Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

5 Hal Menjelang Munas Golkar, Tanggapan Luhut hingga Jusuf Kalla

image-gnews
Logo Partai Golkar
Logo Partai Golkar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah dipilih menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri, Agus Gumiwang Kartasasmita akan berfokus Musyawarah Nasional atau Munas. 

Agus Gumiwang mengatakan, penunjukan dirinya untuk mengantar partainya sampai penyelenggaraan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) dan musyawarah nasional (Munas) ke-11 Golkar. Dua agenda itu, kata Agus, terkhusus munas, perlu diadakan secepatnya lantaran Golkar dalam waktu dekat akan menghadapi agenda-agenda besar kenegaraan. Menurut dia, Golkar memerlukan ketua umum yang definitif. 

"Tanggal 20 Agustus kami rencanakan pembukaan rapimnas di pagi hari kemudian malam harinya 20 Agustus malam kami rencanakan agenda pembukaan munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta," kata Agus, Selasa, 13 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Tentang Munas Golkar

1. Luhut: “Mana Saya Tahu"

Politikus senior Golkar Luhut Binsar Pandjaitan enggan  banyak berkomentar mengenai rencana partai itu mempercepat Musyawarah Nasional (Munas). “Mana saya tahu. Nanti kau tanya mengenai air pollution akan saya jawab,” kata Luhut di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 14 Agustus 2024, saat ditanya dukungannya soal rencana Golkar mempercepat Munas.

Begitu pula dengan langkah Golkar dalam Munas nanti, ia juga tak mau berkomentar. Mengenai peluang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengisi posisi ketua umum definitif pengganti Airlangga Hartarto, Luhut hanya merespons singkat. “Bagus bagus saja (kalau Bahlil mau maju sebagai Ketua Umum), itu kan haknya Munas,” ucapnya.

2. Mahfud Md

Ketika mengisi kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu, 14 Agustus 2024, mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud Md mendapat pertanyaan dari mahasiswa soal dugaan mundurnya Airlangga Hartarto.

Mahfud meminta peserta kuliah tersebut menyimak kembali pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang sudah merespons soal mundurnya Airlangga. "Kata Pak Jokowi, kan, tidak ikut-ikut itu soal mundurnya Airlangga karena itu urusan Golkar," kata Mahfud pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Mahfud mengatakan, ihwal mana yang benar dan tidak akan terlihat saat  Munas Golkar mendatang. "Di Munas Partai Golkar nanti akan terjawab kecurigaan saudara, apakah prasangka Jokowi ingin menguasai Golkar melalui menterinya itu terbukti atau hanya husnuzan saja," ujarnya.

3. Bahlil Memenuhi Syarat

Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid mengatakan, dalam setiap Munas Golkar akan ada perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Menurut dia, AD/ART harus dinamis dan antisipatif terhadap perkembangan situasi nasional. Perubahan AD/ART, kata dia, merupakan kewenangan peserta musyawarah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ini harus disesuaikan dengan antisipatif keadaan, seperti Munas lalu kami ubah anggaran dasar beberapa pasal," kata Nurdin di Jakarta, Rabu,14 Agustus 2024 dikutip dari Antara

Namun, Nurdin menyebut bahwa AD/ART itu tidak boleh diubah hanya untuk kepentingan seseorang saja. Nurdin telah menyatakan dukungan untuk Bahlil Lahadalia maju sebagai calon Ketua Umum Golkar dan memandang AD/ART tidak perlu diubah jika Bahlil ingin mencalonkan diri sebab sudah memenuhi syarat.

"Dia pernah menjadi pengurus Golkar, dan persyaratannya minimal 5 tahun, dan satu periode itu sudah cukup, dan Pak Bahlil memenuhi syarat itu," ucapnya.

4. Jusuf Kalla Ingin Munas Tetap Desember

Politikus senior Golkar Jusuf Kalla menginginkan Munas Golkar agar tetap digelar pada Desember 2024. Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, mengatakan bahwa Wakil Presiden 2014-2019 ini selalu taat azas. Husain mengingatkan Munas Golkar diagendakan pada Desember, sebagaimana diputuskan oleh mekanisme internal sendiri.

“Sikap Pak JK ini sejalan dengan keputusan partai. Jadi, bukan soal menolak atau tidak. Tapi, kepatuhan terhadap apa yang sudah diputuskan sesuai mekanisme organisasi,” kata Husain melalui pesan singkat kepada Tempo pada Selasa, 13 Agustus 2024.

5. Jadwal Munas Golkar Berdekatan dengan Hajat PKB dan PAN

Sejumlah partai politik mengadakan pemilihan ketua umum pada akhir Agustus 2024. Mulai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Golkar. Pemilihan ketua umum yang menjadi salah satu agenda muktamar PKB yang diagendakan di Bali pada 24-25 Agustus 2024.

PAN akan menggelar kongres keenam di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, pada 23-24 Agustus 2024. Adapun rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar akan diadakan pada 20 Agustus 2024.

