TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang Pilkada 2024, draf rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU berisi perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah. Dalam draf rancangan itu sejumlah pasal mengalami perubahan, termasuk Pasal 11 soal persyaratan ambang batas partai politik bisa mendaftarkan pasangan calon kepala daerah.
Dalam pertimbangannya, KPU mengadaptasi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024. KPU menimbang, perubahan PKPU ini perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah.
"Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota," seperti dikutip dari draf perubahan PKPU yang dilihat Tempo, Sabtu, 24 Agustus 2024.
KPU memutuskan mengubah Pasal 11, serta menghapus Pasal 11 ayat 2 dan 3, juga menambahkan satu ayat pada Pasal 11, yakni ayat 7. Perubahan ini mengakomodir putusan MK Nomor 60 soal penurunan ambang batas pencalonan.
Dalam draf rancangan PKPU itu menyatakan, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
Pakar Soroti Pelaksanaan PKPU
Zainal Arifin Mochtar, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak perlu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan dapat langsung dilaksanakan.
Pernyataan ini merujuk pada Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang mengatur syarat usia calon kepala daerah, yang saat ini tengah menjadi sorotan.
"Ketika MK memutuskan, putusan tersebut bersifat erga omnes, artinya mengikat bagi semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu," ujar Zainal, yang akrab disapa Uceng, saat ditemui usai menghadiri diskusi bertajuk "Refleksi Penegakan Integritas Hakim untuk Peradilan Bersih" di Purwokerto, Jawa Tengah, Sabtu.
Meskipun KPU berhak membuat peraturan teknis setelah keluarnya putusan MK, Zainal menekankan bahwa aturan tersebut hanya boleh sebatas penyesuaian teknis pelaksanaan pilkada, bukan untuk mengubah substansi putusan MK.
Selain itu, Zainal menegaskan bahwa KPU tidak perlu berkonsultasi dengan pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum menerapkan putusan MK, karena putusan tersebut merupakan hasil judicial review yang bersifat self-executing, atau dapat langsung dilaksanakan oleh KPU tanpa perlu instrumen tambahan.
"Putusan MK bisa langsung dieksekusi oleh KPU tanpa perlu alat eksekusi lainnya. Penyesuaian boleh dilakukan, tetapi tidak wajib," ujarnya.
PKPU Tetap Berjalan
Di sisi lain, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin memastikan bahwa pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2024 akan mengacu pada PKPU yang telah disesuaikan dengan putusan MK. Afifuddin menyatakan bahwa proses pendaftaran pada 27–29 Agustus mendatang akan memedomani aturan yang telah memasukkan materi putusan MK, termasuk ketentuan baru mengenai syarat usia calon, ambang batas pencalonan, serta aturan kampanye di perguruan tinggi yang turut diubah oleh MK.
Dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, MK menyatakan bahwa partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPRD tetap dapat mencalonkan pasangan calon. Penghitungan syarat pencalonan hanya didasarkan pada perolehan suara sah dalam pemilu di daerah terkait. Sementara dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU.
MICHELLE GABRIELA | NOVALI PANJI NUGROHO
Pilihan Editor: DPR Sahkan Revisi PKPU Ikuti Putusan MK, Anies Singgung Sikap Kenegarawanan
