Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Idrus Marham Gencar Mendukung Bahlil Jadi Ketua Umum Golkar Pengganti Airlangga Hartarto

image-gnews
Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham memberikan keterangan soal suksesi kepemimpinan usai mundurnya Airlangga Hartarto sebegai ketua umum saat konferensi pers di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024. Idrus mengklaim kader Golkar Bahlil Lahadalia telah memenuhi syarat sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar karena sebelumnya pernah menjabat sebagai Bendahara DPD I Partai Golkar Papua. TEMPO/Ilham Balindra
Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham memberikan keterangan soal suksesi kepemimpinan usai mundurnya Airlangga Hartarto sebegai ketua umum saat konferensi pers di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024. Idrus mengklaim kader Golkar Bahlil Lahadalia telah memenuhi syarat sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar karena sebelumnya pernah menjabat sebagai Bendahara DPD I Partai Golkar Papua. TEMPO/Ilham Balindra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Isyarat kuat bahwa Bahlil Lahadalia akan dijadikan Ketua Umum Golkar menggantikan Airlangga Hartarto diungkapkan Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Golkar, Idrus Marham.

Idrus menyatakan bahwa sekitar 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar dari berbagai daerah di Indonesia telah menyatakan dukungannya untuk Bahlil. Ia meyakini bahwa dukungan penuh dari seluruh 38 provinsi di Indonesia hanya tinggal menunggu waktu untuk terwujud. "(Provinsi) yang lain itu menyusul. Hanya masalah teknis," katanya. 

Lebih lanjut, mantan Menteri Sosial itu menyebut dukungan sederet DPD Golkar kepada Bahlil sudah dimuat secara resmi dalam bentuk surat. "Dukungannya mencalonkan Bahlil sebagai ketua umum. Mengganti Airlangga," kata dia. 

Mulusnya pencalonan Bahlil disebut-sebut karena mendapat karpet merah dari Istana. Namun, Presiden Joko Widodo membantah cawe-cawe internal Golkar. "Tidak ada," ujar Jokowi di IKN pada Senin, 13 Agustus 2024.

Idrus Marham dengan tegas pula menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada campur tangan atau intervensi dari Presiden Joko Widodo maupun orang-orang di lingkaran dekatnya di Istana terhadap Bahlil Lahadalia.

Menurut Idrus, meskipun ada pertemuan antara Presiden Jokowi dan Bahlil beberapa hari sebelum Airlangga Hartarto mengundurkan diri, ia meyakini bahwa pertemuan tersebut tidak ada hubungannya dengan urusan internal partai. Idrus menilai pertemuan itu murni urusan pemerintahan atau agenda lainnya yang tidak terkait dengan pencalonan Bahlil sebagai ketua umum.

“Kalau pun ketemu empat mata, ya sebagai presiden dan menteri, tak ada masalah,” kata Idrus Marham saat jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Bahlil Lahadalia saat ini merupakan Menteri Investasi dan kepala badan koordinasi penanaman modal dalam Kabinet Indonesia Maju, yang dipimpin oleh Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Dia menyebut pernyataan yang menyebut ada “cawe-cawe” Istana itu hanya sebatas asumsi. “Pak Jokowi (bakal menjadi) mantan presiden dan punya legacy (warisan), apalagi?” kata Idrus merespons pertanyaan wartawan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Idrus mengungkap dirinya memberikan dukungan kepada Bahlil untuk maju sebagai Ketua Umum Golkar definitif menggantikan Airlangga Hartarto yang mundur pada Ahad lalu. "Sudah bagus, Adinda. Sudah berada di jalan yang benar," ujar Idrus menirukan ucapannya kepada Bahlil.

Idrus menerangkan bahwa Bahlil sempat bertanya soal alasan dirinya harus maju sebagai Ketum Golkar. Idrus meyakinkan Bahlil untuk tetap maju karena memiliki kompetensi yang memadai untuk memimpin Golkar. 

Mantan menteri sosial itu juga mengatakan bahwa dirinya tak rela jika ada sosok yang menolak Bahlil menjadi Ketum Golkar. Idrus mengklaim menjadi orang pertama yang menginginkan Bahlil memegang pucuk tertinggi partai berlambang pohon beringin itu. 

Tak sampai di situ, Idrus menyatakan bahwa dirinya tak meminta imbalan apapun jika Bahlil terpilih menjadi Ketum Golkar.  "Untuk apa saya punya posisi? Tanpa posisi saya bisa berperan," ujarnya. 

Idrus berpendapat bahwa Bahlil memenuhi syarat sebagai calon ketua umum karena pernah menjadi pengurus DPD I Golkar meski tak menjabat sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) satu periode. 

Idrus menolak anggapan bahwa Bahlil tidak memenuhi syarat sebagai calon ketua umum partai berlambang pohon beringin itu. "Memenuhi syarat ya secara organisatoris seperti itu. Bahkan, kalau kita ingin bandingkan dengan kader-kader yang ada, justru ya saudara Bahlil ini adalah kader plus," ujarnya. 

