Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aksi Mahasiswa di Berbagai Daerah Gelar Protes DPR Soal Anulir Putusan MK

image-gnews
Ribuan massa menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar), Jalan Diponegoro, Bandung pada Kamis, 22 Agustus 2024. TEMPO/Hatta Muarabagja
Ribuan massa menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar), Jalan Diponegoro, Bandung pada Kamis, 22 Agustus 2024. TEMPO/Hatta Muarabagja
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPada 20 Agustus 2024, putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas Pilkada sesuai DPT masing-masing. MK juga menetapkan putusan 70/PUU-XXII/2024 terkait penetapan batas usia calon kepala daerah minimal 30 tahun saat penetapan calon oleh KPU.

Namun, pada 21 Agustus 2024, Baleg DPR menggelar rapat membahas revisi UU Pilkada yang menolak dua putusan MK tersebut. Kemudian, pada 22 Agustus 2024, aksi mahasiswa sebagai bentuk perlawanan putusan Baleg DPR digelar tersebar di seluruh Indonesia.

Sejumlah demonstran yang menolak revisi UU Pilkada memasuki kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 22 Agustus 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman

Jakarta

Mahasiswa dan elemen masyarakat lain berkumpul di Gedung DPR RI untuk menolak putusan Baleg DPR terhadap putusan MK. Bahkan, dalam aksi mahasiswa tersebut, beberapa massa demo menjebol pagar depan Gedung DPR RI pada pukul 14.30. Namun, saat dijebol, perwakilan mahasiswa UI, UGM, ITB dan Universitas Brawijaya meminta waspada terhadap anarkistis.

“Hati-hati, hati-hati provokasi,” kata Ketua BEM UI, Verrel Uziel di depan gedung DPR. 

Selain mahasiswa, aksi tersebut juga diramaikan oleh para komika dan artis, yaitu Bintang Emon, Mamat Alkatiri, Arie Kriting, Reza Rahadian, dan Joko Anwar.

Ribuan massa mengepung Istana Kepresidenan Gedung Agung pasca DPR menyetujui revisi RUU Pilkada dan menganulir putusan MK di Yogyakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono

Yogyakarta

Berbagai elemen kampus dan aktivis turun dalam gerakan protes langkah DPR terhadap putusan MK dalam Gerakan Jogja Memanggil. Massa aksi bergerak dari titik kumpul di Lapangan Parkir Abu Bakar Ali, Malioboro menuju DPRD DIY, lalu lanjut ke depan Istana Gedung Agung dan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Menteri Aksi dan Propaganda BEM UGM, Arga Luthfi menyampaikan, aksi tersebut menuntut pembatalan RUU Pilkada yang dinilai bisa melanggengkan kekuasaan politik dinasti Jokowi.

“Kami menolak politik dinasti dan juga pencerabutan demokrasi yang dilakukan oleh satu pihak tertentu,” ujar  Arga. 

Bandung

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ribuan massa menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar) yang dipimpin oleh Komunitas Aksi Kamisan Bandung. Massa tiba di depan Gedung DPRD Jabar pada pukul 11.50 WIB. Salah satu Koordinator Aksi, Indra menyebut aksi ini tidak hanya menolak revisi UU Pilkada, tetapi juga menyuarakan isu-isu penting lain.

“Hari ini adalah bentuk suara atau bentuk seruan secara umum, secara terbuka, itu (RUU Pilkada) hanya salah satunya. Mari terus bangkit berdiri melawan tirani dan ketidakadilan,” kata Indra.

Demo di bawah jembatan layang Kota Makassar, Kamis siang 22 Agustus 2024. TEMPO/Didit Hariyadi

Makassar

Aksi massa kawal putusan MK dan menolak RUU Pilkada juga dilakukan oleh ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang berlangsung kondusif. Aksi ini ditanggapi oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari yang akan mengawal tuntutan ke DPR RI.

"Saya akan berusaha mengawal aspirasi adik-adik yang disampaikan, selanjutnya pada sampai pemerintah pusat. Hidup mahasiswa," kata Andi Ina.

Kalimantan Timur

Berdasarkan Antara, mahasiswa dan akademisi dari berbagai universitas di Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Gerbang Universitas Mulawarman. 

"Demokrasi kita dibelenggu oleh kartel politik. Inilah panggilan sejarah bagi kaum muda untuk bergerak," ujar akademisi hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah 

Selain tolak revisi UU Pilkada, aksi mahasiswa ini juga menuntut stop komersialisasi pendidikan, tolak revisi UU TNI-Polri, wujudkan reforma agraria sejati, tolak revisi UU Penyiaran, sahkan RUU Masyarakat Adat, dan usut tuntas pelanggaran HAM berat. 

