TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut upaya penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan pendekatan lokal, utamanya penanganan di wilayah timur Indonesia.
"Pemerintah daerah untuk terus proaktif melakukan terobosan penanganan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan lokal. Pejabat daerah harus sering-sering ke bawah untuk tahu persis permasalahan di lapangan," ujar Muhadjir di Jakarta, Senin, 12 Agustus 2024.
Menko PMK itu mengatakan, sudah 95 persen pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang telah mengintegrasikan dokumen perencanaan daerah dengan penanganan kemiskinan ekstrem melalui upaya penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, serta meminimalkan kantong kemiskinan.
Dokumen perencanaan tersebut mesti dibuat dengan mempertimbangkan pendekatan-pendekatan lokal agar berjalan selaras antara program dengan langkah taktis penghapusan kemiskinan ekstrem di lapangan.
"Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras, kolaborasi, kerja sama, dan kesungguhannya dalam upaya untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022," kata dia.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono mengatakan, Kemenko PMK akan terus mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan kondisi budaya dan kewilayahan masing-masing.
"Integrasi pembangunan dan budaya kewilayahan menjadi perhatian penting dan menjadi salah satu prioritas yang kami dorong kepada pemerintah daerah," ujar Nunung.
Dalam beberapa waktu ke belakang, Kemenko PMK intens melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kebijakan terkait dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Ia berharap dengan rencana aksi serta pemetaan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan daerah, kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa sesuai target yang ditentukan.
Pilihan Editor: Jusuf Hamka Resmi Mundur dari Golkar: Tidak Boleh Berpolitik Lagi