SUKMA KANTHI NURANI  | SAVERO ARISTIA WIENANTO

Pilihan Editor: Pro-Kontra Bahlil Gantikan Airlangga Hartarto Jadi Ketua Umum Golkar, Idrus Marham Vs Agung Laksono

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Presiden Jokowi Sahkan Pemberlakuan Visa Bebas Kunjungan, Ini Daftar 13 Negaranya

1 jam lalu

Presiden Jokowi. Humas Setkab - HIM
Presiden Jokowi Sahkan Pemberlakuan Visa Bebas Kunjungan, Ini Daftar 13 Negaranya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi memberlakukan bebas visa ketika berkunjung ke Indonesia bagi 13 negara.


Sama-sama Anak Pejabat, Ini Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Kaesang Menurut KPK

1 jam lalu

Kaesang Pangarep mendatangi gedung KPK, Selasa, 17 September 2024. Foto: Istimewa
Sama-sama Anak Pejabat, Ini Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Kaesang Menurut KPK

KPK menjelaskan perbedaan antara kasus Mario Dandy dan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep


Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

11 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

Jokowi mengklaim tidak membuka keran ekspor pasir laut. Menurut dia, komoditas yang diizinkan diekspor adalah hasil sedimentasi. Apa beda keduanya?


Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

11 jam lalu

Kaesang Pangarep, dari dalam mobil yang ditumpanginya di gedung ACLC Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

Jokowi menyebut Kaesang ke KPK karena semua warga sama di depan hukum, IM57+ Institute minta motif pemberian tumpangan jet pribadi didalami.


Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

12 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kanan) didampingi isteri Wury Maruf Amin (kanan) menyapa jemaah saat melepas keberangkatan jamaah calon haji kloter pertama provinsi Aceh dari dalam pesawat Garuda GA777 di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Aceh, Rabu, 29 Mei 2024. Sebanyak 393 jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Aceh mulai diberangkatkan ke tanah suci dalam penyelenggaraan haji tahun 1445H/2024. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

Menjelang berakhirnya masa jabatan, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan salam perpisahan dan memohon maaf atas segala kekurangannya selama menjabat.


Kadin Indonesia akan Beri Sanksi Peserta Munaslub yang Dianggap Ilegal

12 jam lalu

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid (tengah) beserta Kepala Kadin Daerah usai konferensi pers terkait Munaslub di Jakarta, Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad, 15 September 2024. Keterangan pers tersebut menolak dan menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia pada Sabtu, 14 September tidak sah. TEMPO/Ilham Balindra
Kadin Indonesia akan Beri Sanksi Peserta Munaslub yang Dianggap Ilegal

Dewan Pengurus Kadin melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan kajian mengenai penyelenggaraa Munaslub. Siapkan sanksi bagi peserta Munaslub Kadin.


Kaesang Mengaku Bukan Pejabat tapi Gunakan Fasilitas Negara yang Melekat, Apa Saja?

12 jam lalu

Kaesang Pangarep, dari dalam mobil yang ditumpanginya di gedung ACLC Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Kaesang Mengaku Bukan Pejabat tapi Gunakan Fasilitas Negara yang Melekat, Apa Saja?

Kaesang menyebut kedatangannya ke KPK bukan sebagai pejabat, tetapi dia menikmati beberapa fasilitas negara. Apa saja?


Tes Wawancara Capim KPK Selesai, Pansel Bakal Pangkas 10 Nama

13 jam lalu

Ketua Pansel Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Muhammad Yusuf Ateh memberikan keterangan pers  terkait pengumuman hasil Tes Assessment di Lobby Gedung Utama, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 11 September 2024. Pansel KPK mengumumkan sebanyak 20 orang calon pimpinan KPK dan 20 orang calon Dewas KPK lolos seleksi profile assessment dan selanjutnya akan menjalani tes wawancara serta kesehatan pada 17 hingga 20 September 2024. TEMPO/Subekti
Tes Wawancara Capim KPK Selesai, Pansel Bakal Pangkas 10 Nama

Pansel bakal memilih 10 nama Capim KPK yang selanjutnya diserahkan ke presiden untuk kemudian menjalani fit and proper test di DPR


Basuki Hadimuljono Soal Keppres Pemindahan Ibu Kota yang Belum Diteken Jokowi: Tanya Beliau

16 jam lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Rapat tersebut membahas penyesuaian alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan rincian kegiatan masing-masing unit Eselon I Kementeria PUPR dalam RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Basuki Hadimuljono Soal Keppres Pemindahan Ibu Kota yang Belum Diteken Jokowi: Tanya Beliau

Soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, Jokowi mengatakan kesiapan ekosistem menjadi hal yang mesti diperhitungkan sebelum meneken Keppres


Kaesang Klarifikasi Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi ke KPK, Jokowi: Semua Sama di Mata Hukum

18 jam lalu

Kaesang Pangarep (kiri) memberikan klarifikasi di gedung ACLC Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Kaesang Pangarep yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia memberikan klarifikasi ke KPK terkait laporan pengaduan masyarakat yang tengah di proses oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat KPK dalam dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE milik Garena Online (private) Limited, unit bisnis SEA  Group, dipergunakan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono.TEMPO/Imam Sukamto
Kaesang Klarifikasi Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi ke KPK, Jokowi: Semua Sama di Mata Hukum

Presiden Jokowi buka suara ihwal klarisikasi putra bungsunya, Kaesang Pangarep ke KPK.