RACHEL FARAHDIBA R  | RICKY JULIANSYAH | PRIBADI WICAKSONO | SEPTIA RYANTHIE | HATTA MUARABAGJA

Pilihan Editor: Dua Jurnalis Tempo Diduga Jadi Korban Represif Aparat Saat meliput Demo Kawal Putusan MK

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Komnas HAM Sebut Kepolisian Aktor Paling Sering Muncul di Kasus Dugaan Pelanggaran HAM

2 jam lalu

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah memaparkan catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2023 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 25 Januari 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Komnas HAM Sebut Kepolisian Aktor Paling Sering Muncul di Kasus Dugaan Pelanggaran HAM

Komnas HAM kembali menyoroti kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian selama aksi Peringatan Darurat Kawal Putusan MK pada akhir Agustus lalu


TAUD Sebut Ada 254 Korban Brutalitas Aparat di Demonstrasi Kawal Putusan MK

3 jam lalu

Massa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia Jawa Barat menembakkan kembang api ke arah polisi saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Jumat 23 Agustus 2024. Aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan dalam pilkada serta tolak RUU Pilkada tersebut berakhir dengan gesekan antara mahasiswa dan polisi. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
TAUD Sebut Ada 254 Korban Brutalitas Aparat di Demonstrasi Kawal Putusan MK

TAUD menyatakan berhasil mengidentifikasi 254 korban kekerasan fisik yang dilakukan aparat saat demonstrasi Kawal Putusan MK.


ICJR Apresiasi Jaksa Tuntut Bebas Nyoman Sukena Kasus Landak Jawa, Harapkan Jaksa Berlaku Sama pada Kasus Serupa

4 jam lalu

Terdakwa I Nyoman Sukena memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Kamis, 19 September 2024. Foto: ANTARA/Rolandus Nampu
ICJR Apresiasi Jaksa Tuntut Bebas Nyoman Sukena Kasus Landak Jawa, Harapkan Jaksa Berlaku Sama pada Kasus Serupa

JPU Kejaksaan Tinggi Bali menuntut bebas I Nyoman Sukena dalam kasus landak Jawa dalam sidang agenda pembacaan tuntutan di PN Denpasar, Bali.


DPR Sahkan RUU Kementerian Negara, Ada 6 Poin Perubahan

7 jam lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan RUU Kementerian Negara, Ada 6 Poin Perubahan

DPR mengesahkan RUU Kementerian Negara hari ini. Ada enam poin perubahan yang disepakati dalam revisi.


DPR Sahkan Revisi UU Wantimpres Jadi Undang-Undang

9 jam lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
DPR Sahkan Revisi UU Wantimpres Jadi Undang-Undang

Rapat paripurna DPR mengesahkan revisi UU Wantimpres pada hari ini. Seluruh fraksi telah menyatakan persetujuannya atas revisi UU ini.


Ragam Respons ihwal PKB Rekrut Kaum Muda Jadi Pengurus, Ada Ais dan Gielbran

12 jam lalu

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengumumkan susunan kepengurusan dewan pengurus pusat (DPP) periode 2024-2029. Pengumuman itu disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Tempo/Savero Aristia Wienanto
Ragam Respons ihwal PKB Rekrut Kaum Muda Jadi Pengurus, Ada Ais dan Gielbran

Ais Shafiyah Asfar ditunjuk sebagai Ketua Harian PKB dan Gielbran M. Noor sebagai Wakil Ketua Harian. Apa alasannya?


Cerita Gielbran dari Ketua BEM UGM Jadi Wakil Ketua Harian PKB

13 jam lalu

Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor. Tempo/Pribadi Wicaksono
Cerita Gielbran dari Ketua BEM UGM Jadi Wakil Ketua Harian PKB

Kisah Gielbran dari Ketua BEM UGM menjadi Wakil Ketua Harian PKB.


Kader Partai Buruh Diminta Tetap Kawal Demokrasi

1 hari lalu

Ketua Tim Kuasa Hukum Partai Buruh dan Partai Gelora, Said Salahudin (tengah), usai menyerahkan permohonan uji materiil UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 21 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahim Sari
Kader Partai Buruh Diminta Tetap Kawal Demokrasi

Partai Buruh meminta kadernya tetap mengawal demokrasi meski tidak lolos ke parlemen.


Taman Pintar - Yogyakomtek Gelar Kompetisi Robotik Seru Akhir Pekan Ini di Jogja Expo Center

1 hari lalu

Kontes robotik sepak bola UGM di Yogyakarta. Dok.istimewa
Taman Pintar - Yogyakomtek Gelar Kompetisi Robotik Seru Akhir Pekan Ini di Jogja Expo Center

Wisatawan bisa melihat kontes robot, pameran teknologi, hingga e-sport di Yogyakomtek Taman Pintar Yogyakarta akhir pekan ini.


Baleg Sepakati Semua Anggota DPR, Tenaga Ahli dan ASN Dapat Tanda Jasa Kehormatan

1 hari lalu

Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya saat mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Badan Legislasi DPR RI mengesahkan peraturan DPR RI tentang pemberian tanda kehormatan kepada Anggota DPR RI pada akhir masa Keanggotaan yang dinilai berjasa atas pengabdian dan kesetiaannya menggaungkan suara rakyat. TEMPO/M Taufan Rengganis
Baleg Sepakati Semua Anggota DPR, Tenaga Ahli dan ASN Dapat Tanda Jasa Kehormatan

Semua anggota DPR periode 2019-2024 akan mendapatkan tanda jasa kehormatan.