TEMPO.CO, Jakarta - Kesaksian Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba menyeret nama anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kahiyang Ayu, dan menantunya, Bobby Nasution.
Sejumlah partai politik seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) buka suara. Pihak Istana pun memberikan respons bantahan.
Berikut beragam respons ihwal dugaan Kahiyang-Bobby Nasution mengelola tambang yang dihimpun dari Tempo.
PKS: Tambah runyam dunia pertambangan
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan permainan tambang nikel milik Bobby di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku.
"Kalau keterangan ini benar, menambah runyam dunia pertambangan minerba yang sudah memprihatinkan," kata Mulyanto melalui keterangan tertulis, Senin, 5 Agustus 2024.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti keterangan dalam persidangan itu. Sebab, Mulyanto berujar, kasus ini sangat penting lantaran melibatkan sosok spesial dari keluarga Istana yang dekat dengan pusat kekuasaan. "Bila terbukti, harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku," ujarnya.
Lebih lanjut, Mulyanto mengatakan, pemerintah mestinya merealisasikan pembentukan Satgas Terpadu Tambang Ilegal. Sebab, korupsi pertambangan saat ini sudah menggurita dan melibatkan banyak aktor. Namun, menurut dia, pelanggaran pengelolaan minerba ini masih terus terjadi lantaran pemerintah lamban mengambil tindakan.
"Tapi pemerintah bukannya membentuk Satgas, malah memberikan izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan," ujar dia.
PDIP: Dicermati dan didalami
Sebelumnya, Juru Bicara PDIP Chico Hakim meminta agar kasus tersebut dicermati dan didalami agar tidak menimbulkan fitnah.
"Kami menyikapi, sebagaimana masyarakat umum, agar ini dicermati dan didalami agar tidak menimbulkan fitnah," kata Chico kepada Tempo, Sabtu, 3 Agustus 2024.
Chico menyatakan, PDIP mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan anak dan menantu Jokowi itu.
"Ini harus ditindaklanjuti pihak dan institusi lain, seperti kepolisian dan aparat yang berwenang mendalami keterlibatan dua sosok tersebut," ujarnya.
Pengusutan dugaan ini, Chico menyampaikan, sangatlah penting karena Bobby dan Kahiyang merupakan bagian dari keluarga Jokowi yang dekat dengan kekuasaan. Dia mengkhawatirkan adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam kasus ini.
Tak sampai di situ, Chico menegaskan bahwa PDIP tidak mengetahui soal kode 'Blok Medan' dalam kasus itu. Chico juga menyebut partainya tidak pernah mengetahui permainan tambang Bobby meski wali kota Medan itu pernah menjadi kader PDIP.
"PDI Perjuangan tidak mengetahui sama sekali kode dengan sebutan Blok Medan," ucapnya.