DANIEL A. FAJRI | HENDRIK YAPUTRA | PRIBADI WICAKSONO | ANTARA

Pilihan Editor: Idrus Marham Gencar Mendukung Bahlil Jadi Ketua Umum Golkar Pengganti Airlangga Hartarto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Serba-serbi Kabinet Prabowo: Jumlah Menteri hingga Tanggapan Berbagai Partai

8 jam lalu

Presiden Terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik saat Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Dalam kegiatan tersebut, beberapa tokoh partai dan menteri terlihat hadir, di antaranya Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menparekraf Sandiaga Uno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, serta sejumlah pemimpin dan petinggi partai politik lainnya. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Serba-serbi Kabinet Prabowo: Jumlah Menteri hingga Tanggapan Berbagai Partai

Isu mengenai susunan menteri dalam kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto terus menjadi sorotan


Riza Patria Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ini Alasannya Mundur dari Pilkada Tangsel?

2 hari lalu

Bakal calon wali kota Tangerang Selatan Ahmad Riza Patria (kanan) Bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan Marshel Widianto (kiri) di Basecamp DPP PSI, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat pada Senin sore 26 Agustus 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian.
Riza Patria Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ini Alasannya Mundur dari Pilkada Tangsel?

Ahmad Riza Patria dipastikan oleh Ridwan Kamil menjadi Ketua Tim Kampanye Ridwan Kamil-Suswono dalam Pilkada Jakarta 2024. Lantas, bagaimana profilnya?


Alasan Kosgoro Sebut Sejumlah Kadernya Siap Ditunjuk Jadi Menteri Prabowo

2 hari lalu

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono
Alasan Kosgoro Sebut Sejumlah Kadernya Siap Ditunjuk Jadi Menteri Prabowo

Kosgoro menyerahkan sepenuhnya nomenklatur maupun jumlah kementerian kepada Prabowo.


Legislator Golkar Sebut Syarat Calon Menlu di Pemerintahan Prabowo, Apa Saja?

2 hari lalu

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono di Jakarta, Jumat, 13 September 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Legislator Golkar Sebut Syarat Calon Menlu di Pemerintahan Prabowo, Apa Saja?

Legislator Golkar Dave Laksono yakin Prabowo akan memilih sosok terbaik untuk menjadi Menlu.


Catatan Legislator Golkar buat Pemerintahan Prabowo Tentang Kementerian Komunikasi

2 hari lalu

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono
Catatan Legislator Golkar buat Pemerintahan Prabowo Tentang Kementerian Komunikasi

Politikus Golkar meminta permasalahan di Kementerian Komunikasi menjadi catatan pemerintahan Prabowo mendatang. Peretasan PDNS dan maraknya judi onlin


Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

3 hari lalu

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung menemui Menteri Pertananan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di sela acara kunjungan Paus Fransiskus di Istana Negara, Rabu, 4 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Golkar menyatakan penambahan jumlah di kabinet Prabowo mendatang tak akan menjadi masalah jika sesuai dengan kebutuhan.


Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

3 hari lalu

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono
Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

Dave Laksono, meyakini kemungkinan presiden menambah jumlah kementerian dengan adanya revisi UU Kementerian Negara, tidak akan membebani APBN


Tanggapan Sederet Tokoh Politik Mengenai Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati

4 hari lalu

Capres - cawapres no urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berserta istrinya Nur Asia Uno berfoto selfie bersama Presiden RI ke-4 dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Menteri Puan Maharani menjelang Debat Pilpres 2019 perdana di Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Sejumlah tokoh mengunggah foto-fotonya menjelang debat di media sosial. Instagram/@Pramonoanungw
Tanggapan Sederet Tokoh Politik Mengenai Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati

Deretan reaksi muncul dari berbagai tokoh tentang wacana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati.


Pilkada Surabaya: Petahana Eri Cahyadi-Armuji Lawan Kotak Kosong, Semua Parpol Mengusung Mereka

5 hari lalu

Pasangan bakal Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji. ANTARA/HO-Relawan Eri-Armuji
Pilkada Surabaya: Petahana Eri Cahyadi-Armuji Lawan Kotak Kosong, Semua Parpol Mengusung Mereka

Petahana Kota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji akan menghadapi kotak kosong pada Pilkada Surabaya 2024. Ia diusung 18 partai politik.


3 dari 5 Anggota Baru BPK yang Disahkan DPR dari Parpol, Ini Profil Mereka

6 hari lalu

Anggota baru BPK, searah jarum jam: Daniel Lumban Tobing, Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Fathan Subchi, Budi Prijono (FOTO: X.com/@BPKRI, . BPK RI, TEMPO/M Taufan Rengganis, Oji/Novel,  Kemhan.go.id)
3 dari 5 Anggota Baru BPK yang Disahkan DPR dari Parpol, Ini Profil Mereka

DPR menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi XI terhadap lima anggota terpilih BPK periode 2024-2029.