TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkap alasannya mundur dari jabatan Sekretaris Kabinet. Pramono tidak ingin mengganggu kinerja kabinet Presiden Joko Widodo akibat aktivitas kampanyenya untuk pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta.
"Karena 22 September hari penetapan (calon gubernur Jakarta), saya tidak mau ketika sudah ditetapkan, saya tetap menjadi beban di kantor ini (Sekretariat Kabinet)," ujar Pramono saat ditemui di Aula Krida Bhakti, Kementerian Sekretariat Negara, Jumat, 20 September 2024.
Pramono menyampaikan tidak ada yang mempermasalahkan dirinya saat mundur sebagai Sekretaris Kabinet. Menurut dia, Presiden Jokowi juga tidak menyoalkan hal tersebut. Bahkan, Pelaksana Tugas Sekretaris Kabinet yang baru juga telah didapatkan, yakni Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.
Selama menjadi Sekretaris Kabinet, Pramono mengklaim sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Bahkan di masa jabatannya selama dua periode itu, muncul banyak perubahan di Sekretariat Kabinet.
"Seskab saat ini sudah menjadi lembaga yang sangat disegani, dihormati. Hampir semua keputusan penting Alhamdulillah bisa dijalankan dengan baik," ujar Pramono.
Pramono juga meyakini Presiden Jokowi dan pejabat lainnya di kabinet merasakan kiprahnya sebagai Sekretaris Kabinet. Terlebih ketika dia meninggalkan jabatan itu, tidak ada pekerjaan yang cukup berat dititipkannya kepada pelaksana tugas selanjutnya. Sebab, seluruh mekanisme kerja telah diatur dalam sistem yang terstruktur.
"Saya yakin seyakin-yakinnya, apa yang saya siapkan, pasti akan diapresiasi. Apa yang saya lakukan selama ini juga akan diapresiasi," ujar Pramono. "Selama dua periode memimpin Seskab, saya juga sangat dekat dengan seluruh staf dan pejabat, memang saya bekerja dengan memberikan hati supaya bahagia."
Pramono Anung maju sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Ia berpasangan dengan Rano Karno, sesama kader PDIP. Ia mengajukan pengunduran diri per 22 September 2024.
Pilihan Editor: Mundur dari Seskab, Pramono Anung Sebut Tak Masalah Penggantinya Bukan dari PDIP
