TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Luluk Nur Hamidah menanggapi pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dia mengaku kaget dan sempat tak percaya atas langkah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mundur dari pimpinan partai beringin itu.
"Semoga pengunduran diri Ketua Umum Golkar bukan bagian dari politik cawe-cawe pihak luar yang menggunakan berbagai instrumen kekuasaan untuk mengendalikan partai politik," katanya saat dihubungi, Minggu, 11 Agustus 2024.
Dia berharap, demokrasi di Indonesia bisa semakin kuat dan sehat di masa mendatang. Meski begitu, ia menyebut bahwa partainya membatasi diri untuk tidak terlalu ingin tahu urusan internal di partai lain.
Luluk menilai, jajaran Partai Golkar memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai dinamika politik, baik di internal maupun eksternal. "Kita beri kesempatan untuk Golkar melakukan konsolidasi," ujarnya.
Airlangga Hartarto meneken surat pengunduran diri sebagai pimpinan Golkar sejak Sabtu, 10 Agustus 2024. Dalam pidatonya, Airlangga menyebut proses pengunduran diri dan mekanisme setelahnya bakal dilakukan dengan damai, tertib, dan menjunjung muruah Golkar.
Beberapa pengurus Golkar mengungkap, akan ada sejumlah skenario yang berjalan usai Airlangga mundur dari pucuk pimpinan partai. Pertama, adalah menunjuk Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Agus Gumiwang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian.
Hubungan Airlangga dan Agus juga disebut-sebut sedang tidak baik. Selanjutnya, adalah mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang rencananya bakal digelar pada akhir Agustus 2024. Nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga disebut-sebut bakal menjadi Ketua Umum Golkar yang menggantikan Airlangga.
Koran Tempo pada 4 Maret 2024, juga mewartakan manuver Bahlil Lahadalia merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar dari Airlangga. Langkah Bahlil itu disebut-sebut atas restu Presiden Jokowi. Skenario Bahlil mengambil alih Golkar, memungkinkan Jokowi untuk menjadi Ketua Dewan Pembina partai beringin.
Sebelum keputusan Airlangga mengundurkan diri dibuat, kursi Ketua Umum Golkar telah digoyang sejak pertengahan tahun lalu. Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam telah meminta Airlangga untuk mundur. Ridwan juga mengusulkan partainya agar segera menggelar Munaslub untuk menggeser Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar telah berhembus sejak pertengahan tahun lalu.
Saat itu, posisi Airlangga dari pucuk pimpinan Golkar ingin didongkel lantaran dianggap gagal membawa mandat partai untuk diusung pada Pilpres 2024. Golkar memberi mandat kepada Airlangga untuk menjadi calon presiden dari Golkar. Namun, Airlangga dianggap tidak bisa menyodorkan dirinya untuk berlaga di Pilpres 2024.
Airlangga juga diterpa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau bahan baku minyak goreng. Airlangga, yang juga Menteri Koordinator Perekonomian itu juga sudah diperiksan oleh Kejaksaan Agung pada Juli 2023.
Majalah Tempo pernah menulis soal Presiden Joko Widodo yang disinyalir ingin menguasai Golkar lewat Bahlil. Simak laporannya di sini.
