada 2024.


Perpanjangan Pendaftaran Berakhir, Masih Ada 41 Daerah Miliki Calon Tunggal di Pilkada 2024

3 hari lalu

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin (tengah) bersama Anggota KPU RI August Mellaz (kiri) dan Idham Holik (kanan) memberikan keterangan kepada media terkait perkembangan penerimaan pendaftaran Pencalonan kepala daerah Pilkada Serentak Tahun 2024 di kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Perpanjangan Pendaftaran Berakhir, Masih Ada 41 Daerah Miliki Calon Tunggal di Pilkada 2024

Calon tunggal itu akan melawan kotak kosang di Pilkada 2024.


Seputar RS Kemenkes Surabaya yang Diresmikan Presiden Jokowi Hari Ini

3 hari lalu

Tangkap layar Presiden Joko Widodo meresmikan gedung Rumah Sakit (RS) Kementerian Kesehatan Surabaya di Provinsi Jawa Timur, melalui akun YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat (6/9/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Seputar RS Kemenkes Surabaya yang Diresmikan Presiden Jokowi Hari Ini

Jokowi mengharapkan RS Kemenkes di Surabaya, Jawa Timur, ini dapat menambah perbaikan layanan kesehatan publik.


5 Pilkada di Jatim Lawan Kotak Kosong, Pengamat Politik Unair Bilang Erosi Demokrasi

3 hari lalu

Ilustrasi kotak kosong. Shutterstock
5 Pilkada di Jatim Lawan Kotak Kosong, Pengamat Politik Unair Bilang Erosi Demokrasi

Lima daerah yang akan melawan kotak kosong adalah Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Gresik, Trenggalek, dan Ngawi.


Jokowi ke Jawa Timur, Bakal Resmikan Sejumlah Infrastruktur Besok

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo sebelum menuju ke  Singapura dan Malaysia melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu 7 Juni 2023. Kunjungan Presiden ke Singapura dan Malaysia untuk membicarakan hubungan bilateral dan investasi kedua negara. TEMPO/Subekti.
Jokowi ke Jawa Timur, Bakal Resmikan Sejumlah Infrastruktur Besok

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertolak menuju Provinsi Jawa Timur pada Kamis malam.


DKPP Gelar Sidang Etik terhadap Ketua Bawaslu Sleman

4 hari lalu

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito memimpin sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat 26 April 2024. Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap karena didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan Anggota KPU Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, periode 2023-2028, serta mengadukan Ketua KPU Kabupaten Puncak Natalius Tabuni dan anggota KPU Kabupten Puncak Henky Tinal dinilai tidak layak menjadi penyelenggara pemilu karena diduga sebagai anggota aktif partai politik. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
DKPP Gelar Sidang Etik terhadap Ketua Bawaslu Sleman

Sidang DKPP digelar atas adanya dugaan kecurangan seleksi rekrutmen panitia pengawas pemilu tingkat kelurahan atau desa yang bertugas dalam Pilkada.